PEMBUATAN SISTEM PENGGAJIAN (PAYROLL) KARYAWAN DRIVER DAN HELPER PT. X

(Kode : INFORMAT-0038Z) : TUGAS AKHIR PEMBUATAN SISTEM PENGGAJIAN (PAYROLL) KARYAWAN DRIVER DAN HELPER PT. X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu alat yang dapat menunjang tingkat kelancaran dalam melaksanakan suatu kegiatan. Penerapan sistem informasi di berbagai bidang merupakan suatu keharusan, karena hal tersebutlah orang lebih mengutamakan pemecahan masalah yang lebih cepat dan akurat. Dengan digunakannya sistem informasi sebagai solusi tercepat dan akurat, diharapkan segala masalah dapat diatasi dengan mudah. Sistem inilah yang dapat menunjang kelancaran dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara cepat dan akurat. Salah satu pengolahan data perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi adalah pengolahan data gaji karyawan.
Pandangan secara umum di PT. X terdapat 2 (dua) sistem payroll karyawan. Salah satunya sistem payroll karyawan driver (sopir) dan helper (yang membantu sopir). Sistem payroll karyawan driver dan helper dibuat karena di PT. X memiliki lebih kurang 50 karyawan driver dan 20 helper. Perhitungan gajinya berbeda dengan perhitungan gaji karyawan produksi, maka dirancanglah sistem penggajian khusus untuk driver dan helper.
PT. X, meskipun sudah menggunakan sistem komputerisasi tapi penggunaannya masih kurang dimaksimalkan dan perlu dikembangkan. Masih terdapat kendala-kendala yang terjadi, yaitu sering terjadi kesalahan perhitungan (salah memasukkan angka) dan penyampaian laporan keuangan yang memerlukan waktu yang lama.
Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, maka dapat dibuat suatu sistem informasi berbasis komputerisasi agar dapat mengurangi permasalahan dalam perhitungan gaji yang diterima oleh karyawan driver dan helper serta mendukung proses operasional PT. X.

1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah adalah bagaimana membuat aplikasi sistem penggajian (payroll) karyawan driver dan helper PT. X.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah pada pembuatan sistem penggajian karyawan driver dan helper ini adalah :
1. Database Management Sistem menggunakan MySQL.
2. Bersifat multi user

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah membuat sistem penggajian (payroll) karyawan driver dan helper yang terkomputerisasi dengan baik, sehingga dapat mempercepat dalam mengolah dan mengakses data di PT. X.

1.5 Manfaat Penelitian
Hasil dari pembuatan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat :
1. Bagi Perusahaan
Diharapkan dengan dibuatnya aplikasi sistem penggajian (payroll) karyawan driver dan helper dapat mempermudah kinerja bagian personalia yang menangani penggajian karyawan driver dan helper PT. X.
2. Bagi Penulis
Penulis mempunyai kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dalam bentuk pembuatan sistem penggajian (payroll) karyawan driver dan helper PT. X.

KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIKLANAN UKM (STUDI KASUS MENGENAI KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIKLANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KAB. X

(Kode : PASCSARJ-0015) : TESIS KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIKLANAN UKM (STUDI KASUS MENGENAI KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIKLANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN X)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri lainnya dapat berfungsi sebagai subkontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar. Perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam terutama pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya UKM.
Populasi UKM tercatat sebanyak 48,9 juta unit usaha atau 99,98% terhadap total usaha di Indonesia, sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UKM ini tercatat sebanyak 85,4 juta orang atau 96,18% dari seluruh tenaga kerja Indonesia (BPS : XXXX). Dari data ini, tampak jelas bahwa UKM memiliki kontribusi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan pemberdayaan secara intens dan sustainable. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi oleh sebagian kecil pengusaha besar dan sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat. Namun demikian kondisi yang ada di berbagai daerah termasuk di Kabupaten X menunjukkan bahwa perkembangan UKM pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala seperti masalah skill atau sumber daya manusia, permodalan, teknologi, sistem informasi, dan sebagainya.
Perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada upaya pemberdayaan UKM sebagai pilar ekonomi rakyat dan sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena ekonomi ini bersifat mandiri, tidak menyusahkan atau membebani ekonomi nasional di saat krisis, dan daya tahan ekonominya tidak diragukan lagi. Untuk itu pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai nilai tambah ekonomi melainkan juga nilai tambah sosial-kultural, yaitu peningkatan martabat dan kemandirian. Sementara itu, menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan bahwa :
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu segera dilakukan. Hal itu mengingat berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun XXXX yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) usaha kecil menengah (UKM) memberikan kontribusi senilai Rp. 1,77 triliun atau 53,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp. 3,3 triliun.(X Pos, 26/03/XXXX)
Daya tahan dan kekuatan ekonomi rakyat juga dibuktikan dari kemampuannya bertahan dalam krisis moneter berkepanjangan. Menurut Mubyarto (2002 : 4) :
Potensi domestik, yaitu kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti tahan banting dalam situasi krisis moneter, dan telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari kehancuran total. Ekonomi Indonesia hanya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) satu tahun saja pada tahun 1998, dan mulai tahun 1999 dan seterusnya sudah tumbuh positif.
Hal ini perlu dicatat sebagai bukti bahwa sektor ekonomi rakyat dalam waktu pendek telah pulih kembali meskipun ekonomi sektor modern masih menghadapi kesulitan dan tertatih-tatih untuk bangun kembali. Ciri-ciri ekonomi rakyat yang hendak dicapai bersama adalah :
Pembangunan yang dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik pada daerah kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, persaingan sehat, keterbukaan/demokratis, dan pemerataan yang berkeadilan. Semua ini merupakan ciri-ciri dari .(Prawirokusumo, 2001)
Oleh karena itu komitmen keberpihakan pemerintah daerah pada UKM di dalam perspektif ekonomi rakyat harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebut di atas. Program pengembangan ekonomi rakyat memerlukan adanya program-program operasional di tingkat bawah, bukan sekadar jargon-jargon politik yang hanya berada pada tataran konsep. Suatu kenyataan bahwa hal ini belum dipahami secara memadai oleh sebagian besar Pemerintah Daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan dalam hal tersebut masih sangat terbatas.
Tantangan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya UKM adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM agar dapat meningkatkan pangsa pasarnya, serta mendiversifikasi dan mendiferensiasikan produknya di pasar dalam negeri dan luar negeri. Upaya ini memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan UKM itu sendiri untuk menyatukan potensi sumberdayanya dalam pemberdayaan UKM pada masa mendatang.
Pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan langkah-langkah strategis yang bersifat inovatif dalam memberdayakan UKM dengan menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif dan memberikan dukungan penguatan agar UKM mampu bersaing secara global .(Departemen Koperasi dan UKM, XXXX : 4)
Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten X dengan letak geografisnya yang sangat strategis sebagai jalur lintas antara X dengan Kabupaten X dan Karanganyar Provinsi X, dengan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY, dan Kabupaten Pacitan serta Ponorogo Provinsi Jawa Timur. memiliki potensi cukup besar di bidang UKM dengan jumlahnya yang mencapai lebih dari 2.000 unit pada akhir XXXX dan tersebar di 12 kecamatan (Kandep Perindagkop, XXXX). Meskipun demikian potensi ini belum diberdayakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah terbukti dengan belum adanya aktivitas yang cukup signifikan dalam upaya pengembangan UKM. Dana pemerintah yang dialokasikan untuk sektor ini pada tahun XXXX/XXXX tidak lebih dari tujuh miliar rupiah dan pembinaan yang diberikan sebagian besar masih bersifat teoretis konseptual secara umum untuk berbagai macam UKM sehingga sulit diimplementasikan. Di samping itu usaha meningkatkan penjualan melalui promosi atau iklan pemasaran juga masih sangat minim. Promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah justru lebih diarahkan untuk usaha-usaha berskala menengah besar yang sudah relatif mapan dan mandiri. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah dalam hal pembinaan UKM masih sangat lemah dan belum proporsional.
Permasalahan umum yang dihadapi koperasi dan UKM, antara lain adanya keterbatasan kepemilikan dan akses permodalan, keterbatasan pemasaran, dan kemitraan.
Permasalahan permodalan sedikit banyak sudah teratasi dengan berbagai jenis program pembiayaan, seperti program pembiayaan produktivitas koperasi dan usaha mikro, program perempuan keluarga sehat (perkasa), dan lain sebagainya. Namun demikian masalah kesulitan atau keterbatasan di bidang pemasaran yang dialami UKM belum mendapatkan perhatian cukup dari Pemerintah Daerah terutama dalam hal promosi penjualan dan investasi. Hal ini tampak dari belum jelasnya kegiatan Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana, penguatan, serta dukungan di bidang informasi khususnya dalam kegiatan periklanan dengan melibatkan UKM mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi.
Tuntutan akan pemberdayaan UKM sejalan dengan telah terjadinya perubahan mendasar dari paradigma lama pemerintahan birokratis ke arah paradigma baru yaitu pemerintahan wirausaha yang mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik.
Pemerintah wirausaha menuntut pemerintah daerah untuk menawarkan potensi daerah secara lebih baik di pasar. Pemerintah daerah harus lebih memahami karateristik pasar yaitu berkaitan dengan penawaran, permintaan, aksesibilitas, informasi dan peraturan. (Osbone dan Gabler, 2005 : 32)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan potensi yang ada di daerahnya terutama produk-produk UKM agar dikenal, diminati dan dibeli oleh konsumen lokal, nasional, regional maupun internasional. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk. Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar karena tanpa komunikasi pemasaran, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Salah satu bentuk komunikasi pemasaran adalah iklan.
Periklanan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran tidak langsung menurut Anastas L. Mikoyan (dalam Ogilvy 1998 : 194), memiliki fungsi :
..., memberikan kepada masyarakat informasi yang tepat mengenai barang-barang yang dijual, untuk membantu menciptakan permintaan-permintaan baru, membangun kebutuhan dan cita rasa baru, memajukan penjualan barang-barang jenis baru dan menerangkan penggunaannya kepada para konsumen. Tugas pokok periklanan ialah menyajikan gambaran yang menarik, tepat, pantas dan lugas mengenai sifat mutu dan ciri-ciri produk (barang, jasa, dan ide-ide) yang diiklankan.
Selain itu peran lain dari periklanan adalah untuk membedakan (differentiating) produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Upaya membedakan produk ini dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan berbeda dengan produk lainnya yang sejenis. Diferensiasi produk juga berkaitan erat dengan product positioning. Dalam diferensiasi produk, produk yang ditawarkan betul-betul berbeda secara fisik dan kandungannya dari produk yang lain, sedang dalam product positioning, produk yang ditawarkan secara fisik sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi pemasar membedakan produk itu dari lainnya dengan menanamkan suatu persepsi tertentu kepada konsumen, seolah-olah produk yang ditawarkan memang berbeda dari produk sejenis lainnya.
Mengingat pentingnya kegiatan periklanan dalam pemasaran suatu produk termasuk produk UKM maka di era otonomi daerah ini pemerintah daerah harus menjadi fasilitator di bidang periklanan UKM agar produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk yang sejenis, laku terjual di masyarakat, dan selalu tercipta permintaan-permintaan baru. Keberhasilan dari kegiatan periklanan ini akan mampu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan serta harga diri pelaku UKM maupun Pemerintah Daerah. Dari sini muncul pertanyaan tentang sejauh mana Pemerintah Daerah telah memahami hal tersebut dan bagaimana perhatian dan sikap yang tertuang dalam bentuk kebijakan dalam hal tersebut.
Berangkat dari adanya beberapa fenomena di atas perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang kegiatan periklanan yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten X dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan UKM. Kajian ini penting karena hasilnya diharapkan dapat memberi gambaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan periklanan dan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam hal pemberdayaan UKM. Selain itu sepanjang penelusuran peneliti belum terdapat penelitian yang mengkaji masalah tersebut khususnya di Kabupaten X

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan yang menarik dan perlu untuk diteliti guna mendapatkan jalan keluar yang tepat. Berbagai permasalahan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :
a. Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai pemerintahan wirausaha masih terbatas sehingga dana pemerintah yang dialokasikan untuk sektor ini relatif kecil dibanding untuk sektor lainnya.
b. Perkembangan UKM pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala seperti masalah skill atau sumber daya manusia, permodalan, teknologi, sistem informasi, dan sebagainya.
c. Kabupaten X memiliki jumlah UKM yang cukup banyak dan telah terbukti mampu survival di saat krisis ekonomi dan berpotensi besar untuk mendukung sistem ekonomi kerakyatan. Namun demikian potensi ini belum diberdayakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.
d. Aktivitas Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan dan pemberdayaan UKM belum cukup signifikan sehingga UKM sulit mengalami kemajuan dan cenderung berjalan di tempat.
e. Pembinaan dan pemberdayaan UKM yang diberikan sebagian besar masih bersifat teoretis konseptual secara umum untuk berbagai macam UKM sehingga sulit diimplementasikan.
2. Rumusan Masalah
Mengingat berbagai keterbatasan yang dihadapi maka tidak semua permasalahan tersebut diteliti akan tetapi perhatian peneltian ini hanya difokuskan pada beberapa permasalahan yang dirumuskan berikut ini :
a. Bagaimana persepsi dan sikap Pemerintah Daerah X
terhadap UKM ? Permasalahan ini meliputi juga masalah bagaimana pemahaman Pemerintah Daerah X terhadap konsep pemberdayaan UKM dan pembinaanUKM di bidang pemasaran, bagaimana pemahaman Pemerintah Daerah X terhadap konsep diferensiasi dan positioning bagi UKM ?
b. Bagaimana kegiatan Pemerintah Daerah X dalam mengiklankan UKM di Daerah X ?
c. Bagaimana persepsi pelaku UKM terhadap kegiatan periklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah X dikaitkan dengan kondisi sosial dan budayanya ?
d. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi pelaku dan pelanggan UKM terhadap kegiatan periklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah X?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci dan mendalam mengenai :
1. Persepsi dan sikap Pemerintah Daerah X terhadap UKM. Deskripsi ini akan mencakup deskripsi tentang pemahaman Pemerintah Daerah X terhadap konsep pemberdayaan UKM, pemahaman terhadap pembinaan UKM di bidang pemasaran, serta pemahaman terhadap konsep diferensiasi dan positioning bagi UKM.
2. Kegiatan Pemerintah Daerah X dalam mengiklankan UKM di Daerah X.
3. Persepsi pelaku UKM terhadap Kegiatan Periklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah X dikaitkan dengan kondisi sosial dan budayanya.
4. Bentuk-bentuk partisipasi pelaku dan pelanggan UKM terhadap Kegiatan Periklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah X?

D. Manfaat Penelitian
Penelitian deskriptif kualitatif mengenai kegiatan periklanan usaha kecil dan menengah Pemerintah Daerah X bermanfaat secara praktis dan teoretis :
1. Manfaat praktis :
a. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bidang UKM.
b. Sebagai tambahan wacana guna memandang secara kritis pemberdayaan UKM yang telah dan harus dilakukan oleh Pemerintah di tingkat daerah Kabupaten.
c. Sebagai informasi dasar bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan UKM khususnya mengenai kegiatan priklanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Manfaat Teoretis :
a. Sebagai tambahan wawasan teoretis di bidang periklanan khususnya untuk UKM berkaitan dengan latar belakang kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
b. Memperkaya khasanah teori bidang ilmu komunikasi khususnya mengenai komunikasi bisnis bagi UKM.

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH PADA BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK) DI KECAMATAN X

(Kode : PEND-IPS-0035) : SKRIPSI IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH PADA BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK) DI KECAMATAN X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan di negara Indonesia dewasa ini meliputi segala aspek kehidupan yang pada hakekatnya bertujuan untuk terciptanya landasan ekonomi yang kuat bagi bangsa Indonesia. Hasil pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu dimana salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga cita-cita masyarakat adil makmur baik materiil maupun spirituil akan tercapai.
Memasuki era globalisasi abad ke 21 titik berat pembangunan nasional yang tercantum dalam GBHN ditekankan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai antisipasi dalam menghadapi perkembangan industri dan perdagangan bebas yang mengarah pada pasar global. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang diarahkan untuk memperbesar pendapatan perkapita dan mempertinggi produktivitas dengan jalan menambah peralatan, modal dan skill. Salah satu masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dewasa ini adalah masyarakat miskin yang mempunyai usaha namun lemah dalam permodalan serta lemah didalam pengetahuan dan keterampilan dan sering kali juga lemah di dalam semangat dan keinginan untuk maju.
Pembangunan di tiap daerah merupakan titik tolak pembangunan nasional. Pembangunan nasional ditiap daerah sering diidentikkan dengan pembangunan daerah. Pernyataan tersebut tidak berarti bahwa strategi pembangunan di daerah terhadap pembangunan nasional harus sama tepat dalam pelaksanaannya.
Pembangunan pedesaan mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yaitu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material dan spiritual yang mencakup seluruh strata masyarakat pedesaan.
Perhatian utama pemerintah terhadap permodalan dan usaha demi pembangunan ekonomi tertuju pada masyarakat di daerah pedesaan. Penduduk desa yang cukup besar jumlahnya cukup efektif bila diajak bekerja sama dalam mengelola suatu usaha. Namun demikian usaha tersebut seringkali terbentur pada masalah keuangan dan kemampuan manajerial. Lemahnya permodalan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat masyarakat dalam hal ini adalah pedagang di daerah pedesaan sebenarnya tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan modal yang sesungguhnya, seringkali permasalahan lemahnya permodalan muncul karena kekurangmampuan mereka mengelola modal yang telah dimiliki. Kemampuan dan pengetahuan manajerial mereka masih kurang. Para pedagang tersebut seringkali mengalami kerancuan keuangan. Uang yang dimiliki seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi mereka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain di luar usaha. Mereka belum mampu memisahkan antara uang yang ditujukan khusus untuk modal dengan uang yang memang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di luar usaha. Dari sini dapat disimpulkan bahwa lemahnya modal pedagang kecil tidak semata-mata karena kekurangan uang akan tetapi juga kekurangmampuan mengelola uang yang dimiliki. Akan tetapi perbandingan penyebab lemahnya permodalan yang dialami masyarakat pedagang di pedesaan antara kekurangmampuan mengelola modal dengan ketiadaan uang, lebih banyak karena ketiadaan uang. Oleh karena itu masyarakat pedesaan memerlukan bantuan kredit untuk modal usaha.
Kekurangan modal pada masyarakat pedesaan tersebut akan membatasi ruang gerak aktivitas usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pemilikan dana yang terbatas, sementara sumber dana dari luar yang dapat membantu mengatasi kekurangan modal ini tidak mudah diperoleh masyarakat pedesaan maka akan membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan tersebut dengan cepat.
Kebutuhan kredit modal bagi para pedagang pedesaan yang sebagian besar termasuk pedagang golongan ekonomi lemah sangat penting. Namun para pedagang golongan ekonomi lemah kesulitan untuk memperoleh kredit terutama ketika mereka mengajukan permohonan kredit di bank yang berskala besar dan merupakan bank umum. Bank yang berskala besar dan umum mempunyai prosedur perkreditan yang rumit yang mengharuskan debitur untuk memberikan jaminan. Padahal para pedagang golongan ekonomi lemah pada umumnya tidak memiliki barang yang cukup berharga yang dapat dijadikan jaminan kredit. Prosedur yang rumit juga menjadi salah satu kendala yang cukup berarti bagi para pedagang golongan ekonomi lemah untuk mengajukan kredit meskipun sebenarnya mereka sangat membutuhkan.
Selain di bank, sebenarnya para pedagang juga bisa memperoleh kredit dari kreditur liar yaitu rentenir. Karena merasa kesulitan mendapatkan kredit dari bank, para pedagang lari ke rentenir untuk memperoleh kredit untuk modal. Rentenir memberikan kredit tanpa jaminan, cepat dan tanpa prosedur yang rumit sehingga terasa mudah bagi para pedagang golongan ekonomi lemah. Tetapi rentenir atau sering juga disebut lintah darat memberikan kredit dengan bunga yang tinggi, sehingga pemberian kredit kepada pedagang golongan ekonomi lemah oleh rentenir bukannya menolong pedagang tetapi malah semakin mencekik. Karena permasalahan tersebut maka para pedagang memerlukan campur tangan pemerintah untuk mencari solusi untuk menangani masalah tersebut.
Di tengah segala permasalahan yang dialami oleh pedagang golongan ekonomi lemah, muncul ide untuk membentuk suatu lembaga keuangan resmi milik pemerintah yang bertujuan mengkhususkan diri menangani perkreditan bagi pengusaha dan pedagang yang diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pada aspek permodalan tersebut. Mengingat sasaran bantuan adalah para pedagang golongan ekonomi lemah yang mayoritas tinggal di pedesaan maka pemerintah mendirikan sebuah lembaga keuangan dengan nama Badan Kredit Kecamatan (BKK). Badan Kredit Kecamatan berdiri di hampir setiap kecamatan. Motto dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) adalah 3m yaitu mudah, murah, dan mengarah. Kehadiran Badan Kredit Kecamatan (BKK) diharapkan akan dapat menjadi mitra yang saling menguntungkan bagi para pedagang golongan ekonomi lemah sehingga dapat memberi bantuan kredit lunak dengan prosedur yang mudah dan bunga yang terjangkau. Sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Tujuan utama dari Badan Kredit Kecamatan adalah membantu para pedagang golongan ekonomi lemah demi kemajuan usaha mereka dan perbaikan tingkat kesejahteraan. Selain itu Badan Kredit Kecamatan juga bertujuan untuk menunjang sarana produksi terutama permodalan dalam rangka pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya, serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan. Adapun Badan Kredit Kecamatan (BKK) berfungsi untuk mendapatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang sesuai dengan motto Badan Kredit Kecamatan (BKK) yaitu mudah, murah, dan mengarah serta membentuk modal masyarakat untuk peningkatan produksi dan melindungi masyarakat desa dari kreditur liar yang menghancurkan, juga membimbing masyarakat desa agar mengenal dan memahami asas-asas ekonomi permodalan. Sasaran utama Badan Kredit Kecamatan (BKK) adalah para pedagang golongan ekonomi lemah yang memiliki modal kecil dengan penghasilan rendah. Pemerintah ingin agar masyarakat golongan ini mampu meningkatkan taraf hidup mereka sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita negara yang akan dapat memajukan negara.
Pemerintah daerah Kabupaten X melihat bahwa di Kecamatan X terdapat banyak pengusaha terutama pedagang golongan ekonomi lemah yang mengalami masalah permodalan yang berdampak pada kondisi usaha dan pendapatan mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten X melihat bahwa para pedagang golongan ekonomi lemah di daerah Kecamatan X memerlukan bantuan permodalan, oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk memberikan kredit lunak terutama bagi pedagang golongan ekonomi lemah dengan prosedur yang mudah, tanpa jaminan dan bunga yang terjangkau. Badan Kredit Kecamatan diharapkan dapat menjadi mitra bagi para pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan X dan dapat memberi kemudahan bagi para pedagang golongan ekonomi lemah untuk mendapat bantuan modal dalam bentuk kredit lunak. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Badan Kredit Kecamatan X, banyak pedagang yang berdomisili di Kecamatan X memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memperoleh bantuan kredit lunak untuk mengembangkan usahanya dengan harapan pendapatan meningkat dan kesejahteraan hidup juga meningkat.
Melihat latar belakang masalah yang ada, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul "Implementasi Pemberian Kredit Kepada Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Pada Badan Kredit Kecamatan (BKK) Di Kecamatan X Kabupaten X Tahun XXXX".

B. Perumusan Masalah
Adanya perumusan masalah yang jelas, diperlukan agar dapat memberikan jalan yang mudah di dalam pemecahan masalah. Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur permohonan kredit bagi para pedagang golongan ekonomi lemah di BKK X Kabupaten X ?
2. Bagaimana dampak pemberian kredit terhadap pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan X Kabupaten X ?
3. Apakah kendala/hambatan yang dihadapi pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses pemberian kredit oleh BKK dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala/hambatan tersebut ?
4. Apakah kendala/hambatan yang dihadapi BKK X dalam proses pemberian kredit kepada pedagang golongan ekonomi lemah dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui prosedur permohonan kredit bagi para pedagang golongan ekonomi lemah di BKK X Kabupaten X.
2. Untuk mengetahui dampak pemberian kredit terhadap pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan X Kabupaten X tahun XXXX.
3. Untuk memberikan deskripsi kendala/hambatan pedagang golongan ekonomi lemah dalam proses pemberian kredit dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut.
4. Untuk memberikan deskripsi kendala/hambatan yang dihadapi BKK X dalam proses pemberian kredit kepada pedagang golongan ekonomi lemah dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan manfaat praktis dalam rangka memecahkan masalah aktual.
1. Manfaat Teoretis
a. Memberikan informasi kepada pengelola BKK mengenai kondisi di masyarakat guna mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada.
b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai BKK yang didirikan oleh pemerintah.
c. Sebagai dasar bagi peneliti untuk melakuan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat memberi masukan bagi BKK sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mengambil kebijakan pemberian kredit agar dapat meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah.
b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang penulis terima di bangku kuliah.

SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR DAN KEMANDIRIAN DENGAN PRESTASI BELAJAR KETRAMPILAN TANGAN ANAK TUNA GRAHITA RINGAN SISWA KELAS 1 SLTP YPSLB-C X

(Kode : PEND-PLB-0015) : SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR DAN KEMANDIRIAN DENGAN PRESTASI BELAJAR KETRAMPILAN TANGAN ANAK TUNA GRAHITA RINGAN SISWA KELAS 1 SLTP YPSLB-C X

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Peranan pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa karena kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan pendidikan yang sama, baik anak normal maupun anak luar biasa. Anak luar biasa juga menuntut mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama baik dari keluarga, sekolah maupun dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2004 dalam GBHN disebutkan :
Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak- anak terlantar, serta kelompok rentan sosial dengan memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan melalui perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, dan berketrampilan.
Anak berkelainan sangat memerlukan pendidikan, perhatian, bimbingan dan motivasi dari lingkungan keluarga, orang tua, guru maupun masyarakat. Sehingga mereka mampu bersaing dengan anak normal dalam meraih prestasi belajar ketrampilan tangan.
Dalam pendidikan motivasi belajar mempunyai peranan penting dalam mencapai keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar atau prestasi belajar yang tinggi akan dapat diraih apabila ada keinginan belajar. Keinginan itu akan muncul apabila ada dorongan (motivasi) baik dalam diri siswa atau luar diri siswa. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya. Seorang siswa yang besar motivasinya akan gigih dan tekun dalam usahanya mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (1990 : 62) bahwa “Motivasi seseorang akan meningkat apabila terlihat adanya hubungan antara kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang dicapai“. Diasumsikan bahwa siswa yang sudah mengetahui benar pentingnya belajar bagi dirinya akan memiliki motivasi belajar yang tinggi.
Dalam meningkatkan prestasi belajar ketrampilan, selain motivasi belajar juga ada hal yang lebih penting yaitu kemandirian. Menurut Kartini Kartono (1990 : 57) menyatakan bahwa “Kemandirian yang diartikan sebagai Self Standing yaitu kemampuan berdiri diatas kaki sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dalam melaksanakan kewajiban guna memenuhi kebutuhan sendiri”.
Prestasi belajar ketrampilan di YPSLB-C X belum menunjukkan hasil yang memuaskan, terbukti pada nilai mata pelajaran ketrampilan yang masih dibawah nilai rata-rata yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran anak tuna grahita akan pentingnya mata pelajaran ketrampilan tangan bagi kehidupannya di kemudian hari yang dapat menjadi bekal dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari.
Selain motivasi belajar dan kemandirian yang dapat meningkatkan prestasi belajar, fasilitas pembelajaran ketrampilan tangan juga sangat mendukung terhadap meningkatnya prestasi belajar ketrampilan tangan. Jika fasilitas yang diberikan sekolah banyak dan beraneka ragam maka bagi anak yang mempunyai motivasi instrinsik yang tinggi akan terdorong untuk menggunakan fasilitas belajar ketrampilan tangan sehingga anak dapat meningkatkan kemampuannya dalam bidang ketrampilan tangan.
Dalam memberikan ketrampilan tangan pada anak tuna grahita harus memperhatikan kemampuan anak. Selain itu juga harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak untuk mengembangkan ketrampilan tangan. Selama ini, dalam memberikan ketrampilan tangan, guru kurang memperhatikan kemampuan, kebutuhan dan potensi anak. Sehingga anak sulit mengembangkan ketrampilan tangan. Jadi hal ini dapat mempengaruhi prestasi belajar ketrampilan tangan seorang anak.
Bertitik tolak dari latar belakang tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi anak tuna grahita serta perlunya motivasi belajar untuk membantu meningkatkan prestasi belajar ketrampilan tangan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Hubungan Motivasi Belajar dan Kemandirian Dengan Prestasi Belajar Ketrampilan Tangan Pada Anak Tuna Grahita Ringan Siswa Kelas 1 SLTP YPSLB-C X Tahun Ajaran XXXX/XXXX.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :
1. Kurangnya semangat siswa tuna grahita ringan dalam mengikuti pelajaran di YPSLB-C X.
2. Kemandirian siswa tuna grahita ringan adalah kemampuan siswa tuna grahita ringan untuk tidak menggantungkan diri pada orang lain. Sedangkan kemandirian anak tuna grahita itu mengalamai keterbatasan sehingga timbul masalah dalam pencapaian prestasi belajar.
3. Prestasi belajar siswa tuna grahita rendah terutama prestasi belajar mata pelajaran ketrampilan tangan, pada hal mata pelajaran ketrampilan tangan sangat penting bagi anak tuna grahita di kemudian hari yaitu sebagai bekal dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
4. Motivasi belajar dan kemandirian dapat meningkatkan prestasi belajar ketrampilan tangan.

C. Pembatasan Masalah
Masalah yang akan diteliti ini berkaitan dengan motivasi belajar dan tingkat kemandirian terhadap prestasi belajar ketrampilan tangan siswa tuna grahita ringan di YPSLB-C X, maka dapat dirumuskan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Motivasi belajar yaitu sesuatu yang mendorong siswa dalam belajar. Motivasi ini meliputi motivasi yang digerakkan dalam diri siswa dan dari luar siswa. Dalam motivasi belajar yang akan dibahas adalah motivasi yang digerakkan dalam diri siswa yang berupa minat dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran ketrampilan tangan, semangat siswa melakukan tugas-tugas selama pelajaran ketrampilan tangan, tanggung jawab menyelesaikan tugas, reaksi terhadap rangsangan guru, rasa senang dalam mengerjakan tugas dan merasa puas akan hasil yang dicapainya.
2. Kemandirian adalah kemampuan siswa tuna grahita ringan dalam aspek ADL ( membersihkan diri, berpakaian, makan, menyimpan barang, menggunakan uang, membersihkan dan mengatur, sekolah, pergaulan ) bermain, dan bekerja.
3. Prestasi belajar ketrampilan tangan berupa hasil usaha belajar anak pada mata pelajaran ketrampilan tangan yang berwujud angka yang diberikan guru dalam buku raport pada semester 1 tahun ajaran XXXX/XXXX.
4. Subyek penelitian yaitu siswa tuna grahita ringan kelas 1 SLTP YPSLB-C X.
5. Obyek penelitian yaitu :
Variable bebas : variabel bebas pada penelitian ini adalah motivasi belajar dan kemandirian.
Variable terikat : variabel terikat pada penelitian ini berupa prestasi belajar ketrampilan tangan.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ketrampilan tangan pada anak tuna grahita ringan siswa kelas 1 SLTP di YPSLB-C X tahun ajaran XXXX/XXXX?
2. Apakah ada hubungan antara kemandirian dengan prestasi belajar ketrampilan tangan pada anak tuna grahita ringan siswa kelas 1 SLTP di YPSLB-C X tahun ajaran XXXX/XXXX?
3. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian dengan prestasi belajar ketrampilan tangan anak tuna grahita ringan siswa kelas 1 SLTP di YPSLB-C X?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang lengkap, operasional namun tetap konsisten dengan perumusam masalah yang telah dikemukakan, karena untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar ketrampilan tangan pada anak tuna grahita ringan siswa kelas 1 SLTP di YPSLB-C X Semester 1 tahun ajaran XXXX/XXXX.
2. Untuk mengetahui hubungan kemandirian dengan prestasi belajar ketrampilan tangan pada anak tuna grahita ringan siswa kelas 1 SLTP di YPSLB-C X Semester 1 tahun ajaran XXXX/XXXX.
3. Untuk mengetahui hubungan motivasi belajar dan kemandirian dengan prestasi belajar ketrampilan tangan pada anak tuna grahita ringan siswa kelas 1 SLTP di YPSLB-C X Semester 1 tahun ajaran XXXX/XXXX.

F. Manfaat Penelitian
Jika penelitian ini berhasil, maka akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.
1. Manfaat Praktis
a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait ( kepala sekolah, guru, orang tua ) agar berusaha memberikan motivasi terhadap siswa SLTP kelas 1 di YPSLB-C X.
b. Memberikan tambahan kajian teoritis tentang motivasi belajar dan kemandirian, sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil belajar mengajar.
2. Manfaat Teoritis
a. Memberikan gambaran ada tidaknya hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar.
b. Memberikan gambaran ada tidaknya hubungan antara kemandirian dengan prestasi belajar ketrampilan tangan anak tuna grahita ringan.

TESIS PENDEKATAN PEMBELAJARAN TERPADU CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DAN KONVENSIONAL SERTA MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR

(Kode : PASCSARJ-0014) : TESIS PENDEKATAN PEMBELAJARAN TERPADU CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DAN KONVENSIONAL SERTA MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN SAINS PADA SISWA SD DI KECAMATAN X KABUPATEN X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi menyebabkan arus komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas. Hal ini berdampak langsung pada bidang norma kehidupan dan ekonomi, seperti tersingkirnya tenaga kerja yang kurang berpendidikan dan kurang terampil, terkikisnya budaya lokal karena cepatnya arus informasi dan budaya global serta menurunnya norma-norma masyarakat yang bersifat pluralistik, sehingga rawan terhadap timbulnya gejolak sosial dan disintegrasi bangsa. Adanya pasar bebas, kemampuan bersaing dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi menjadi semakin penting untuk kemajuan suatu bangsa.
Ukuran kesejahteraan suatu bangsa telah tergeser dari modal fisik atau sumber daya alam ke modal intelektual, pengetahuan, sosial dan kepercayaan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan pendidikan yang memberikan kecakapan hidup (life skill) yaitu yang dapat memberikan ketrampilan, kemahiran, dan keahlian dengan kompetensi tinggi kepada peserta didik sehingga mampu bertahan dalam suasana yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif dalam kehidupannya. Kecakapan ini sebenarnya telah diperoleh siswa sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah maupun yang bersifat informal, yang akan membuatnya menjadi masyarakat berpengetahuan yang belajar sepanjang hayat (life long learning).
Pada era globalisasi ini pengetahuan manusia semakin banyak dan maju dengan pesat. Akibatnya, pengetahuan seseorang akan cepat usang, tidak relevan lagi dan kehilangan nilai utilitas. Agar pengetahuan selalu mutahkir, maka harus dikembangkan cara-cara belajar yang baru misalnya bagaimana mencari, mengolah, memilih informasi yang demikian banyak sesuai dengan kebutuhannya pemilihan materi kurikulum tidak dapat lagi hanya berbasis isi (contect) tetapi lebih kepada peningkatan kecakapan hidup siswa yang memiliki kompetensi-kompetensi berbagaimana memutahirkan pengetahuan-pengetahuan tersebut dan memanfaatkannya agar berhasil dalam kehidupan.
Selain globalisasi, penyempurnaan kurikulum juga dilakukan dalam konteks reformasi yang bertujuan untuk menegakan demokrasi, menerapakan dan menghargai hak asasi manusia, dalam konteks otonomi daerah : daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya secara mandiri.menurut peraturan pemerintah (PP) No. 25 Th 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dinyatakan perlunya:
1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar
2. Pengaturan kurikulum nasional
3. Penilaian hasil belajar secara nasional
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan
5. Penetapan standar materi pelajaran pokok
6. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar menengah dan luar sekolah.
Salah satu konsekuensi dari ketentuan ini adalah kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur manajemen, pengembangan silabus (perencanaan pembelajaran) dan pelaksanaan kurikulum nasional. Dengan demikian adalah wajar apabila kurikulum perlu dikembangkan dengan berbasis kompetensi yang memberikan kecakapan hidup (life skill) kepada siswa. Kompetensi ini secara minimal dan memadai ditetapkan secara nasional, sehingga siswa dan orang tua dapat mengetahui hasil belajarnya apabila dibandingkan dengan hasil belajar seluruh siswa secara nasional, melalui program penilaian yang dilakukan sekolah.
Dewasa ini ada kecenderungan untuk kembali pada pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetiti mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali siswa memecahkan persoalan dalam kehidupan di sekolah pada waktu terjadinya proses belajar mengajar berlangsung.
Berangkat dari kondisi di atas maka dalam merancang suatu pembelajaran guru dituntut untuk memperhatikan beberapa komponen yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Begitu pula pada saat seorang guru akan menggunakan suatu model pembelajaran terpadu, dimana model modela pembelajaran pembelajaran terpadu tersebutmempunyai karakteristik sendiri-sendiri, maka guru harus pula memperhatikan empat (4) komponen dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing model pembelajaran terpadu yang dipilih. Adapun keempat komponen yang harus diperhatikan yang harus diperhatiakan guru dalam merancang suatu pembelajaran menurut Nasution (1996 : 25), adalah sebagai sebagai berikut :
1. Fokus pembelajaran
2. Tujuan
3. Materi
4. Strategis pembelaj aran
Sekolah Dasar (SD) sebagai salah satu lembaga pendidikan formal berkewajiban mewujudkan cita-cita nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dinyatakan bahwa pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.
Bahan-bahan pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar (SD) selain bersumber pada kejadia-kejadian alam yang dapat diamati di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari, juga dari buku-buku pelajaran ataupun dari sumber-sumber lainnya yang sudah direkomendasikan. Dalam pelaksanaan pembelaj aran di Sekolah Dasar, antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya tidak saling berkaitan tetapi terpisah-pisah menurut alokasi waktu tertentu. Hal tersebut menimbulkan fenomena bahwa kencenderungan terjadinya pengkotak-kotakan bidang studi terutama pada kelas-kelas tinggi, pebelajaran hanya menekankan pada pencapaian tujuan instruksional, sistem evaluasi yang berorientasi pada tes dengan menekankan reproduksi informasi. Lebih lanjut dampak dari kenyataan tersebut adalah hilangnya hakikat perkembangan peserta didik secara holistik.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penerapan pembelajaran terrpadu di Sekolah Dasar merupakan suatu alternatif yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pesta didik selanjutnya dapat diharapkan akan membentuk pribadi yang kebutuhan yang memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap semua aspek dari mata pelajaran mata pelajaran. Pembelajaran terpadu tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan instruksional semata, melainkan juga pada efek pengirimannya. Hal ini masih belum dapat terwujud, karena pernan guru dalam proses pembelajaran masih dominan dan kurang memberikan kesempatan menjadikan berbagai bidang studi untuk mengembangkan cara-cara berpikir kreatif, obyektif dan logis.
Pendekatan konvensional merupakan pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengkombinasikan bermacam-macam metode pembelajaran. Dalam prakteknya metode ini berpusat pada guru (teacher Centered) atau guru lebih banyak berdominasi kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan berupa metode ceramah, pemberian tugas, dan tanya jawab. Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran yang banyak dilakukan disekolah saat ini, yang menggunkan urutan kegiatan, contoh dan latihan. Pemusatan perhatian dalam proses pembelajaran sangat diperlukan bagi siswa, karena kehadiran minat belajar dalam diri siswa akan merangsang motivasi untuk belajar yang lebih besar. Oleh karena itu, guru harus dapat mengelola keadaan psikis peserta didiknya untuk dapat menumbuhkan minat belajar yang tinggi. Hanya siswa belajar tinggi yang dapat mengikuti dengan baik terhadap proses pembelajtran. Dengan demikian, diharapkan melalui pemupukan minat belajar yang baik maka diharapkan siswa lebih mudah dalam pengurusan kompetensi dasar.
Sesuai dengan prinsip diversifikasi dan desentralisasi pendidikan, maka pengembangan kurikulum digunakan prinsip dasaratuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan. Prinsip kesatuan dalam kebijakan yaitu dalam mencapai tujuan pendidikan perlu ditetapkan standar kompetensi yang harus dicapai siswa secara nasional, pada setiap jenjang pendidkna. Prinsip keberagaman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian dan pengelolaannya mengakomodasikan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan kesiapan, potensi akademik, minat, lingkunagn, budaya dan sumber daya daerah atau sekolah sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing.
Pada prinsipnya, dalam proses belajar mengajar tetap dibutuhkan kurikulum biasa, tetapi dengan kompetensi siswa diharapkan mampu:
1. Berpikir bagimana berpikir dan belajar bagaimana belajar
2. Memadukan belajar formal dan informal
3. Mengakses, memilih dan mengelola informasi
4. Mengatasi situasi yang kabur, permasalahan dan tantangan yang tidak dapat diramalkan atau tidak pasti.
Pada kurikulum 2004 yang bisa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kebutuhan, fungsi dan peranan penilai dalam pembelajaran mengenali perubahan. Orientasi penilaian dalam KBK lebih ditentukan kepada penilaian berbasis kelas, yaitu semua aktivitas yang terjadi di kelas baik proses maupun hasilnya. Kemudian yng menjadi obyek evaluasinya didasarkan kepada kompetensi apa yang diharapkan pada setiap level dan kecakapan hidup (life skill) yang diperlukan oleh setiap siswa.
Oleh karena kemajuan belajar siswa adalah salah satu indikator keberhasilannya dalam memberikan pengajaran, maka penilaian merupakan komponen yang penting. Hal ini disebabkan karena penilaian merupakan salah satu pertimbangan seorang guru dalam memberikan keputusan terhadap pencapaian sains, guru harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan penilaian dengan segala karakteristik mata pelajaran tersebut.
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi dasar adalah faktor dari dalam diri siswa yaitu minat belajar. Minat sebagai pernyataan psikis yang menunjukkan adanya pemutusan perhatian terhadap suatu materi pelajaran karena obyek tersebut menarik bagi dirinya. Pemutusan perhatian dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, karena kehadiran minat belajar dalam pribadi seseorang akan merangsang motivasi keadaan psikis siswanya untuk dapat menumbuhkan minat belajar yang tinggi. Hanya siswa dengan minat belajar tinggi yang dapatmengikuti dengan seksama proses pembelajaran. Dengan demikian diharapkan melalui pembinaan minat belajar yang baik maka kompetensi dasar dapat dicapai dengan optimal.
Crow & Crow dalam Slameto (1995:60) menyatakan bahwa kalaupun ada siswa yang memiliki minat secara alamiah, maka minat yang beragama itu diperoleh dari pengalamannya. Dengan demikian, pada prinsipnya minat seseorang dapat ditumbuhkan kembangkan. Untuk menentukan besar kecilnya perhatian dan aktivitas yang dilakukan seseorang nampaknya memang ditentukan oleh minat seseorang. Aiken dalam Slameto (1995:61) menyatakan bahwa pada pada umumnya karena minat sebagai salah satu aspek tingkah laku efektif yang memiliki ciri-ciri antara lain bersosialisasi dengan aktivitas, bersifat tetap dan terus menerus, mempunyai intensitas dan kenderungannya untuk menerima atau menolak untuk melakukan suatu aktivitas maka minat dapat ditumbuhakan kembangkan.
Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu suatu penilitian denga judul "Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Terpadu dan Minat Belajar Siswa Terhadap Penguasaan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sains Pada Siswa SD di Kecamatan X Kabupaten X".

B. Identifikasi Masalah
Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Minat belajar Sekolah Dasar (SD) untuk pelajaran sains rendah yang disebabkan oleh salah satunya adalah pembelajaran strategis pembelajaran yang ditetapkan oleh guru kurang menarik bagi siswa.
2. Guru merasa kesulitan untuk memilih metode pembelajaran yang tetap yang sesuai dengan karakter siswa dan materi pembelajaran.
3. Sebagaian besar siswa Sekolah Dasar (SD) menyatakan bahwa mata pelajaran sains, merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit.
4. Guru mata pelajaran sains dalam menerapkan metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar mempunyai kendala pada keterbatasan sarana dan prasarana (media pembelajaran).
5. Motivasi belajar siswa Sekolah Dasar (SD) untuk pelajaran Sains relatif rendah yang disebabkan oleh metode pembelajaran yang diterapakan oleh guru untuk mata pelajaran sains cenderung monoton.

C. Pembatasan Masalah
Bertolak dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas serta mengingat terbatasnya kemampuan peneliti (baik kemampuan metodologis maupun finansial/logistik) dan terbatasnya waktu, maka berbagai persoalan yang tekah teridentifikasi tidak mungkin ditangani peneliti sekaligus. oleh karena itu dalam bagian ini peneliti membatasi lingkup penelitian yang akan digharap, dengan harapan supaya hasil penelitian lebih terfokus. pada pendekatan pembelajaran terpadu Contextual Teaching and Learning (CTL) dan konvensional serta minat belajar siswa terhadap penguasaan kompetensi dasar mata pelajaran sains.
Obyek penelitian adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kecamatan X.

D. Rumusan Masalah
Bedasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan penelitian ini adalah :
1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran terpadu Contextual Teaching and Learning (CTL) dan konvensional terdapat penguasaan kompetensi dasar mata pelajaran sains pada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan X, Kabupaten X?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara minat belajar tinggi dan minat belajar rendah terhadap penguasaan kompetensi dasar mata pelajaran sains pada siswa Sekolah Dasar di Kecamatan X, Kabupaten X?
3. Apakah ada interaksi pengaruh yang signifikan antara pendekatan pembelajaran dan minat belajar terhadap penguasaan kompetensi dasar mata pelajaran sains pada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan X, Kabupten X?

E. Tujuan Penelitian
Dalam setiap penelitian tentu mempunyai tujuan penilaian, demikian juga dalam penulisan tesis ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran terpadu Contextual Teaching and Learning (CTL) dan konvensional serta minat belajar siswa terhadap penguasaan kompetensi dasar mata pelajaran sains pada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan X, Kabupaten X.
2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh yang signifikan minat belajar tinggi dan minat belajar rendah terhadap penguasaan kompetensi dasar mata pelajaran sains pada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan X, Kabupaten X.
3. Untuk mengetahui interaksi pengaruh yang signifikan antara pendekatan pembelajaran dan minat belajar terhadap penguasaan kompetensi dasar mata pelajaran sains pada siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan X, Kabupaten X.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
a. Dapat menambahkan dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang diteliti.
b. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya mata pelajaran sains pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat.
c. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai acuan atau dasar untuk meningkatkan prestasi belajar siswa Sekolah Dasar (SD) khususnya untuk mata pelajaran sains.
b. Dapat membantu guru dalam memilih metode pembelajaran yang tetap dan sesuai dengan karakteristik siswa maupun materi pelajaran yang akan diajarkan.
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh instansi terkait, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan X, Kabupaten X sebagai bahan pertimbangan sekaligus sebagai bahan masukan dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan minat belajar siswa maupun pemilihan metode pembelajaran yang tetap.