(KODE EKONAKUN-0066) : SKRIPSI ANALISIS ANGGARAN BIAYA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA KANTOR WILAYAH PERUM PEGADAIAN X
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sistem Pengendalian Manajemen adalah suatu sistem yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi yang lain guna melaksanakan strategi perusahaan secara efektif dan efisien. Struktur sistem pengendalian manajemen meliputi pusat pertanggungjawaban dan ukuran prestasinya. Proses sistem pengendalian manajemen meliputi penyusunan program, anggaran, pelaksanaan dan pengukuran serta pelaporan dan analisis (Mulyadi, 1990: 26).
PERUM Pegadaian Kantor Wilayah X merupakan pusat biaya (cost center) yang prestasi manajernya diukur berdasar efisiensi antara anggaran yang diusulkan dengan realisasi anggaran. Menurut Anthony, Dearden, dan Bedford, cost center adalah pusat pertanggungjawaban yang masukan atau biayanya diukur dalam satuan uang tetapi keluaranya tidak diukur dalam satuan uang. Secara umum ada dua macam cost center yaitu pusat biaya yang besarnya terukur (engineered expense centers) dan pusat biaya yang kurang dapat diukur (discresioner expense centers).
Penetapan biaya terukur dan tidak terukur dilakukan dengan menyusun anggaran dan rencana kerja yang digunakan untuk periode satu tahun ke depan atau jangka panjang. Rencana kerja yang disusun harus dapat mencerminkan langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan.
Rencana kerja dan anggaran perusahaan merupakan arah dan pedoman kerja sekaligus sebagai alat pengendalian atau pengawasan kegiatan yang dijalankan. Sebagai pedoman dan alat pengendalian maka rencana kerja dan anggaran perusahaan harus disusun dengan melibatkan seluruh bidang dan fungsi yang ada dalam perusahaan. Perusahaan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran hal pertama yang dilakukan adalah penyusunan rencana kerja, sedangkan anggaran perusahaan hanya merupakan rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk angka dan uang.
Keputusan yang harus diambil oleh manajemen dalam rangka penyusunan anggaran biaya terukur berbeda dengan keputusan yang diambil apabila menyusun biaya tidak terukur. Manajemen harus memutuskan apakah anggaran operasional yang diusulkan dapat menggambarkan pelaksanaan tugas yang efisien dan memadai untuk periode yang akan datang.
Anggaran yang disusun atau dibuat sebaiknya tidak terlalu optimis ataupun terlalu pesimis. Anggaran yang dibuat terlalu optimis membuat manajemen terlalu berat untuk mencapainya sehingga manajemen yang menjalankan anggaran tersebut merasa frustasi. Sebaliknya anggaran yang dibuat terlalu pesimis berdampak pada pelaksana anggaran merasa malas menjalankan anggaran yang disusun karena anggaran yang disusun terlalu mudah dicapai.
Manajemen dalam mempersiapkan rencana anggaran sebaiknya berhati-hati supaya tidak menyertakan data yang tidak relevan yang justru akan mengaburkan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan.
Manajemen dapat memperoleh data yang relevan dengan cara melakukan analisis data yang telah diperoleh terlebih dahulu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara anggaran dengan kinerja manajerial adalah motivasi, target anggaran, kepuasan terhadap target anggaran, komitmen terhadap perusahaan, informasi, sikap manajer, umpan balik laporan realisasi anggaran, balas jasa, gaya kepemimpinan dan budaya. Anggaran disusun untuk jangka waktu lebih pendek dengan maksud lebih mudah dalam pengendaliannya. Di samping itu fungsi anggaran dapat terlaksana dengan benar apabila syarat-syarat tercapainya anggaran yang baik telah terpenuhi.
PERUM Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berkantor pusat di Jakarta, memiliki empat belas kantor wilayah dan 711 kantor cabang yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Setiap kantor wilayah memiliki beberapa kantor cabang tersebar di wilayahnya masing-masing.
Kantor pusat dalam melakukan kegiatan usaha melimpahkan wewenang kepada kantor daerah guna mengelola perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kantor wilayah tidak melakukan kegiatan operasional tetapi kegiatan operasional dilakukan oleh kantor cabang. Kantor cabang merupakan ujung tombak perusahaan karena kantor cabang menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan pendapatan dengan melakukan gadai.
Salah satu kantor wilayah yang dimiliki oleh PERUM Pegadaian adalah Kantor Wilayah X yang memiliki 53 cabang dan 1 anak cabang yang tersebar di wilayah X. Kantor wilayah tidak melakukan kegiatan operasional sehingga prestasi kerja kantor wilayah tidak dapat diukur dari pendapatan atau masukan yang dihasilkan, tetapi berdasarkan biaya atau keluaran yang dilakukan.
Setiap tahun kantor wilayah diberi wewenang menyusun rencana kerja dan anggaran untuk dikirim ke kantor pusat. Kantor pusat kemudian membahas usulan anggaran tersebut dalam Rakernas bersama-sama dengan pemimpin wilayah untuk melakukan negosiasi anggaran yang diusulkan. Hasil negosiasi antara pemimpin wilayah dan jajaran direksi adalah otorisasi anggaran yang dikelola kantor wilayah. Setiap bulannya kantor wilayah mengirimkan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawabkan ke kantor pusat. Realisasi anggaran selama satu tahun yang terjadi akan diketahui apakah anggaran yang diusulkan kantor wilayah dengan realisasinya menyimpang jauh atau tidak.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
1. Apakah anggaran dan realisasinya dapat dijadikan alat yang efektif sebagai penilaian prestasi kantor wilayah?
2. Apakah kantor wilayah telah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola anggaran yang telah ditetapkan dalam pembentukan pusat biaya?
3. Apakah dalam pelaksanaan anggaran sudah memenuhi syarat-syarat terciptannya anggaran yang baik?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Guna mendalami teori tentang syarat-syarat terciptanya anggaran yang baik sebagai alat pengendalian manajemen dan membandingkannya dengan praktek yang berlaku pada Kantor Wilayah PERUM Pegadaian X.
2. Melihat sejauh mana pelaksanaan analisis anggaran dibandingkan dengan realisasinya di kantor wilayah telah dievaluasi dengan baik.
3. Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi X.
D. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.
1. Jenis penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian dengan mengambil suatu obyek tertentu untuk dianalisis secara mendalam dengan memfokuskan pada suatu masalah berdasarkan data primer untuk kemudian berusaha mencarikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Studi kasus dilakukan di PERUM Pegadaian Kantor Wilayah X.
2. Teknik pengumpulan data
a. Wawancara
Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pejabat terkait dan karyawan sehubungan dengan pembahasan serta dokumen yang diperlukan.
b. Observasi
Memperoleh data dengan pengamatan langsung pada sistem anggaran di Kantor Wilayah PERUM Pegadaian X.
3. Sumber data
Sumber data yang menjadi bahan penelitian adalah data primer.
4. Jenis data
Data yang diperlukan untuk penelitian adalah seperti berikut ini.
a. Informasi umum perusahaan.
b. Struktur organisasi.
c. Sistem akuntansi.
d. Pengukuran prestasi manajemen.
e. Proses penyusunan anggaran.
5. Analisis data
Analisis data dilakukan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat terciptanya anggaran yang baik menurut Mulyadi dan Supriyono (2001: 95) sebagai berikut.
a. Adanya organisasi perusahaan yang sehat.
b. Adanya sistem akuntansi yang memadai.
c. Adanya penelitian dan analisis.
d. Adanya dukungan pelaksana.
E. Kerangka Pemikiran
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang masukan atau biayanya diukur dalam satuan uang tetapi keluarannya tidak diukur dalam satuan uang, yang terbagi dalam dua macam pusat biaya yaitu pusat biaya yang besarnya terukur dan pusat biaya yang nilai pengeluarannya kurang dapat diukur (Anthony et al., 1992: 206).
Anggaran adalah rencana manajemen dengan asumsi bahwa langkah positif akan diambil oleh pelaksana anggaran. PERUM Pegadaian Kantor Wialayah X dalam penyusunan anggaran sistematikanya dapat diuraikan sebagai berikut: kantor wilayah menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan untuk dikirimkan ke kantor pusat dengan terlebih dahulu mengadakan Rakerda untuk membahas usulan anggaran tersebut, kemudian kantor pusat dalam hal ini jajaran direksi dengan pemimpin wilayah masing-masing daerah melakukan negosiasi berdasar usulan anggaran, setelah dicapai kata sepakat kantor pusat mengirimkan otorisasi anggaran ke kantor wilayah untuk melaksanakan otorisasi anggaran tersebut, kemudian setiap bulan kantor wilayah mengirimkan realisasi anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Gambaran secara ringkas mengenai sistematika penulisan skripsi sebagai berikut ini.
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi uraian tentang pengertian pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen, dan anggaran.
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan perkembangan perusahaan serta cara penyusunan anggaran.
BAB IV : ANALISIS ANGGARAN BIAYA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN MANAJEMEN
Bab ini berisi tentang analisis anggaran biaya sebagai alat pengendalian manajemen.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang seharusnya dilakukan.