TESIS PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI ASET RUMAH SAKIT JIWA

(KODE : PASCSARJ-0550) : TESIS PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI ASET RUMAH SAKIT JIWA (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 merupakan landasan perubahan sistem pemerintahan daerah termasuk perimbangan Keuangan Negara. Perubahan itu mengarah pada pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Arifin et al. 2003). Diberlakukannya kedua undang-undang di atas, untuk menghilangkan ketimpangan, ketidakharmonisan, dan kurang kreatifnya daerah akibat diberlakukannya UU No 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap antara lain terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, mebel dan perlengkapan serta buku-buku perpustakaan. Salah satu diantaranya adalah Rumah Sakit Jiwa.

Rumah sakit jiwa adalah suatu institusi pelayanan kesehatan jiwa yang kompleks, padat profesi dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan rumah sakit jiwa menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian serta mencakup berbagai tindakan maupun disiplin medis. Agar rumah sakit jiwa mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit jiwa harus memiliki sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai.

Rumah Sakit Jiwa Daerah merupakan rumah sakit jiwa terbesar di propinsi ini yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis dan fasilitas penunjang. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan perlu didukung dengan peralatan yang selalu dalam kondisi siap pakai serta dapat difungsikan dengan baik.

Rumah sakit jiwa sebagai penyedia pelayanan kesehatan sangat perlu melakukan inovasi-inovasi bam guna meningkatkan pelayanannya, bukan hanya pelayanan yang dilakukan oleh dokter, perawat dan pegawai yang harus maksimal, namun ketersediaan alat-alat medis maupun non medis sangat mempengaruhi kemajuan rumah sakit, dimana dalam memberikan pelayanannya harus bisa mengikuti perkembangan teknologi agar bias bersaing dengan rumah sakit lain sebagai kompetitornya. Rumah sakit jiwa yang memiliki SDM dan fasilitas yang memadai akan semakin banyak dipilih oleh masyarakat.

Kemajuan rumah sakit tidak terlepas dari arti penting aset yang dimiliki dan pengelolaannya, yang juga turut mempengaruhi perkembangan rumah sakit tersebut. Aset ini menjadi penting karena nilainya yang material, sehingga mekanisme yang baik dalam manajemen sangat diperlukan. Oleh karena itulah aset sangat penting bagi rumah sakit karena dalam operasionalnya tidak terlepas dari alat-alat medis tersebut.

Ketersediaan aset tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa depan untuk rumah sakit sebagai sebuah entitas. Adanya peralatan sebagai aset tetap mempengaruhi performa rumah sakit dalam menjalankan kegiatannya untuk melayani setiap pasien. Sebagai sumber daya utama rumah sakit untuk melakukan aktivitasnya, maka pengelolaan dan sistem yang berlaku terhadap aset yang ada, harus diperhatikan.

Pengelolaan (manajemen) aset Rumah Sakit merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset Rumah Sakit, yaitu: inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian yang dilaksanakan dengan baik dan akurat. Sekarang ini, Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004).

Fenomena yang ada di Rumah Sakit Jiwa daerah adalah belum berjalannya sistem manajemen aset sesuai dengan standar. Beberapa alat tidak berfungsi maksimal karena kurangnya pemeliharaan dan biaya operasional untuk pemeliharaan tidak diprioritaskan, jajaran management Rumah Sakit Jiwa Daerah seharusnya melakukan kerjasama dengan pihak luar, untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan baik untuk peralatan maupun peningkatan SDM.

Aset-aset yang dimiliki pada kenyataannya membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar, sementara kondisinya yang “idle” (tidak digunakan) menyebabkan inefisiensi bagi pengelola. Program pengelolaan aset terpadu, meliputi restrukturisasi aset dan implementasi teknologi (sistem) informasi manajemen aset merupakan langkah strategis untuk ikut mendorong peningkatan pemanfaatannya (Siregar, 2002).

Manajemen aset merupakan proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui proses manajemen planning, organizing, leading dan controlling. bertujuan mendapat keuntungan dan mengurangi biaya (cost) secara efisien dan efektif (Hariyono, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, belum maksimalnya manajemen aset yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan memilih judul: “Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah”.

TESIS HUBUNGAN KEPRIBADIAN TIPE A, KEPRIBADIAN TIPE B, DAN ETOS KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU-GURU SD

(KODE : PASCSARJ-0549) : TESIS HUBUNGAN KEPRIBADIAN TIPE A, KEPRIBADIAN TIPE B, DAN ETOS KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU-GURU SD (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas guru. Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2010 yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), menyebutkan bahwa Education Development Index (EDI) Indonesia tahun 2007 adalah 0,947. Angka ini menempatkan Indonesia berada di urutan ke-65 dari 128 negara (Kompas, 22 Januari 2010).

Tahun 2011 mengalami penurunan Indeks Pembangunan Pendidikan atau Education Development Index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia (Kompas, 2 Maret 2011). Menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia merupakan cerminan dari kinerja pendidikan termasuk di dalamnya adalah kualitas guru. Melihat pentingnya kedudukan, fungsi dan peranan guru dalam menentukan keberhasilan lembaga kependidikan, maka perhatian terhadap guru tidak boleh diabaikan termasuk salah satunya adalah masalah kepuasan kerja guru.

Garrett (dalam Ouyang dan Paprock, 2009) menyatakan bahwa kepuasan kerja guru jarang dikaji, padahal kepuasan kerja guru merupakan salah satu faktor penentu dalam kualitas guru. Kepuasan kerja guru tidak hanya memberikan kontribusi dalam motivasi dan perbaikan guru, dan pengembangan peserta didik. Gejala yang dapat membuat rusaknya kondisi organisasi sekolah adalah rendahnya kepuasan kerja guru dengan gejala seperti malas bekerja, banyaknya keluhan guru, rendahnya prestasi kerja, rendahnya kualitas pengajaran dan indisipliner guru (Yunus, 2004).

Dalam dunia pendidikan, kepuasan kerja guru dapat memberikan implikasi yang kuat terhadap pembelajaran siswa. Secara khusus dapat mempengaruhi kualitas pelajaran yang diberikan kepada siswa. Guru yang merasa tidak puas dalam pekerjaannya merasa kurang termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada siswanya. Hal ini tentunya akan mengganggu suasana lingkungan sekolah, dan menyebabkan turunnya kualitas pendidikan (Baker, 1997).

Faktor pendorong timbulnya kepuasan kerja seseorang adalah kepribadian yang ditampilkan atau tampak melalui tipe perilaku yang ditampilkan pada saat melakukan pekerjaannya. Kepuasan kerja berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang menunjukkan aktualisasi diri pada saat melakukan pekerjaan dan kemampuannya dalam menghadapi tekanan dan tantangan dalam pekerjaan yang dilakukannya (Rita, 2002).

Etos kerja penting dimiliki seorang guru, karena dengan etos kerja yang tinggi seorang guru akan memberikan sikap dan penilaian yang positif pada profesinya. Wardiman (dalam Republika, 7 Juli 1997) mengemukakan bahwa guru mempunyai arti yang sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang baik. Karena itu jangan sampai guru meninggalkan tugasnya untuk mencari penghasilan tambahan di tempat lain atau guru lebih suka pekerjaan sambilannya daripada pekerjaan pokoknya.

Scott (1990) menyatakan bahwa jika "etos", hubungannya dengan kepuasan kerja dapat diidentifikasi, maka para manajer dapat mampu menemukan cara-cara terbaik untuk mempengaruhi iklim organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja sambil tetap mempertahankan etos kerja.

Pada bulan Juli, penulis melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah dan guru-guru yang berada di UPTD. Kepala sekolah menyatakan kadang mereka merasa kecewa dengan perilaku teman-teman guru yang sering terlambat bahkan tidak hadir melaksanakan tugasnya. Ada guru yang tidak betah berada di sekolah, dengan berbagai alasan meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Tugas-tugas administrasi kelas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di lain pihak, ada guru yang mengeluh merasa tertekan karena tuntutan kepala sekolah yang terlalu banyak. Ada guru yang tidak puas dengan kepala sekolah yang memberlakukan aturan secara sepihak. Ada pula guru yang kecewa karena kepala sekolah tidak berada di sekolah dengan alasan urusan ke kantor UPTD. Antar sesama guru terjadi kecemburuan karena adanya perbedaan perlakuan kepala sekolah terhadap masing-masing guru.

Berbagai persoalan yang dikemukakan berdasarkan hasil wawancara tersebut menjadi alasan bagi penulis memilih UPTD X sebagai lokus penelitian. Penulis melihat bahwa timbulnya ketidakpuasan kerja di kalangan kepala sekolah dan guru, ada kaitannya dengan perbedaan tipe kepribadian masing-masing guru, serta etos kerja guru yang masih rendah. Hal ini diperkuat dengan hasil pra-penelitian yang dilakukan terhadap 30 guru sekolah dasar UPTD X.

Dari 30 orang guru sekolah dasar UPTD X yang menjadi responden, 19 orang guru (63,33%) memiliki kepribadian tipe A, sebanyak 16 orang guru (53,3%) memiliki etos kerja rendah, dan sebanyak 15 orang guru (50%) merasa kurang puas dengan pekerjaannya.

Menarik untuk disimak bahwa berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan, ternyata kepribadian tipe A, kepribadian tipe B tidak mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja guru. Padahal menurut Rita (2002), salah satu faktor yang mendorong timbulnya kepuasan kerja seorang adalah kepribadian yang ditampilkan atau tampak melalui tipe perilaku yang ditampilkan oleh orang tersebut pada saat melakukan pekerjaannya. Jika penelitian ini diterapkan pada sampel yang lebih besar yaitu keseluruhan jumlah guru sekolah dasar UPTD X maka muncul pertanyaan adakah hubungan yang signifikan antara kepribadian tipe A, kepribadian tipe B dengan kepuasan kerja?

Berdasarkan hasil pra-penelitian di atas, penulis hendak melanjutkan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar yaitu terhadap seluruh guru sekolah dasar UPTD X, untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara kepribadian tipe A, kepribadian tipe B dan etos kerja dengan kepuasan kerja guru-guru sekolah dasar UPTD X.

TESIS ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN DAN TUNJANGAN PROFESI GURU TERHADAP KINERJA GURU DI DINAS PENDIDIKAN

(KODE : PASCSARJ-0548) : TESIS ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN DAN TUNJANGAN PROFESI GURU TERHADAP KINERJA GURU DI DINAS PENDIDIKAN (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting bagi sekolah karena dengan memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sekolah dalam upaya mencapai tujuan. Sumber daya yang ada tidak akan berarti apabila tidak dikelola dengan baik, untuk mengelolanya dibutuhkan sumber daya manusia. Adanya sumber daya manusia yang kreatif menyebabkan sekolah dinamis. Dalam kegiatannya sekolah seharusnya mempunyai sistem penilaian kinerja yang efektif.

Dalam kultur masyarakat Indonesia sampai saat ini pekerjaan guru masih cukup tertutup. Bahkan atasan guru seperti kepala sekolah dan pengawas sekali pun tidak mudah untuk mendapatkan data dan mengamati realitas keseharian performance guru di hadapan siswa. Program kunjungan kelas oleh kepala sekolah atau pengawas, tidak mungkin ditolak oleh guru. Akan tetapi tidak jarang terjadi guru berusaha menampakkan kinerja terbaiknya baik pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran hanya pada saat dikunjungi. Selanjutnya ia akan kembali bekerja seperti sedia kala, kadang tanpa persiapan yang matang serta tanpa semangat dan antusiasme yang tinggi.

Seiring perkembangan zaman, profesi guru yang dulunya dihormati dan menempati posisi yang terpandang di masyarakat lambat laun mengalami pergeseran. Adapun faktor yang menyebabkannya adalah moralitas guru yang tidak terjaga, kurangnya kemampuan profesi guru, dan tingkat ekonomi yang tergolong masih rendah. Tingkat kesejahteraan guru yang masih kurang terjamin memaksa guru untuk mencari kerja sambilan, sehingga melemahkan konsentrasinya pada peningkatan kualitas dan kapasitas dirinya. Tanpa disadari profesi guru masih menjadi sesuatu yang dimarjinalisasi kan. Pada satu sisi masyarakat menganggap guru seperti malaikat yang siap menolong untuk merubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang buta huruf hingga dapat membaca. Masalah guru dan dunia pendidikan merupakan masalah yang tidak pernah habis-habisnya menjadi wacana terutama menyangkut keprofesian nya itu.

Masalah yang ditemukan dalam pemberian imbalan terhadap guru berupa tunjangan profesi guru yang membuat guru lebih materialistis seperti: ingin mendapatkan tunjangan profesi guru tanpa melihat prestasi yang diperoleh, mementingkan pribadi sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mengakibatkan tidak fokus atau memperhatikan masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Guru merasa masih kurangnya imbalan berupa tunjangan baik tunjangan fungsional guru maupun dalam bentuk pemberian tunjangan profesi dan masih kurangnya pemerataan dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

Salah satu fenomena yang terjadi masih ada guru berkisar 58% yang mengurus berkas pengusulan penerima tunjangan profesi guru ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten X jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru berkisar 42%, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar terganggu diakibatkan guru yang selalu izin dalam mengurus hal-hal dimaksud. Hal ini juga menjadi hambatan bagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang menghambat murid untuk mendapatkan ilmu yang diperoleh dari sekolah, kendala inilah yang menyebabkan terjadinya masalah dalam lingkungan sekolah.

Menurut Mahsun, (2006) "Kinerja guru merupakan suatu hasil yang dicapai oleh guru tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu serta gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sekolah yang tertuang dalam strategic planning suatu sekolah".

Guru sebagai unsur utama dalam mencapai tujuan sekolah serta mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kinerja yang maksimal dari guru dapat diperoleh jika sekolah mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Guru yang dapat bekerja secara optimal akan dapat dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dan juga menyamakan persepsi terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan beban tugas masing-masing dan diharapkan tidak lagi menemui permasalahan.

Kinerja guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten X belum seperti yang diharapkan. Masih terkendala dalam melaksanakan tugas, dan guru belum bekerja secara optimal. Ada banyak contoh perilaku guru yang mempunyai kinerja yang baik tetapi berdasarkan sumber data yang ada, di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten X ada beberapa perilaku guru yang harus mendapatkan perhatian lebih. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal misalnya : dari segi kemampuan guru dalam melakukan perencanaan program pembelajaran yang belum optimal. 

Banyaknya guru yang tidak menjalankan kewajibannya berupa tidak menyiapkan pembelajaran dengan baik, tidak kreatif dalam membuat rencana pembelajaran yang baru, melakukan pelanggaran terhadap waktu mengajar membuktikan kinerja guru belum optimal. Padahal dengan persiapan pembelajaran guru yang baik maka akan meningkatkan prestasi belajar siswa.

Pengaruh lingkungan kerja yang buruk tidak bisa dihilangkan dengan pemberian imbalan (Gie, 2009). Tetapi apabila kondisi fisik demikian buruknya sehingga mustahil menyelenggarakan pekerjaan yang berdaya guna, para guru hanya akan menanggapi bonus atau perangsang yang lain apabila mereka diyakinkan bahwa manajemen akan segera mengambil tindakan guna memperbaiki kondisi kerja. Dan apabila janji akan perbaikan tersebut ternyata tidak jadi dilaksanakan setiap akan kehilangan daya efektifnya.

Lingkungan kerja sebagai kondisi, situasi dan keadaan kerja yang menimbulkan tenaga kerja memiliki semangat dan moral/kegairahan kerja yang tinggi, dalam rangka meningkatkan kinerja guru sesuai dengan yang diharapkan". Simamora (2006) mengemukakan bahwa lingkungan kerja merupakan tempat dimana pekerja melakukan kegiatannya dan segala sesuatu yang membantunya di dalam pekerjaan. Menurut Gie, (2009) ada beberapa prasyarat yang harus diperhatikan dalam lingkungan kerja. 

Flippo (2005) menjelaskan tentang masalah-masalah tingginya tingkat absensi dan tingginya tingkat keterlambatan jam kerja. Jika tingkat absensinya tinggi kemungkinan kinerja guru juga rendah dan target yang diharapkan sulit tercapai, tingginya tingkat ketidakhadiran mencapai diatas 10% dari total jumlah guru, mengakibatkan banyak kegiatan menjadi terhambat dan berpengaruh terhadap kinerja guru secara keseluruhan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dalam penerapan disiplin, masih ditemukannya guru yang kurang menggunakan waktu secara baik. Hal ini dilihat dari masih adanya guru hadir lewat dari waktu yang ditentukan misalnya seharusnya jam masuk mengajar adalah pukul 08.00 WIB pagi tetapi hadir pukul 09.00 WIB pagi. Apel pagi yang tidak diikuti dan sebagian guru tidak melapor apabila tidak masuk kerja.

Tunjangan profesi yang diberikan kepada guru adalah penghargaan atas kinerja dan produktifitas yang menguntungkan. Pemerintah yang telah memberikan tunjangan profesi kepada guru harus memperhatikan lebih lanjut dampaknya terhadap para guru. Pemerintah atau aparat terkait harus memperhatikan gurunya secara utuh, loyalitas guru sampai sejauh mana prestasi kerja yang dicapai. Dengan demikian pemberian tunjangan profesi guru adalah sistem yang paling efektif sebagai pendorong semangat kerja. Mulyasa (2008) menyatakan pemberian tunjangan profesi kepada guru akan memberikan motivasi bagi para guru untuk melaksanakan tugasnya dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas. Guru akan selalu berusaha untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.

Faktor yang menjadi penentu utama bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan suatu negara, tidak lain adalah faktor alokasi anggaran di bidang pendidikan, Faiz (2008). Ketentuan mengenai anggaran pendidikan telah diamanatkan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 31 ayat (4) yang berbunyi Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Bahkan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan tersebut telah ditegaskan kembali pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD" Dalam hal ini ketentuan tersebut berarti lebih menggariskan bahwa anggaran 20% harus benar-benar murni di luar gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan lainnya.

Sehubungan dengan penghasilan guru, pasal 13 ayat 1 butir a menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas profesionalnya guru berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Lebih lanjut di jelaskan pada pasal 14 ayat 2 bahwa gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 guru yang di angkat pemerintah paling sedikit dua kali gaji pokok.

Pengamatan pada aspek sikap terhadap pekerjaan misalnya masih ditemukannya pemikiran dalam diri guru bahwa pekerjaan itu bukanlah yang harus dikerjakan, kurangnya kerjasama tim dalam pekerjaan, ditemukannya egoisme guru dalam mengerjakan pekerjaan, kurangnya penghargaan terhadap guru yang bekerja dengan baik, rendahnya pemahaman guru terhadap tugas-tugas yang diemban (pengetahuan tentang peraturan, sistem kerja dan prosedur kerja) dan masih rendahnya inisiatif guru dalam bekerja yang terkesan selalu menunggu petunjuk dari atasan. Di Dinas Pendidikan Kabupaten X. Pelaksanaan administrasi masih banyak terkendala. Jadi untuk mengatasi masalah yang terjadi guru harus berupaya bekerja secara maksimal.

Guru dituntut mempunyai kinerja yang lebih baik lagi dalam mengembangkan target dalam pencapaian bagi sekolah. Guru harus dituntut untuk lebih bekerja secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan sekolah. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN DAN TUNJANGAN PROFESI GURU TERHADAP KINERJA GURU DI DINAS PENDIDIKAN".

TESIS ANALISIS STRUKTUR RUANG DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA

(KODE : PASCSARJ-0547) : TESIS ANALISIS STRUKTUR RUANG DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR HIJAU KOTA (PROGRAM STUDI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkotaan sebagai pusat permukiman dan sekaligus pusat pelayanan (jasa) terhadap penduduk kota maupun penduduk dari wilayah yang menjadi wilayah pengaruhnya (hinterland) akan mempunyai struktur (tata) ruang tertentu dalam rangka penyesuaian terhadap fungsinya untuk mencapai tingkat efisiensi pelayanan.

Bagi Pemerintah Kota X, penataan ruang merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan kota yang bersifat strategis. Upaya penataan ruang dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana garis besar kota dan rencana induk kota, wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, perdagangan, permukiman, konservasi dan lain sebagainya (Bappeda Kota X, 2001).

Penyusunan rencana tata ruang Kota X sendiri pada hakekatnya merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota. Oleh karenanya RTRW Kota X adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dan kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang diprioritaskan pengembangannya pada waktu perencanaan. Rencana detail tata ruang Kota X dipergunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk acuan untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan.

Rencana tata ruang yang disusun tidak hanya sebagai aspek prosedural dalam penyelenggaraan pembangunan kota, tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya berbagai sasaran pembangunan kota, dengan mewujudkan mekanisme prosedur yang tepat dan efektif, terutama dalam penggunaan lahan, baik untuk kepentingan pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Selain hal tersebut di atas pendekatan operasional penataan ruang Kota X juga dimaksudkan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai day a antisipasi tinggi terhadap perkembangan sehingga tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan kota serta realistis, operasional dan mampu berfungsi sebagai instrument koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan. Oleh karena Kota X juga diinginkan menjadi pusat kegiatan ekonomi regional dan internasional, penataan ruang Kota X juga diarahkan kepada pola pembangunan perkotaan yang mempunyai kesesuaian tinggi dengan sistem sosial budaya, sosial ekonomi, sosial ekologisnya.

Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan mutlak diperlukan, sebagai arahan umum pembangunan yang akan dilaksanakan guna mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat kota. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak mengurangi areal produktif untuk pertanian dan kawasan konservasi alam.

Berkembangnya konsep-konsep pembangunan yang lebih mempertimbangkan aspek lingkungan telah mewarnai perencanaan-perencanaan wilayah saat ini. Salah satu konsep dasar yang berkembang sejak tahun 1980an adalah Eco-city yang menunjukkan hubungan dari rangkaian isu perencanaan perkotaan dan pembangunan ekonomi melalui keadilan sosial dengan mengedepankan demokrasi lokal dalam konteks keberlanjutan.

Dimensi pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu sasaran dari konsep dasar Eco-city yang dikembangkan oleh para perencana, akademisi, pemerintah daerah dan kelompok komunitas untuk perencanaan pengembangan wilayah. Dalam konteks ini, maka harus terjadi keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan dan tidak melebihi daya dukung (carrying capacity) suatu wilayah, dengan tujuan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengurangi pilihan bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian perencanaan kawasan perkotaan harus diawali dengan perencanaan penataan ruang yang mendukung perkembangan kota yang berkelanjutan. Penentuan struktur ruang dan pola ruang yang tepat menjadi syarat mutlak bagi perkembangan kawasan perkotaan.

Berdasarkan perencanaan penataan ruang yang berkelanjutan tersebut, maka dapat dibuat suatu perencanaan infrastruktur yang mantap guna mendukung kehidupan perekonomian, sosial dan lingkungan di wilayah kota. Infrastruktur seringkali diidentikkan dengan sarana dan prasarana dalam bentuk fisik atau yang biasa digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial berupa bangunan, jalan, saluran air, rumah sakit, pasar, terminal, sekolah atau yang mengarah pada bangunan infrastruktur (Grey Infrastructure). Saat ini telah berkembang konsep mengenai infrastruktur yang lebih luas lagi, yang sangat mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan suatu komunitas yaitu infrastruktur hijau (Green Infrastructure) seperti taman, hutan kota, kawasan konservasi, sarana rekreasi, jalur hijau dan sebagainya yang berhubungan dengan alam atau lingkungan. Kedua infrastruktur tersebut harus dikembangkan dan direncanakan secara seimbang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan untuk mencapai kemajuan suatu wilayah untuk pertumbuhan yang gemilang (Smart Growth).

Pertambahan penduduk yang meningkat pesat memunculkan berbagai permasalahan dalam pembangunan, diantaranya adalah meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup lahan budidaya, perumahan, perindustrian dan kegiatan lainnya. Upaya pemenuhan kebutuhan yang meningkat menyebabkan tekanan terhadap ruang dan sumberdaya alam, terutama dikarenakan perekonomian Indonesia masih sangat tergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alamnya (Purwoko, 2009).

Meningkatnya penduduk yang bermukim di perkotaan itu menimbulkan dampak terhadap desakan kebutuhan lahan untuk permukiman dan infrastruktur perkotaan. Salah satu tantangan yang ada adalah masih terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan.

Kota akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial-budaya, ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan yang terjadi secara terus menerus sebagai fenomena tersendiri yang tidak bisa dihentikan (Sijmon dalam Sari 2008). Perubahan yang terjadi dikarenakan adanya kegiatan pembangunan yang selalu berjalan di setiap bagian kota, terutama di pusat kota. Perkembangan kota dari masa ke masa sangat berpengaruh terhadap penataan kota.

Aktivitas masyarakat juga sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu kota. Menurut Rapoport (Sari, 2008), aktivitas rutin masyarakat memiliki nilai sosial budaya yang mendasari, dan nilai sosial budaya tersebut melandasi bagaimana masing-masing individu berperilaku, sehingga aktivitas yang terbentuk mempunyai ciri khas. Selanjutnya aktivitas yang terjadi memunculkan bentuk kawasan yang terlihat dari penggunaan ruangnya, karena apapun aktivitas yang dilakukan terkait dengan ruang dan waktu. Hal ini memperlihatkan bahwa pola struktur ruang dapat diidentifikasi melalui pendekatan yang bersifat non fisik dalam hal ini aktivitas masyarakatnya, yang secara langsung terkait juga dengan penggunaan ruang (space use).

Saat ini, kota X hanya memiliki RTH sebesar 3 persen dari 30 persen (20 persen publik dan 10 persen privat) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 Tahun 2007. Menurut Simanjuntak dan Hutabarat, (2011) Kota X diprediksi hanya mempunyai 795 hektar ruang terbuka hijau dari total 26.510 hektar luas Kota X atau sekitar 3 persen saja, dimana kondisi yang ada RTH Publik yang dimiliki sebagai asset Pemerintah Kota X untuk RTH Taman adalah 0,08% (Dinas Pertamanan Kota X, 2010). Sehingga perlu inovasi dalam pembangunan perkotaan untuk menciptakan RTH melalui pengembangan taman dan penataan saluran serta bantaran sungai.

Pemerintah Kota X masih belum memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena masih banyak bangunan perumahan maupun hotel yang dibangun dekat sungai dan kurangnya taman kota, selain itu penyebab minimnya RTH di daerah perkotaan disebabkan oleh tidak tegasnya regulasi atau peraturan yang mengatur ketentuan penyediaan RTH, adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat untuk membangun, pola pembangunan yang cenderung horizontal, dan hilangnya budaya menanam pohon dari masyarakat perkotaan. Apabila penyebab-penyebab tersebut dapat diperbaiki, diharapkan RTH akan semakin tersedia dalam jumlah yang maksimal dan nantinya masa depan perkotaan akan semakin terjamin.

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat terungkap struktur ruang terhadap infrastruktur hijau di Kota X yang dilihat dari penataan ruang di Kota X. Pengetahuan mengenai pola ruang kota ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemandu awal dalam langkah penataan kembali infrastruktur hijau Kota X sebagai antisipasi perencanaan dan pembangunan di Kota X pada masa yang akan datang agar dapat berkembang dengan optimal.

TESIS STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI ANALISIS SWOT DI SMP

(KODE : PASCSARJ-0546) : TESIS STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI ANALISIS SWOT DI SMP (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan banyaknya jumlah sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta di kota X, maka persaingan antar sekolah semakin tinggi dari tahun ke tahun. Bagi sekolah yang mampu bersaing akan memperoleh jumlah siswa sesuai dengan daya tampung-nya, tetapi bagi sekolah yang tidak mampu bersaing tidak mungkin akan dapat memenuhi daya tampung-nya. Jumlah lulusan Sekolah Dasar di kota X yang setiap tahunnya rata-rata 3000 anak, terlalu kecil untuk diperebutkan oleh 24 Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, para orang tua juga mempunyai kriteria memilih sekolah yang bermutu untuk menyekolahkan anaknya.

Mereka cenderung menilai mutu sebuah sekolah dari prosentase kelulusan setiap tahun dan rata-rata nilai yang dicapai oleh sekolah tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari data-data yang diterbitkan dari kantor Depdiknas kota X. Bahkan menjadi berita-berita yang dimuat di koran atau media masa lain yang berasal dari data kantor Depdiknas. Oleh karena itu setiap sekolah menyusun beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah, agar dapat meluluskan murid dengan prosentase kelulusan tinggi dan nilai rata-rata yang tinggi pula. Untuk memperbaiki mutu maka sekolah memerlukan strategi yang tepat yang tertuang dalam rencana strategi (Renstra).

SMPN X merupakan salah satu sekolah negeri dari 10 SMP Negeri yang ada di kota X. SMPN X termasuk sekolah yang ternama karena setiap tahun ranking kelulusan selalu naik, bahkan cenderung 100% di beberapa tahun terakhir ini. SMPN X merupakan peralihan fungsi dari SKKP (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama) sejak tahun 1995, di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Siswa-siswi yang bersekolah di SMPN tidak hanya berasal dari dalam kota X saja, tetapi juga berasal dari luar kota X, antara lain dari Kabupaten Semarang. Hal ini bisa dilihat dari data pendaftaran murid baru di SMPN X. Bisa diambil kesimpulan bahwa keberadaan SMPN X memang tidak hanya dikenal di kota X saja, tapi juga sampai di wilayah kabupaten lain.

Banyak orang yang ingin menyekolahkan anaknya di SMPN X. Perbandingan antara siswa yang diterima dan siswa yang mendaftar cukup tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari persentase siswa yang mendaftar di SMPN X yang selalu lebih dari 100% dibanding dengan siswa yang diterima setiap tahunnya. Berbeda lagi jika dibandingkan dengan SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 yang memang sudah mempunyai nama baik dalam hal mutu lulusannya di mata masyarakat kota X.

Namun demikian jumlah pendaftar di sekolah-sekolah tersebut justru tidak sebanyak di SMPN, karena calon pendaftar sudah memprediksi sendiri nilai minimal pada jurnal penerimaan siswa baru. Batas nilai minimal yang cukup tinggi membuat para calon pendaftar yang memiliki nilai mendekati batas nilai minimal tidak berani mendaftarkan diri. Hal ini menjadikan pendaftaran calon siswa di ketiga SMPN tersebut tidak begitu banyak.

Mutu pendidikan sebuah sekolah tertuju pada mutu lulusan. Sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu melalui proses pendidikan yang bermutu pula. Proses pendidikan yang bermutu didukung oleh faktor-faktor penunjang yang bermutu. Yaitu administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu dan profesional, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, sumber belajar yang memadai, biaya yang mencukupi, manajemen dan strategi yang tepat, serta lingkungan yang mendukung. Keberhasilan sekolah biasanya dilihat dari hasil Ujian Nasional yang diperoleh. Jika sekolah sukses meluluskan siswanya 100% dengan nilai rata-rata Ujian Nasional bagus, maka dikatakan bahwa sekolah tersebut bermutu.

Berdasarkan data kelulusan, terlihat bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dilihat dari kelulusan tahun pelajaran 2005/2006 yang masih 97,06%, meningkat ke tahun 2009/2010 yang sudah menjadi 100% kelulusannya, disusul lagi pada tahun pelajaran 2010/2011 yang juga 100%. Dengan kondisi yang demikian maka SMPN X semakin melejit namanya sebagai sekolah yang berpredikat baik di mata masyarakat. Oleh karena itu SMPN harus mempertahankan capaian tersebut bahkan terus berupaya meningkatkan kualitas/mutu layanan pendidikannya.

Sallis (2008) mengungkapkan sekolah seharusnya menerapkan pendekatan Total Quality Management (TQM) untuk meningkatkan kualitas layanannya. Dengan pendekatan TQM sekolah secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peluang SMPN menerapkan strategi peningkatan kualitas melalui pendekatan SWOT, singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treats (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apa Strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu di SMPN X?

2. Apa saja yang menjadi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang muncul dalam meningkatkan mutu di SMPN X?

3. Apa strategi yang telah digunakan untuk peningkatan mutu di SMPN X berdasarkan analisis SWOT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam meningkatkan mutu di SMPN X;

2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk meningkatkan mutu SMPN X;

3. Untuk menemukan strategi yang telah digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 X berdasarkan analisis SWOT.

TESIS STRATEGI PEMASARAN SMK PASCA PEMBUBARAN RSBI

(KODE : PASCSARJ-0545) : TESIS STRATEGI PEMASARAN SMK PASCA PEMBUBARAN RSBI (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN)

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan seperti halnya sekolah menginginkan diminati oleh masyarakat. Disisi lain masyarakat membutuhkan informasi tentang sekolah mana yang memenuhi standar mutu yang sesuai diharapkan. Hal ini dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mereka memilih sekolah untuk putra-putrinya. Marketing pendidikan menurut Clarke III et al. (2006) dan Nicolestu (2009) sebagai bidang yang harus digarap secara serius dan menjadi lahan yang diperhitungkan. Marketing pendidikan adalah salah satu hal penting dari manajemen sekolah.

Selama ini orang melihat, membicarakan dan mengelola dunia pendidikan dari sudut pandang sosial. Sekolah sebagai lembaga sosial dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, demi kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat keuangan pemerintah tidak mampu membiayai pendidikan secara memadai muncul berbagai masalah. Apalagi dengan masuknya lembaga pendidikan luar negeri di masa globalisasi membuat kompetisi dalam dunia pendidikan yang semakin tinggi. Semua ini menuntut agar lembaga pendidikan dikelola secara profesional dalam menghadapi persaingan.

Sudah saatnya sekolah menerapkan konsep bisnis dan pemasaran, sehingga memiliki competitive advantage (Dumiyati : 2008).Sebuah lembaga pendidikan harus berusaha mencapai keunggulan memberikan layanan prima dengan superior customer service dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Masih banyak para pakar pendidikan yang kontra manakala konsep bisnis dan pemasaran diterapkan ke dalam dunia pendidikan. Sebenarnya tidak usah takut konsep tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, sebab konsep ini tidak semata-mata bertujuan mengejar laba yang bersifat komersial. Pada prinsipnya konsep bisnis berarti penekanan pada efisiensi dan kreativitas untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas.

Menurut (Oktavian : 2005) pendidikan merupakan proses yang sirkuler akan menempatkan pengelolaan pemasaran sekolah kepada langkah berkelanjutan yang saling mendukung. Diharapkan sekolah tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan siswa baru dalam proses pendaftaran siswa baru dengan diketahuinya kondisi pasar pendidikannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pembatalan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal yang dipersoalkan mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).Pasal 50 ayat (3)tentang sistem pendidikan nasional dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam UU Sisdiknas tidak dijelaskan mengenai bentuk pendidikan bertaraf internasional, sehingga akhirnya MK memutuskan Pasal 50 ayat 3 ini dibatalkan. MK juga berpendapat pasal tersebut, mengakibatkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan dan mengakibatkan komersialisasi pendidikan yang menguntungkan golongan tertentu.

Penelitian ini diadakan di SMKN X dikarenakan sekolah itu sebelumnya berstatus RSBI sehingga perubahan status menjadi sekolah reguler memerlukan strategi pemasaran yang baru agar tetap menjadi sekolah favorit di kota X. SMK ini mempunyai jumlah siswa yang cukup banyak yaitu lebih dari 1500 siswa. SMK ini juga merupakan SMK Negeri terbaik di kota X sampai sebelum RSBI dibubarkan di tahun 2012. 

Bertitik tolak dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pendaftar di SMKN X diatas quota yang dibutuhkan. Berarti SMKN X dapat berkembang dengan baik di tengah persaingan SMK baik negeri maupun swasta. Hal ini menunjukkan SMKN X memiliki strategi yang baik. Strategi yang akan diterapkan di analisis dengan diagram ishikawa. Diagram ishikawa ini terkait dengan akar permasalahan yang dihadapi suatu sekolah. Masalah yang dihadapi terkait faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam berupa hambatan dan faktor dari luar berupa kendala. Hambatan dan kendala oleh tim promosi sekolah akan melahirkan sebuah strategi pemasaran. Setelah adanya strategi maka akan direalisasikan dalam program pemasaran yang akan dilakukan. Disamping program sekolah juga melakukan upaya-upaya dalam melibatkan sumber daya sekolah yang terkait DU/DI, komite sekolah, guru, siswa dan tenaga kependidikan.

Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang dan terintegrasi yang menghubungkan antara kekuatan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Strategi dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai dengan tepat. Jain dalam Handoko (2002) menyatakan bahwa secara esensial ada tiga faktor yang dikenal dengan 3 the strategic 3c's yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi pemasaran yaitu : consumer, competition and company. Strategi pemasaran yang diadakan oleh suatu sekolah harus dapat membedakan dirinya sendiri secara efektif dari kompetitornya dan mengalokasikan kekuatannya yang khusus untuk memberikan nilai yang baik kepada konsumen.

Buchari (2008) mengemukakan pemasaran jasa pendidikan adalah kegiatan lembaga pendidikan memberi layanan atau menyampaikan jasa pendidikan kepada peserta didik dengan cara yang memuaskan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan menganalisis, merencanakan, mengimplementasikan dan mengontrol program yang telah diformulasikan sehingga memuaskan peserta didik.

Dengan diindikasi adanya masalah tersebut penelitian ini diadakan guna mengetahui masalah pemasaran SMKN X pasca pembubaran RSBI. Analisis ini berguna untuk mengetahui hambatan-hambatan, kendala-kendala yang dialami SMKN X, serta untuk mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Tujuan lain dari analisis ini untuk mengetahui strategi pemasaran sekolah, program kegiatan sekolah yang akan dilakukan, dan upaya sekolah dalam pemberdayaan sumber sekolah yang ada. Untuk itulah penelitian diadakan dengan judul : STRATEGI PEMASARAN SMKN X (PASCA PEMBUBARAN RSBI).

B. Fokus Masalah

Penelitian ini diadakan guna mengetahui masalah pemasaran yang di alami SMKN X pasca pembubaran RSBI. Analisis ini berguna untuk mengetahui hambatan-hambatan, kendala-kendala yang dialami SMKN X, serta untuk mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Tujuan yang utama dari analisis ini untuk mengetahui strategi pemasaran sekolah yang dipilih pasca pembubaran RSBI. Tujuan lainnya untuk mengetahui program kegiatan sekolah dan upaya sekolah dalam pemberdayaan sumber daya sekolah yang ada yang terdiri dari DU/DI, komite sekolah, guru, siswa dan tenaga kependidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Hambatan apa saja dalam pemasaran jasa pendidikan SMKN X pasca pembubaran RSBI?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemasaran jasa pendidikan SMKN X pasca pembubaran RSBI?

3. Strategi apa yang dilakukan dalam pemasaran jasa pendidikan SMKN X pasca pembubaran RSBI?

4. Program kegiatan apa saja yang dilakukan (akan) dalam pemasaran jasa pendidikan SMKN X pasca pembubaran RSBI?

5. Upaya apa saja yang dilakukan sekolah dalam melibatkan DU/DI, komite sekolah, guru, siswa dan tenaga kependidikan dalam pemasaran jasa pendidikan SMKN X pasca pembubaran RSBI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hambatan dalam pemasaran jasa pendidikan SMKN X pasca pembubaran RSBI?

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemasaran jasa pendidikan di SMKN X pasca pembubaran RSBI?

3. Mengetahui strategi yang dilakukan dalam pemasaran jasa pendidikan SMKN X pasca pembubaran RSBI?

4. Mengetahui program kegiatan yang dilakukan (akan) dalam pemasaran jasa pendidikan SMKN X pasca pembubaran RSBI?

5. Mengetahui upaya sekolah dalam melibatkan DU/DI, komite sekolah, guru, siswa dan tenaga kependidikan dalam pemasaran jasa pendidikan pasca SMKN X?

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis

a. Dengan melakukan penelitian, penulis dapat memperdalam dan menerapkan teori pemasaran jasa pendidikan yang diperoleh selama kuliah dan menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah.

b. Melatih agar mampu berpikir secara ilmiah dalam menganalisa suatu masalah dengan dasar mengolah data yang diperoleh yang berkait masalah strategi pemasaran sekolah dengan menggunakan diagram ishikawa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk kepala sekolah, guru, bagian humas dan semua sumber daya sekolah di SMKN X serta sekolah sejenis dengan masalah yang berhubungan dengan analisis strategi pemasaran jasa pendidikan sekolah yang berdasarkan konsep bauran pemasaran jasa pendidikan yang terdiri dari variabel produk, harga, lokasi, promosi, orang/people, fasilitas fisik dan sistem.