Skripsi Hubungan Pembagian Kerja Dan Wewenang Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Pada Bank Bukopin Cabang X

(Kode EKONAKUN-0009) : Skripsi Hubungan Pembagian Kerja Dan Wewenang Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Pada Bank Bukopin Cabang X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perusahaan pada hakekatanya terdiri dari kumpulan orang-orang dan peralatan operasionalnya. Sehingga upaya pencapaian tujuan dalam memaksimalkan keuntungan dan berhasil atau tidaknya suatu misi perusahaan untuk mencapai tujuan ditentukan oleh individu-individu yang menjalankan manajemen yang dilaksanakan perusahaan.
Masalah Manajemen itu akan selalu ada bila perusahaan masih menjalankan aktivitasnya. Jadi manajemen sangat penting bagi seorang manajer dalam menentukan otoritas tertinggi untuk menggerakkan karyawan. Agar dapat melakukan aktivitas atau bekerja secara efektif bagi perusahaan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Seorang manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk mendapatkan sesuatu haruslah mempunyai ilmu pengetahuan dan seni, agar orang mau melakukannya. Untuk itulah diperlukan suatu wadah yang dapat menghimpun setiap orang, wadah itulah yang disebut dengan organisasi.(Abdul Syani, 1987)
Organisasi itu sendiri merupakan alat yang paling berhubungan dengan satuan-satuan kerja, yang diberikan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang. Sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan dari bagian puncak manajemen sampai kebawah dari seluruh unit/bagian.
Perusahaan yang mempunyai organisasi yang baik dan teratur kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan-hambatan dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif (sebaiknya/semaksimal mungkin). Dan begitu pula sebaliknya bila perusahaan tidak mempunyai organisasi yang baik dan teratur. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan akan mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan.
Hubungan organisasi itu sangat penting bagi karyawan untuk melakukan tugasnya sehingga dapat mencapai efektivitas kerja karyawan yang diinginkan oleh pihak perusahaan, bila organisasi itu berjalan dengan baik pada perusahaan itu maka karyawan secara tidak langsung dapat melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Sehingga akan berdampak bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan untuk mencapai tujuan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena itu bagi seorang pimpinan harus mampu untuk menggerakkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Disamping itu juga pemimpin harus dapat mengatasi semua masalah yang ada pada perusahaan tersebut sebaik mungkin.(Sarwoto, 1989)
PT Bank Bukopin Cabang X adalah salah satu badan usaha yang kegiatannya bergerak dibidang jasa perbankan. Yang berusaha agar tetap hidup dan berkembang sehingga dapat mencapai tujuan atau keuntungan serta tujuannya yang lain adalah dapat melayani dan memenuhi keinginan masyarakat sebaik mungkin.
Dalam melaksanakan kegiatannya PT Bank Bukopin Cabang X ini menginginkan agar semua karyawan dapat melakukan pekerjaan atau tugas dengan baik. Tapi dalam hal ini PT Bank Bukopin masih mengalami suatu masalah atau hambatan yaiu bagian atau unit kerja Back Office yang mempunyai sub-bagian kliring, bagian kontrol, bagian administrasi kredit, bagian transfer, bagian pajak, bagian deposito, bagian sundris.
Pada bagian atau unit kerja ini terlihat masih adanya pembagian kerja yang kurang baik, dimana suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang karyawan bagian administrasi kredit melakukan juga pekerjaan bagian transfer, sehingga menyebabkan karyawan tersbeut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal yang ditentukan dan sering terjadi penundaan pekerjaan sehingga bedampak pada lambatanya pelayanan bagian administrasi kredit pada PT Bank Bukopin Cabang X terhadap nasabah, sehingga nasabah merasa tidak pusa terhadap pelayanan tersebut. Ini berarti masih adanya perangkapan pelaksanaan tugas dari pembagian kerja tersebut. Sehingga fungsi dari organisasi yang sesungguhnya itu kuag berjalan dengan baik atau semestinya. Seharusnya bagian administrasi kredit melakukan tugasnya sendiri dan bagian transfer dilakukan oleh karyawan tersendiri. Karena pada masing-masing tugas memerlukan waktu dan konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut selesai secara maksimal. Dengan kata lain karyawan dapat bekerja secara efektif bila karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan pembagian kerja yang baik.
Serta masih kurang tegas dan luasnya pimpinan dalam memberikan pendelegasian wewenang kepada bawahan. Dalam hal ini pimpinan masih turut campur dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga manajer operasi pada saat membuat suatu keputusan tidak dapat membuat keputusan itu sendiri dengan cepat dan mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasional perusahaan yang lain tertunda. Akibatnya aktivitas kerja di dalam perusahaan tersebut mengalami kemacetan dan sangat jelas berdampak merugikan perusahaan. Selain itu juga mengakibatkan timbulnya karyawan tersebut menjadi merasa tidak dipercaya dan tida dapat melakukan pekerjaan dalam melaksanakan tugas yang sebelumnya telah diserahkan kepadat.
Di karenakan pembagian kerja dan pendelegasian wewenang itu sangat penting. Penulis melihat hal tersebut merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup organisasi perusahaan, terutama bagi karyawa dalam menjalankan tugasnya dengan efektif.
Karena masalah tersebut sangat penting bagi pelaksanaan atau aktivitas kerja untuk mencapai tujuan perusahaan maka penulis tertarik meneliti masalah tersebut yang terjadi pada PT Bank Bukopin yaitu dengan judul “HUBUNGAN PEMBAGIAN KERJA DAN WEWENANG KARYAWAN TERHADAP PRESTASI KERJA PADA BANK BUKOPIN CABANG X BULAN MEI XXXX.”

1.2 Perumusan Masalah
1. Apakah ada hubungan pembagian kerja dan wewenang karyawan secara simultan terhadap prestasi kerja karyawan ?
2. Apakah ada hubungan secara partial pembagian kerja dengan prestasi kerja karyawan ?
3. Apakah ada hubungan secara partial wewenang karyawan dengan prestasi kerja karyawan ?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan pembagian kerja dan wewenang karyawan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Bank Bukopin X.
1.3.2. Tujuan Khusus
1. Diketahuinya hubungan pembagian kerja terhadap prstasi kerja karyawan pada PT. Bank Bukopin X.
2. Diketahuinya hubungan wewenang karyawan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Bank Bukopin X

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian diharapkan:
1.4.1 Bagi Peneliti
Untuk membandingkan antara teori yang didapat dikelas dengan praktek yang dijalan kan perusahaan.
2.4.2 Bagi PT. Bank Bukopin, X
Memperoleh informasi didalam menilai hubungan pembagian kerja wewenang wewenang kerja terhadap prestasi kerja kaeyawan
1.4.3. Bagi Universitas X
Untuk memberikan wawasan pengetahuan tambahan dan sebagai masukan bagi rekan-rekan mahasiswa di Universitas X.

Skripsi Hubungan Biaya Sumber Daya Manusia Dan Pengukuran Nilai Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaporan Akuntansi Sumber Daya Manusia Pada PT. Bank X

(Kode EKONAKUN-0008) : Skripsi Hubungan Biaya Sumber Daya Manusia Dan Pengukuran Nilai Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaporan Akuntansi Sumber Daya Manusia Pada PT. Bank X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada perusahaan jasa dan industri yang berskala besar, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pencapaian tujuan perusahaan yaitu menghasilkan laba maksimum untuk jangka panjang. Menurut (Amin Widjaja, XXXX), Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, mendayagunakan sumber daya-sumber daya lain dalam perusahaan, dan menjalankan strategi bisnis secara optimal.
Bagi suatu perusahaan secara keseluruhan sumber daya manusia merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kehilangan atau kepindahan sumber daya manusia yang profesional bagi suatu perusahaan merupakan suatu kerugian yang besar karena hal tersebut akan membuang biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membina atau mendidik sumber daya manusia yang diperolehnya itu. Kerugian lainnya adalah hilangnya kesempatan memanfaatkan sumber daya manusia tersebut untuk meningkatkan keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan yang mungkin dapat juga mengancam kelangsungan hidup perusahaan yang belum mempunyai sistem perekrutan serta pendidikan sumber daya manusia yang baik.
Apalagi dalam situasi dan kondisi perekonomian sekarang ini, sumber daya manusia merupakan asset yang paling penting bagi kemajuan usaha perusahaan. Banyak sekali karyawan yang berhenti bekerja dan terpaksa menganggur (PHK) akibat keadaan ekonomi yang sulit karena manajemen yang ada pada perusahaan itu tidak baik. Pada kondisi seperti inilah, suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, guna menunjang kelangsungan hidup perusahaan. Dengan perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia akan membantu pihak manajemen untuk :
1. Mengembangkan, mengalokasikan, menghemat, memanfaatkan, dan mengevaluasi sumber daya manusia dengan baik dan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
2. Memudahkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia
Untuk memanajemen sumber daya manusia secara baik maka diperlukan informasi tentang sumber daya manusia yang akurat dan relevan. Akuntansi sumber daya manusia memberikan informasi kuantitatif maupun kualitatif kepada manajemen mengenai pemenuhan, pengembangan, pengalokasian, kapitalisasi, evaluasi, dan penghargaan atas sumber daya manusia.
Salah satu Badan Usaha Milik Daerah Sumatera Selatan yang bergerak di sektor jasa perbankan adalah PT X. PT X sebagai perusahaan jasa perbankan yang berskala besar mempekerjakan 70 tenaga kerja. Sebagai faktor penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, pengembangan mutu sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan menjadi perhatian utama perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, penulis ingin melihat bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya-biaya sumber daya manusia pada PT X yang bisa dikatakan cukup concern terhadap sumber daya manusianya.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “HUBUNGAN BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUKURAN NILAI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PELAPORAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT. X (Kantor Pusat) XXXX.”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :
1. Apakah ada hubungan biaya SDM dan pengukuran nilai SDM secara simultan terhadap pelaporan akuntansi SDM pada PT X (kantor pusat) ?
2. Apakah ada hubungan biaya SDM secara parsial terhadap pelaporan akuntansi SDM pada PT X (kantor pusat)?
3. Apakah ada hubungan pengukuran nilai SDM secara parsial terhadap pelaporan akuntansi SDM pada PT X (kantor pusat)?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan biaya SDM dan pengukuran nilai SDM secara simultan terhadap pelaporan akuntansi SDM pada PT X
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui hubungan biaya SDM secara parsial terhadap pelaporan akuntansi SDM pada PT. X (kantor pusat).
2. Untuk mengetahui hubungan pengukuran nilai SDM secara parsial terhadap pelaporan akuntansi SDM pada PT. X (kantor pusat)

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :
1.4.1 Bagi PT. X (kantor pusat)
Sebagai masukan bagi pihak manajemen mengenai bentuk pelaporan atas biaya-biaya sumber daya manusia dan pengukuran nilai sumber daya manusia
1.4.2 Bagi Universitas X
Berguna sebagai informasi dan masukan untuk penelitian yang akan datang yang membahas topik permasalahan yang sama.
1.4.3 Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi sumber daya manusia serta pengalaman dalam hal meneliti.

Skripsi Hubungan Audit Operasional Dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan Terhadap Peningkatan Laba Pada PT X

(Kode EKONAKUN-0007) : Skripsi Hubungan Audit Operasional Dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan Terhadap Peningkatan Laba Pada PT X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula perkembangan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keefektifan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pimpinan perusahaan memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan dan tidak terbatas pada informasi keuangan dan akuntansi saja.
Audit operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan operasional perusahaan sedangkan sasarannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Apabila belum dilaksanakan seperti seharusnya, maka auditor akan memberikan rekomendasi atau saran agar pada masa yang akan datang menjadi lebih baik.
Salah satu bagian dalam perusahaan yang perlu dilakukan audit operasional adalah masalah pengelolaan persedian barang dagangan karena persediaan barang dagangan merupakan bagian utama dalam neraca dan seringkali merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar serta membutuhkan modal kerja yang besar pula. Dengan besarnya jumlah uang yang ditanamkan pada persediaan barang dagangan suatu perusahaan, jelaslah bahwa persediaan barang dagangan merupakan aktiva yang sangat penting untuk dilindungi.
Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran tidak terlepas akan kebutuhan akan barang-barang dagangan yang menjadi faktor utama dalam menunjang jalannya aktivitas pemasaran perusahaan. Dengan terpenuhinya akan barang tepat pada waktunya, maka kegiatan suatu perusahaan akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan.
PT X (Persero) X atau yang lebih dikenal sebagai PT X adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk. Persediaan barang dagangan yang terdapat pada PT X (Persero) X terdiri dari persediaan urea dan hasil produksi sampingannya. Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut dan untuk menunjang kegiatan pemasaran, maka perusahaan perlu mengadakan suatu persediaan barang dagangan dalam jumlah tertentu yang disimpan dalam gudang untuk selanjutnya dikeluarkan ke truk, kapal atau alat angkut lainnya dan kemudian dikirim ke gudang unit pemasaran masing-masing daerah.
Audit operasional atas persediaan barang dagangan perlu dilakukan untuk menentukan apakah nilai persediaan yang diajukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apakah prosedur pengelolaan persediaan barang dagangan tersebut telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Audit atas persediaan adalah bagian yang paling kompleks dan memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukan suatu pemeriksaan, karena pemeriksaan terdiri dari berbagai macam jenis dan tersebar di beberapa lokasi.
Audit operasional atas persediaan barang dagangan pada PT X (Persero) X dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Operasional selaku internal auditor yang ditunjuk oleh Kepala satuan Pengawasan Intern yang merupakan departemen tersendiri. Audit operasional tersebut dilakukan secara periodik, yaitu setahun sekali pemeriksaan (per tahun), tentu saja ketentuan ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan dan tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pemeriksaan tahunan).
Dalam melakukan audit, auditor ini mengadakan pemeriksaan ke lokasi gudang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan barang, kemudian membandingkannya dengan laporan persediaan dan menilai pelaksanaan prosedur pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Dinas Pengantongan Urea dan Ekspedisi.
Pengelolaan persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, karena pemeriksaan fisik atas persediaan ini banyak melibatkan investasi rupiah dan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, audit operasional atas persediaan barang sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya selisih, kehilangan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat dibuatlah suatu usulan perbaikan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul:
“HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT X (PERSERO) X BULAN MEI XXXX”

1.2. Rumusan Masalah
Setiap perusahaan, termasuk PT X, dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti maksimalisasi laba, mengembangkan perusahaan, maupun mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Dari uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah ada hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba pada PT. X (PERSERO) X ?.
2. Apakah ada hubungan audit operasional secara parsial terhadap pningkatan laba pada PT. X (Persero) X?
3. Apakah ada hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan secara parsial terhadap peningkatan laba pada PT. X (Persero) X?

1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba di PT X (Persero) X
1.3.2. Tujuan Khusus
1. Diketahuinya hubungan audit operasional secara parsial terhadap peningkatan laba pada PT. X (Persero) X
2. Diketahuinya hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan pada PT. X (Persero) X

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkannya dengan praktek yang terjadi dalam perusahaan.
2. Bagi PT. X (Persero) X
Dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak perusahaan mengenai hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan terhadap peningkatan laba perusahaan.
3. Bagi Universitas X
Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai konsep, prosedur dan teknik-teknik audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan.

Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pasca Keputusan BAPEPAM

(Kode EKONAKUN-0006) : Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pasca Keputusan BAPEPAM (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang ditandai dengan banyaknya jumlah perusahaan yang go-public dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sejalan dengan itu, jumlah laporan yang disajikan oleh emiten juga semakin meningkat. Laporan keuangan menyediakan informasi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dasar pembuatan keputusan-keputusan ekonomi (Sutikno dan Sabeni, XXXX:226). Banyak pihak yang percaya bahwa ketepatan waktu laporan (timeliness) merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan, pihak-pihak tersebut misalnya akuntan, manajer dan analis keuangan. Bahkan Asosiasi profesi akuntansi pada tahun 1954 telah melakukan penelitian, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai yang dikemukakan oleh Dyer dan McHugh (Bandi, XXXX:67). Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya. Informasi yang tidak disajikan secara tepat pada saat dibutuhkan, tidak akan mempunyai nilai untuk dasar penentuan tindakan pada masa yang akan datang.
Informasi yang tidak tepat waktu memang tidak menjamin bahwa informasi tersebut pasti merupakan informasi yang relevan. Namun informasi dikategorikan relevan bila informasi mempunyai tiga unsur nilai, yaitu (a) informasi mempunyai nilai prediksi (predictive value), (b) informasi mempunyai umpan balik (feedback value), dan (c) tepat waktu (timelines). Jadi, suatu informasi mustahil merupakan informasi yang relevan tanpa tepat waktu dalam penyampaiannya. Oleh karena itu tepat waktu merupakan sebuah keharusan dalam publikasi laporan keuangan sehingga ada jaminan tentang relevansi informasi yang bersangkutan (Syafrudin, XXXX:755).
Dari segi regulasi di Indonesia bahwa tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Pada tahun 1996, BAPEPAM mengeluarkan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM No.80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September XXXX, BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/XXXX yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
Ada beberapa penelitian yang merupakan suatu kajian literatur mengenai ketepatan waktu pelaporan dan hasilnya dikategorikan menjadi dua tipe (Saleh, XXXX:898). Tipe pertama yang berkaitan dengan dampak ketepatan waktu pelaporan pada keragaman laba (Bandi, XXXX; Syafrudin, XXXX; Epriatin, XXXX). Tipe kedua, yang berkaitan dengan pola keterlambatan laporan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelaporan tepat waktu (Uliana, 1998; Na’im,1999; Saleh, XXXX).
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, maka penulis tertarik tipe kedua dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan, sehingga mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PASCA KEPUTUSAN BAPEPAM NOMOR: KEP-36/PM/XXXX (STUDI EMPIRIS: PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA)”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor rasio gearing, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, item-item luar biasa dan/atau kontinjensi dan struktur kepemilikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur pasca perubahan peraturan BAPEPAM“.

1.3. Motivasi Penelitian
Motivasi penulis adalah untuk menguji konsistensi penelitian Saleh (XXXX), dengan melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk tahun XXXX. Dipilihnya perusahaan manufaktur dikarenakan mayoritas perusahaan yang terdaftar di BEJ adalah perusahaan manufaktur, sedangkan alasan dipilihnya periode waktu XXXX dalam
penelitian ini adalah karena pada tahun tersebut telah terjadi pergantian peraturan batas waktu penyampaian laporan keuangan kepada BAPEPAM dari 120 hari menjadi 90 hari, sehingga penulis tertarik untuk mengukur kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di BEJ semenjak diberlakukannya peraturan yang baru tersebut.

1.4. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini pembatasan akan lebih terpusat pada ketepatan waktu pelaporan yang menitik beratkan pada:
1. Faktor-faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu adalah rasio gearing, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, item-item luar biasa dan/atau kontinjensi dan struktur kepemilikan.
2. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember: XXXX.

1.5. Tujuan penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh rasio gearing, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, item-item luar biasa dan/atau kontinjensi dan struktur kepemilikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

1.6. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
1. Bagi Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.
2. Bagi Praktisi
a. Bagi Manajemen Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya ketepatan waktu dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan.
b. Bagi Investor
Hasil penelitian akan memberikan gambaran tentang pentingnya tepat waktu dalam melaporkan keadaan keuangan perusahaan.
3. Bagi Penelitian Yang Akan Datang
Dapat membantu memberikan referensi bagi kemungkinan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang mendukung.

Skripsi Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan Di BMT Kota X

(Kode EKONAKUN-0005) : Skripsi Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan Di BMT Kota X (Studi Kasus Pada BMT X)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal Wa Tamwil pada akhir Oktober 1995. Di Indonesia Baitul Maal Wa Tamwil lebih dikenal dengan nama Balai Usaha Mandiri Terpadu (disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah.
Manajemen bank syariah maupun lembaga keuangan syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvesional. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Bank Syariah, antara lain Undang-Undang No.7 th 1992 tentang perbankan yang telah diganti dengan Undang-Undang No.10 th 1998. Selain Undang-Undang yang berlaku tersebut, ketentuan pelaksanaan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan peraturan pemerintah No.30 tahun 1999, maka kita bisa melihat adanya perbedaan antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional, baik dari segi operasional, pendanaan, penyaluran maupun jasa keuangan yang diberikan. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.
Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Disamping itu kemunculan bank syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah.
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alqura’an dan Hadis Nabi SAW. Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah :
1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
4. Larangan menjalankan monopoli
5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.
Keberadaan bank maupun lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, lembaga syariah juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kapada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah.
Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul maal) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.
Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. Saat ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No.59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah pada tanggal 1 juni XXXX yang berisi tentang Tujuan Akuntansi Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar atas Sistem Pencatatan dasar Akrual, Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan dan Unsur Laporan Keuangan. PSAK No.59 berisi tentang Pengakuan dan Pengukuran. Adapun karakteristik produk-produk bank syariah seperti; Mudharobah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Wadiah, Qardh, Sharf serta pengakuan dan pengukuran zakat. PSAK No.59 juga berisi penyajian komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga syariah.
Pembuatan standar akuntansi bank syariah yang terpisah dari PSAK No.31 tentang perbankan konvensional disebabkan adanya perbedaan mendasar antara prinsip operasi bank/lembaga syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar tersebut terletak pada prinsip operasi atas konsep pembagian keuntungan dan atau kerugian yang tidak menggunakan bunga sebagaimana bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan dana karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain itu bank/lembaga syariah dapat melakukan transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa.
BMT X memiliki cabang yang terletak dipinggiran kota, seperti Bantul, Prambanan dan Sleman, sedangkan BMT X terletak di jl.Adisucipto yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pengusaha menengah kebawah. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk menyimpan uang mereka dengan jaminan keamanan serta memberikan kemudahan bagi pengusaha menengah kebawah dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya tanpa harus kepusat kota. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada BMT X dan BMT X yang mengkhususkan pada penerapan akuntansi syariah atas transaksi Mudharobah dan musyarokah yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT X” Studi kasus pada BMT X dan BMT X.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah pada BMT X dan BMT X?
2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah telah sesuai dengan PSAK No.59?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah pada BMT X dan BMT X
2. Melihat kesesuaian (mengevaluasi) perlakuan akuntansi terhadap penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan musyarokah pada BMT X dan BMT X dengan PSAK No.59
Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:
1) Teoritis
a. Menilai sistem dan perhitungan bagi hasil pada produk penghimpunan dana mudharabah sebagai penghimpunan dana dan pembiayaan musyarokah sebagai penyaluran dana pada lembaga syariah
b. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi
c. Sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dibidang akuntansi syariah
2) Praktis
a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi syariah

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi pada lembaga syariah.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II Kajian Pustaka
Membahas topik yang relevan dengan penelitian ini yang berasal dari literatur, artikel, internet, dan bahan bacaan lainnya.
BAB III Tinjauan Objek Penelitian
Membahas mengenai objek penelitian secara komprehensif, berisi data-data objek penelitian yang mencakup data umum maupun data khusus.
BAB IV Analisa dan Pembahasan
Memuat uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta pembahasan atas hasil yang diperoleh. Pembahasan hasil yang diperoleh dilakukan secara teoritik berdasarkan pada analisa kualitatif.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Memuat kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.

Skripsi Analisis Terhadap Pilihan Penggantian Mesin Untuk Meningkatkan Produktivitas Pada PT. X

(Kode EKONAKUN-0004) : Skripsi Analisis Terhadap Pilihan Penggantian Mesin Untuk Meningkatkan Produktivitas Pada PT. X

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dengan dimasukinya era globalisasi ekonomi dan perekonomian pada era informasi (information ege economy). Diikuti dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini begitu pesat. Maka persaingan dunia usaha akan semakin kompetitif, hal tersebut menyebabkan perusahaan dituntut untuk terus berupaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam iklim persaingan tersebut perusahaan harus mengikuti perkembangan lingkungan internal dan eksternal. “Persaingan abad industri telah bergeser pada abad informasi (Kaplan & Norton, XXXX). Hal ini akan mendorong kebutuhan akan suatu informasi menjadi suatu hal yang sanggat essensial, sehingga iklim persaingan bisnis yang ada berubah dari persaingan teknologi menjadi persaingan informasi. Hal ini menyebabkan perlunya peninjauan kembali sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan bisnis. Perusahaan tidak dapat diukur melalui sistem manajemen tradisional, Dalam era informasi pengukuran yang diperlukan bukan hanya dari bidang keuangan saja penilaian lain seperti peningkatan kepercayaan customer terhadap layanaan jasa perusahaan, peningkatan kompetensi dan komitmen personnel, kedekatan hubungan kemitraan perusahaan dengan pemasok, maka dari itu hasil akhir yang didapat dari sistem informasi yang menjadi pemampu (enabler) bagi perusahan dalam merespon
secara benar perubahan lingkungan yang terjadi, sehingga upaya bertahan dan berkembang dapat dicapai. Pada masa era persaingan industrial, tolok ukur kinerja perusahaan yang digunakan dari segi keuangan saja adalah tingkat pengembalian terhadap, Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), Profit Margin dan Current Ratio. Meskipun aspek keuangan merupakan sumber segala keputusan, namun menilai kinerja perusahaan semata-mata dari aspek keuangan akan sangat menyesatkan karena kinerja keuangan tidak mampu mengukur kinerja asset-asset tak berwujud (Intangible Asset) dan asset-asset intelektual (sumber daya manusia) perusahaan. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang, selain mengukur aspek keuangan maka aspek non keuangan juga perlu diukur karena informasi yang dihasilkan dapat menjadi alat pengendali pada tingkat operasional untuk melakukan pengukuran secara fisik terhadap input dan output sehingga bermanfaat untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
Meningkatnya persaingan usaha terutama dalam pasar internasional, membuat setiap perusahaan yang berorientasi eksport harus menjaga konsistensinya hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja Balanced Scorecard yang merupakan metode pengukuran dengan solusi yang terbaik untuk mengukur kinerja bisnis, karena Balanced Scorecard memiliki keistimewan dalam hal cukupan pengukurannya yang komprehensif, yaitu selain mempertimbangkan kinerja keuangan, juga mempertimbangkan kinerja non keuangan.
Pendekatan Balanced Scorecard mengukur dari empat perspektif yang berbeda, Yaitu : perspektif keuangan (financial perspective), perspektif pelanggan (custumer perspective), perspektif proses bisnis internal (internal business process perspective), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth/infrastructure perspective).
Di Indonesia, perusahaan furniture sudah cukup banyak dan salah satu diantaranya adalah PT. X yang bergerak sebagai produsen furniture.
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, PT. X dituntut untuk dapat mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kemampuannya, pihak manajemen perusahaan harus memiliki daya tanggap, efisiensi dan profesional dalam menjalankan usahanya, salah satunya dengan mempertimbangkan penggantian sistem pengukuran kinerja PT. X yang saat ini masih bertumpu pada pengukuran kinerja keuangan. Melihat hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang konsep pengukuran kinerja PT. X berdasarkan Balanced Scorecard.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :
a. Bagaimanakah alat ukur kinerja yang ditetapkan perusahaan saat ini ?
b. Bagaimana penerapan Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja PT. X ?

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai latar belakang dan rumusan masalah, maka secara garis besar penelitian ini bertujuan :
a. Untuk mengetahui alat ukur kinerja yang ditetapkan perusahan saat ini.
b. Untuk mengetahui kinerja PT. X apabila diukur dengan metode Balanced Scorecard.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
a. Perusahaan
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard.
b. Penulis
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Balanced Scorecard secara nyata sehingga penulis dapat membandingkan antara teori yang diberikan dengan kenyataan yang ditemui dalam praktek.
c. Pihak Lain
Sebagai tambahan wacana dan khasanah pengetahuan yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab, sebagai berikut. :
Bab 1 : Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Diakhiri dengan penjelasan sistematika penulisan skripi.
Bab 2 : Tinjauan Pustaka
Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori yang mengungkapkan berbagai teori tentang Balanced scorecard sebagai pengukuran kinerja perusahaan, konsep-konsep dan argumentasi-argumentasi untuk membantu memecahkan masalah penelitian yang telah dirumuskan serta penelitian sebelumnya.
Bab 3 : Metode Penelitian
Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.
Bab 4 : Analisa Pembahasan
Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum subyek penelitian, data yang dikumpulkan, serta analisis terhadap data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil analisis tersebut, dengan metode Balanced Scorecard
Bab 5 : Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan disertai saran-saran yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Skripsi Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten X

(Kode EKONAKUN-0003) : Skripsi Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.
Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga/organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.
Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun XXXX tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun XXXX tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.
Menurut Undang-Undang No. 32 tahun XXXX pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan system pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunannya di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.
Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, XXXX:17), adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya/segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (XXXX:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Anita Wulandari (XXXX), melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah di kota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.
Widodo (XXXX), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung menurun.
Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, antara lain:
1. Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun XXXX-XXXX, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode sebelum tahun XXXX.
2. Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten X, sedangkan peneliti terdahulu mengambil daerah penelitian di kota Jambi, Boyolali, dan Sragen.
Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik unuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :
”ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN X”

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penilitian ini adalah: ”Apakah tedapat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten X dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?”

C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada perkembangan APBD di Kabupaten X tahun anggaran XXXX-XXXX.

D. Tujuan Penelitian
Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten X dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dapat dijadikan acuan atau referansi untuk penelitian berikutnya.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuaraikan sebagai berikut
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi pembahasan tentang akuntansi pemerintahan, otonomi daerah, tinjauan keuangan daerah, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), analisis rasio APBD dan tinjauan penelitian terdahulu.
BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, serta metode analisis data.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Kabupaten X, baik kondisi geografis maupun segi ekonomi dan hasil analitis data serta pembahasannya.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pemerintah kabupaten X.

Skripsi Analisis Hubungan Antara Laba Akuntansi Dan Laba Tunai Dengan Dividen Kas Pada Industri Barang Konsumsi Di Indonesia

(Kode EKONAKUN-0002) : Skripsi Analisis Hubungan Antara Laba Akuntansi Dan Laba Tunai Dengan Dividen Kas Pada Industri Barang Konsumsi Di Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Tujuan pembagian dividen untuk memaksimumkan pemegang saham atau harga saham dan menunjukan likuiditas perusahaan. Dari sisi investor dividen merupakan salah satu motivator untuk menanamkan dana dipasar modal. Investor lebih memilih dividen yang berupa kas dibandingkan dengan capital gain. Perilaku ini diakui oleh Gordon-Litner sebagai “The bird in the hand theory” bahwa satu burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. Selain itu investor juga dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan menilai besarnya dividen yang dibagikan.
Dari sisi emiten kebijakan dividen sangat penting bagi mereka, apakah sebagai keuntungan perusahaan akan lebih banyak digunakan untuk membayar dividen dibanding retain earning atau sebaliknya. Dalam penetapan kebijaksanaan mengenai pembagian dividen, faktor yang menjadi perhatian manajemen adalah besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Ada dua ukuran kinerja akuntansi perusahaan yaitu laba akuntansi dan total arus kas. Penelitian ini menggunakan laba akuntansi sebagai pengukur kinerja akuntansi perusahaan.
Menurut pengertian akuntansi konvensional dinyatakan bahwa laba akuntansi adalah perbedaan antara pendapatan yang dapat direalisir yang dihasilkan dari transaksi dalam suatu periode dengan biaya yang layak dibebankan kepadanya. Bila dilihat secara mendalam, laba akuntansi bukanlah definisi yang sesung¬guhnya dari laba melainkan hanya merupakan penjelasan mengenai cara untuk menghitung laba (Muqodim, XXXX:114).
Laba akuntansi adalah laba dari kaca mata perekayasa akuntansi atau ke¬satuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan terandalkan. Laba akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba yang didapat dari selisih hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya operasi perusahaan (laba bersih). Selain menggunakan nilai laba akuntansi dalam menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan, seringkali perusahaan juga mempertimbangkan laba tunai yang pada dasarnya merupakan laba akuntansi setelah diperhitungkan dengan beban-beban non kas dalam hal ini; beban penyusutan dan amortisasi.
Depresiasi dan amortisasi merupakan biaya non kas, artinya biaya tersebut tidak lagi memerlukan pengeluaran kas sekarang ataupun di masa depan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Suatu aktiva dapat dipandang sebagai kuantitas jasa ekonomi potensial yang dikonsumsi selama menghasilkan pendapatan. Penyusutan aktiva dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Efendri (1993) dalam Murtanto dan Febby (XXXX) tesisnya meneliti tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kebijakan pembagian dividen kas. Penelitian dilakukan terhadap 84 perusahaan yang mengembalikan questionnaires, seluruhnya merupakan perusahaan go public sampai akhir tahun 1991. Hasilnya menyatakan bahwa faktor peningkatan dan penurunan laba termasuk faktor yang sangat penting dipertimbangkan manajemen dalam kebijakan pembagian dividen kas.
Elizabeth (XXXX) dalam penelitiannya yang menganalisis hubungan laba akuntansi dan laba tunai dengan dividen kas, dengan menggunakan koefisien korelasi Spearman Rank, ia menganalisa 25 perusahaan yang go publik di BEJ pada tahun 1992, 1993 dan 1994. Berdasarkan penelitiannya itu disimpulkan bahwa ada konsistensi hubungan yang signifikan antara laba akuntansi dan laba tunai dengan dividen kas. Pada umumnya laba akuntansi lebih mempengaruhi besarnya dividen kas yang dibagikan dari laba tunai.
Murtanto dan Febby (XXXX) dalam penelitiannya yang menganalisis hubungan antara laba akuntansi dan laba tunai dengan dividen kas. Mereka menganalisis perusahaan industri barang konsumsi pada tahun 1999, XXXX dan XXXX. Berdasarkan penelitiannya itu disimpulkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara laba akuntansi terhadap dividen kas.
Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Murtanto dan Febby (XXXX) dengan judul “Analisis Hubungan Antara Laba Akuntansi Dan Laba Tunai Dengan Dividen Kas Pada Industri Barang Konsumsi Di Indonesia”.

1.2 Paparan Masalah
Dari latar belakang masalah seperti telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah terdapat hubungan antara laba akuntansi dengan dividen kas?
2. Apakah terdapat hubungan antara laba tunai dengan dividen kas?

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Laba Akuntansi, yaitu laba yang didapat dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya operasi perusahaan. Laba akuntansi dalam penelitian ini menggunakan laba bersih (net earnings) sebagai variabel laba akuntansi. Alasan penggunaan laba bersih sebagai variabel laba akuntansi dikarenakan laba bersih adalah laba yang menunjukan bagian laba yang akan ditahan di dalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai dividen.
2. Laba tunai, yaitu laba yang didapat dari laba akuntansi ditambah dengan beban penyusutan dan amortisasi.
3. Nilai dividen kas pada penelitian ini didapat dari laporan keuangan tahunan pada bagian laporan perubahan ekuitas tahun berikutnya. Apabila penulis meneliti laporan keuangan tahun XXXX, maka nilai dividen kas diperoleh dari laporan perubahan ekuitas yang disajikan pada laporan keuangan tahun XXXX. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini menganalisis adakah hubungan besarnya laba akuntansi dan laba tunai mempengaruhi dividen kas yang dibagikan perusahaan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan paparan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara laba akuntansi, laba tunai dan dividen kas perusahaan yang telah go public di BEJ untuk periode tahun XXXX, XXXX, XXXX.
Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada :
1. Investor maupun calon investor, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk membeli, menjual atau menahan saham bedasarkan harapan atas dividen kas yang dibagikan menggunakan informasi laba akuntansi dan laba tunai yang dilaporkan perusahaan.
2. Emiten maupun calon emiten, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dividen agar memaksimumkan nilai perusahaan.
3. Akademisi, untuk menambah wawasan tentang perilaku pasar modal khususnya mengenai kebijakan dividen.

Skripsi Analisa Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mengukur Kinerja

(Kode EKONAKUN-0001) : Skripsi Analisa Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mengukur Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penilaian kinerja yang selama ini didasarkan pada rasio keuangan yang hanya memberikan perspektif hasil usaha saat ini, keterbatasan dalam pengukuran keuangan maupun non keuangan sampai saat ini masih dihadapi oleh koperasi yaitu bentuk pengukuran beserta alat ukur yang tersedia terhadap kegiatan koperasi secara menyeluruh dan optimal.
Balanced scorecard menekankan, pengukuran keuangan dan non keuangan sebagai bagian sistem informasi bagi seluruh pegawai dari semua tingkatan dalam suatu koperasi. Data laporan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerja dan untuk dapat berhasil dimasa mendatang koperasi, perlu melakukan pengukuran investasi, pada pelanggan, karyawan, proses, teknologi dan investor.
Balanced scorecard meliputi tolak ukur keuangan, yang menerangkan dari aktivitas yang telah dilakukan organisasi dilengkapi dengan tolak ukur operasional terhadap kepuasan pelanggan, proses internal serta aktivitas inovasi dan perbaikan organisasi, manajer koperasi diharapkan mampu memperhatikan secara seimbang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi secara keseluruhan.
Balanced scorecard dibedakan menjadi 4 perspektif pengukuran yaitu : keuangan, pelanggan bisnis internal, proses belajar dan pertumbuhan.
Perspektif keuangan digunakan untuk melihat pandangan pemegang saham tentang kinerja keuangan suatu koperasi. Perspektif pelanggan untuk melihat bagaimana pandangan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu koperasi. Perspektif proses bisnis internal menyatakan tentang segala sesuatu yang diunggulkan oleh suatu koperasi sedangkan perspektif belajar dan berkembang yaitu mengungkapkan kemampuan koperasi untuk melakukan perbaikan dan menciptakan suatu hal baru bagi koperasi yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
Dalam suatu koperasi kinerja manajemen sebagai hasil dalam suatu efektifitas operasional manajemen organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standart kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum, membantu pengembangan karyawan dan menyediakan umpan balik bagi suatu karyawan mengenai bagaimana atasan mereka dalam menilai kinerja.
Koperasi AS-Sakinah sebagai salah satu koperasi yang berbadan hukum yang diharapkan mempunyai kinerja manajemen yang baik karena dalam persaingannya dengan koperasi lainnya. Memerlukan nilai tambah bagi koperasi AS-Sakinah sebagai mitra usaha. Balanced scorecard dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penilaian kinerja manajemen koperasi “AS-Sakinah” yang memanfaatkan sebagai proses umpan balik manajemen dalam implementasi strategi dalam proses double loop sehingga manajer dapat melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan strategi dan dapat menguji apakah asumsi-asumsi yang melandasi strategi yang digunakan masih sesuai sehingga dapat berlaku dengan efektif.
Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas dapat diketahui bahwa Balanced scorecard digunakan untuk menterjemahkan strategi kedalam tingkatan- tingkatan operasional dan untuk mengukur tingkat efektifitas dalam pelaksanaan operasional. Maka penulis mengangkat judul “Analisa penerapan balanced scorecard sebagai salah satu cara untuk mengukur kinerja ”.

B. Rumusan Masalah
Sebagaimana disinggung, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan balanced scorecard sebagai salah satu cara mengukur kinerja.

C. Batasan Masalah
Agar pembahasan masalah nantinya tidak meluas maka dalam hal ini penulis membatasi bahwa penelitian ini hanya memfokuskan pada perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dan perspektif keuangan.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan balanced scorecard sebagai salah satu cara mengukur kinerja.

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Koperasi.
Untuk memberikan masukan sebagai bahan analisa dan perkembangan langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini dari pengukuran kinerja manajemen serta memberikan petunjuk dan saran kepada koperasi yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar aktivitas koperasi dapat berjalan efektif dan efisien sehingga tujuan koperasi dapat tercapai.
2. Bagi Universitas.
Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan dan sebagai acuan perbandingan khususnya mengenai balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja juga sebagai bahan kajian untuk permasalahan- permasalahan yang sepadan dengan masalah yang diteliti.
3. Bagi Penulis.
Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk berusaha menguasai teori mengenai hal yang diteliti dengan pengetahuan dan hasil penelitian.

Pesan Skripsi Ini...
Judul Skripsi Lain...

makalah dampak kebijakan subsidi BBM terhadap pihak swasta

Judul :
makalah dampak kebijakan subsidi BBM terhadap pihak swasta

Daftar Isi :

HALAMAN JUDUL, LEMBAR PERSETUJUAN, KATA PENGANTAR, DAFTAR ISI, BAB I PENDAHULUAN, 1.1. Latar Belakang, 1.2. Rumusan Masalah, 1.3. Tujuan dan Manfaat, 1.4. Metode Penulisan, 1.5. Sistematika Penulisan, BAB II KAJIAN TEORI, 2.1. Definisi BBM dan Subsidi BBM, 2.2. Kebijakan Subsidi BBM, 2.3. Tujuan Kebijakan Pemerintah pada Subsidi BBM, BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, 3.1. Penyajian Data, 3.2. Analisis Data, BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP, 4.1. Kesimpulan, 4.2. Saran, DAFTAR PUSTAKA, LAMPIRAN.

Sekilas Isi :
Definisi Subsidi BBM
Istilah subsidi mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya subsidi menurut bahasa berarti tunjangan. Dan subsidi BBM adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. (http://www.pu.go.id/publik/pengumuman/subsidi-pkps-bbm-050907.htm)
Definisi di atas menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas. Hal ini menyebabkan subsidi BBM salah sasaran dalam penyaluran, karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas atas.
Subsidi BBM adalah salah satu contoh suatu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Menurut data dari sebuah survei misalnya, pemilik mobil pribadi rata-rata menikmati subsidi dari BBM sebesar 1,2 juta perbulan, sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu terutama yang tidak mempunyai kendaraan bermotor. (http://arsipnalarekonomi.blogspot.com/2008/06)
Subsidi memang sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk menjangkau harga BBM. Tapi kalau dibiarkan terus menerus, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan menggerogoti keuangan negara dalam APBN. Karena ternyata subdisi tersebut salah sasaran. Masyarakat kelas atas yang sebenarnya mampu membeli BBM yang secara normal ternyata malah disubsidi. Sedangkan kendaraan-kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu biasanya membeli BBM yang dijual di kios-kios eceran yang harganya pasti lebih mahal dari SPBU. Harga BBM yang bersubsidi di kios-kios. Jadi jika subsidi ini diteruskan saya rasa hanya akan buang-buang uang dari APBN karena hanya kalangan menengah ke atas saja yang menikmati subsidi ini.
2.2. Kebijakan Subsidi BBM
Di zaman modern, mesin sangat penting untuk menunjang mobilitas manusia yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan BBM sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Karena tanpa BBM dunia seakan berhenti berdenyut.
Setelah sekian lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan subsidi di awal 2008 dan akhirnya dihapus pada akhir 2008.