Search This Blog

Showing posts with label skripsi ekonomi pembangunan. Show all posts
Showing posts with label skripsi ekonomi pembangunan. Show all posts
JUDUL SKRIPSI EKONOMI PEMBANGUNAN (1)

JUDUL SKRIPSI EKONOMI PEMBANGUNAN (1)

JUDUL SKRIPSI EKONOMI PEMBANGUNAN (1)

  • (KODE : EKONPEMB-0001) : SKRIPSI DAMPAK PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. X TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN X
  • (KODE : EKONPEMB-0002) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKONOMI MAKRO YANG MEMPENGARUHI INVESTASI SEKTOR TRANSPORTASI DI INDONESIA
  • (KODE : EKONPEMB-0003) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS DI KABUPATEN X
  • (KODE : EKONPEMB-0004) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA DAN KREDIT USAHA TERHADAP PDRB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR KOTA X
  • (KODE : EKONPEMB-0005) : SKRIPSI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN X TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  • (KODE : EKONPEMB-0006) : SKRIPSI PROSPEK PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN X
  • (KODE : EKONPEMB-0007) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAKAIAN AIR RUMAH TANGGA PDAM X
  • (KODE : EKONPEMB-0008) : SKRIPSI PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH BESERTA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN X
  • (KODE : EKONPEMB-0009) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN AIR BERSIH PDAM X
  • (KODE : EKONPEMB-0010) : SKRIPSI ANALISIS SUMBANGAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN X
  • (KODE : EKONPEMB-0011) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH EKSPOR, IMPOR, KURS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP CADANGAN DEVISA INDONESIA
  • (KODE : EKONPEMB-0012) : SKRIPSI ANALISIS POTENSI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN X
  • (KODE : EKONPEMB-0013) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN X
  • (KODE : EKONPEMB-0014) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH EKSPOR SEKTOR INDUSTRI DAN PENANAMAN MODAL ASING SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
  • (KODE : EKONPEMB-0015) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN
  • (KODE : EKONPEMB-0016) : SKRIPSI ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH DALAM KONSEP DESENTRALISASI FISKAL SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH
  • (KODE : EKONPEMB-0017) : SKRIPSI PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA
  • (KODE : EKONPEMB-0018) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH INDUK TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
  • (KODE : EKONPEMB-0019) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT X)
  • (KODE : EKONPEMB-0020) : SKRIPSI PENGARUH ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 
  • (KODE : EKONPEMB-0021) : SKRIPSI ANALISIS PROBABILITAS KEBERHASILAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN
  • (KODE : EKONPEMB-0022) : SKRIPSI PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  • (KODE : EKONPEMB-0023) : SKRIPSI ANALISIS PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
  • (KODE : EKONPEMB-024) : SKRIPSI ANALISIS KAUSALITAS ANTARA FDI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-025) : SKRIPSI ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL DI INDONESIA [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-026) : SKRIPSI PENGARUH MEA 2015 TERHADAP INTEGRASI EKONOMI PADA SISTEM PERDAGANGAN DI INDONESIA [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-027) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH KREDIT PERBANKAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI KECIL [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-028) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KREDIT BERMASALAH DI BPR [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-029) : SKRIPSI DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI INDONESIA [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-030) : SKRIPSI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI PTPN [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-031) : SKRIPSI ANALISIS DETERMINAN PERMINTAAN KREDIT PNPM MANDIRI DI KECAMATAN X [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-032) : SKRIPSI PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA X [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-033) : SKRIPSI ANALISIS PERANAN SEKTOR INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN X [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-034) : SKRIPSI PENGARUH INFLASI, KURS, INVESTASI DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PT BRI [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-035) : SKRIPSI ANALISIS DAMPAK BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI IMPLEMENTASI BLT) [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-036) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-037) : SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PETERNAK AYAM DI KECAMATAN X [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-038) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENYEDIAAN KESEMPATAN KERJA [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : EKONPEMB-039) : SKRIPSI PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN TINGKAT KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA [[ LIHAT BAB I ]]

SKRIPSI PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN TINGKAT KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

(KODE : EKONPEMB-039) : SKRIPSI PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN TINGKAT KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

skripsi ekonomi pembangunan

BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Muhammad Nasir, dkk, 2008).
Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak memenuhi standar pengeluaran minimum yang di butuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong mi skin, ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan, terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan.
Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu : 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut BPS (2011), dan BPS dan Word Bank, 2007 (dalam Basri & Munandar, 2009) seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.
Menurut Sharp, et. al. (1996) dalam Kuncoro, 2004 : 157) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Ketiga, kemiskinan, muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan antara lain IDT (Inpres Desa Tertinggal), P2SDT, PPK, P2KP, PDMDKE, PARUL dan PESM (Kuncoro, 2004).
Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009).
Menurut Boediono (1985) dalam Kuncoro (2004), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008).
Pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan berkembangnya produksi barang dan jasa atau Pendapatan Nasional sangat diperlukan, karena kedua faktor yang sangat menentukan yaitu tambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai hasil pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat membutuhkan semakin banyak barang dan jasa, baik itu barang privat maupun barang publik (Irawan & Suparmoko, 2002).
Perekonomian saat ini sudah semakin pulih, yang di tunjukkan semakin membaiknya kondisi makro ekonomi nasional, namun masih banyak permasalahan mendasar tentang belum tertangani secara berarti. Masalah relatif tingginya angka kemiskinan merupakan masalah kritikal yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin menunjukkan peningkatan, yang dikarenakan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir terjadi kesenjangan yang signifikan antara desa dan kota, dimana tingkat kemiskinan di desa selalu lebih besar dari kemiskinan di kota relatif persistennya kemiskinan di pedesaan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, atau bisa juga disebut gejala ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia, jumlah uang yang beredar lebih besar dibanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi global paling mendesak saat ini, terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, jumlah orang miskin tidak banyak berkurang dalam tiga puluh tahun terakhir. Dalam kurun waktu yang panjang tersebut, jelas sekali bahwa pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil yang diharapkan. Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya hambatan dalam struktural dalam perekonomian.
Tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada tingkat pengangguran. Tingkat kesempatan kerja merupakan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja (Kuncoro, 2004 : 153). Nilai rasio "kesempatan kerja" tersebut dalam pengertian adanya "lowongan kerja", tetapi indikator ini dimaksudkan untuk merefleksikan tingkat penyerapan terhadap angkatan kerja.
Hampir semua negara di dunia ini termasuk indonesia tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup menampung angkatan kerjanya.
Bukan hanya negara berkembang yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja, tetapi juga negara-negara maju. Kurangnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang harus di tangani dengan sungguh-sungguh alasannya, bekerja atau tidak bekerjanya seseorang berhubungan langsung dengan kesempatan orang mencari nafkah. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Semakin sedikitnya kesempatan kerja maka akan meningkatkan pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam bentuk persentase. (Indriamadia, 2011)
Pasca krisis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000 sebesar 4.92%, ternyata kondisi ini belum mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tambahan angkatan kerja yang muncul sekitar 2,5 juta setiap, akibatnya jumlah pengangguran meningkat, sebesar 9,76 juta orang tahun 2001-2004. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran mengakibatkan jumlah penduduk miskin belum dapat diturunkan setelah pasca krisis, tercatat bahwa tahun 2002 penduduk miskin sebesar 38,4 juta jiwa dimana angka ini lebih besar jika dibandingkan sebelum krisis, yaitu sebesar 34,5 juta jiwa pada tahun 1996 (BPS, 2002).
Cutler dan Katz (1991) menganalisis tentang pengaruh dari variabel-variabel ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran dan variable-variabel demografis terhadap kemiskinan. Dalam penelitiannya Cutler dan Katz (1991) menemukan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang relatif kurang signifikan, sedangkan pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Tetapi Powers (1995) menemukan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap consumption poverty rate.
Untuk itu mengacu dari latar belakang masalah yang telah di sampaikan diatas, peneliti akan menganalisis masalah kemiskinan ini dengan judul "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN TINGKAT KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA".

SKRIPSI ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENYEDIAAN KESEMPATAN KERJA

(KODE : EKONPEMB-038) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENYEDIAAN KESEMPATAN KERJA

skripsi ekonomi pembangunan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh aktivitas perekonomian menghasilkan dan bertambahnya pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat didukung oleh sumber daya yang potensial. Jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan sumber daya potensial bagi suatu negara. Dalam GBHN tahun 1978 dinyatakan : "jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan diarahkan sebagai tenaga kerja yang efektif merupakan pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang" (bab II, hal 45). Dari kutipan GBHN tersebut, jelas bahwa hal ini sangat penting dikemukakan, tidak saja keterbatasan dana, tetapi juga sebagai landasan yang kuat bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
Tingkat keberhasilan perekonomian suatu negara yang telah dicapai dapat diukur melalui konsep kesempatan kerja yang dapat diciptakan atau dihitung dari orang yang berhasil mendapat pekerjaan. Akan tetapi masalah penduduk dan lapangan pekerjaan selalu menjadi masalah yang rumit. Masalah ini langsung atau tidak langsung menyangkut pertanyaan, sampai sejauh mana proses pembangunan dinikmati oleh sebagian masyarakat dan sampai sejauhmana bangsa kita berpartisipasi sebagai pelaksana aktif dalam usaha kearah kemajuan.
Kebijakan-kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kestabilan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak disertai dengan perbaikan struktur perekonomian yang lebih kokoh dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri dan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Kondisi perekonomian dengan tingkat ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja.
Hubungan antara MEC, investasi, dan tingkat bunga dapat dilihat dari MEC sebagai garis yang menurun, dimana garis ini memperlihatkan jumlah investasi yang dilakukan pada setiap tingkat bunga yang berlaku.
Sementara itu, jumlah industri terus berkembang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah usaha industri pada tahun 2004 tercatat sebanyak 929 perusahaan, jumlah ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 919 perusahaan. Sebagian besar industri ini termasuk pada industri makanan, minuman, dan tembakau yang jumlahnya mencapai 384 perusahaan dan kemudian diikuti oleh golongan industri kimia, batu bara, karet, dan plastik sebanyak 174 perusahaan, dan sisanya 133 perusahaan diikuti oleh industri kayu dan perabot rumah tangga.
Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisa atau melihat perkembangan kesempatan kerja dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan jumlah industri. Untuk maksud tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENYEDIAAN KESEMPATAN KERJA".

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PETERNAK AYAM DI KECAMATAN X

(KODE : EKONPEMB-037) : SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PETERNAK AYAM DI KECAMATAN X

skripsi ekonomi pembangunan

BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Seiring dengan makin meningkatnya jumlah pendapatan penduduk Indonesia maka semakin meningkat pula kebutuhan bahan makanan, termasuk bahan makanan yang berasal dari hewan terutama daging. Salah satu jenis ternak yang menjadi sumber utama penghasil daging adalah ayam di mana pemeliharaan dan konsumsi sudah menyebar di seluruh Indonesia, di samping itu, beberapa kelebihan yang dimiliki ayam sebagai bahan konsumsi telah menyebabkan terdapatnya preferensi yang tinggi dari masyarakat terhadap daging ayam potong.
Kebutuhan ayam potong di Kabupaten X mencapai 250 ribu ekor per hari. Komoditas unggas mempunyai prospek pasar yang baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat yang sebagian besar muslim, harga yang relatif murah dengan akses yang mudah karena sudah merupakan barang publik dan merupakan pendorong utama penyediaan protein hewani.
Perkembangan usaha daging ayam potong di Kabupaten X sendiri tidak selamanya berjalan lancar. Dewasa ini terdapat beberapa permasalahan yang menghambat usaha daging ayam potong. Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan terhadap empat lokasi peternakan ayam di Kecamatan Y terungkap bahwa salah satu permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh para peternak unggas adalah meningkatnya harga pakan di pasar yang tidak diikuti naiknya harga daging unggas itu sendiri. 
Menurut mereka kunci dari keberhasilan dalam beternak unggas tergantung dari harga pakan. Pemerintah sendiri tidak pernah melakukan kontrol terhadap perkembangan harga pakan yang ada di pasar. Berbeda pada masa orde baru hampir setiap satu pekan pemerintah menyampaikan kondisi harga pasar, jadi harga dapat relatif terkendali, sedangkan saat ini peternak hanya mengalami masa-masa menguntungkan (kenaikan harga) hanya pada saat menjelang hari raya. Pada saat itu trend harga daging ayam cenderung mengalami kenaikan. Kondisi ini tentu saja tidak dapat menyelamatkan semua pengusaha ternak unggas. Sebagian peternak unggas bahkan harus gulung tikar sebelum menjelang hari raya.
Jumlah pengusaha ternak unggas di Kecamatan Y dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan, namun demikian jumlah produksi secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Disamping kenaikan harga pakan, kenaikan jumlah produksi ternak unggas disebabkan kestabilan kondisi perekonomian secara nasional pada tahun tersebut. 
Wabah flu burung menjadi momok baru bagi para pengusaha unggas. Selain berdampak pada jumlah produksi, kasus flu burung juga berdampak pada permintaan daging unggas yang terus menurun. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui pembakaran massal dan vaksinasi di beberapa lokasi yang teridentifikasi terkena virus flu burung tidak mampu menyelamatkan beberapa pengusaha ternak ayam yang sudah terlanjur merugi. Dampak dari kondisi tersebut beberapa pengusaha pada akhirnya harus gulung tikar karena merugi. 
Setiap peternak pada dasarnya selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya, salah satu parameter yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dengan cara pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien. Kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi pada setiap usaha adalah syarat mutlak untuk memperoleh keuntungan.
Masyarakat sendiri berusaha meningkatkan usahanya dengan mencari tambahan modal, melakukan perawatan dan pengawasan terhadap perkembangan ternak serta berupaya memperluas kandang agar kapasitas produksi dapat ditambah. 
Dalam mengelola usaha peternakan ayam, tiap peternak harus memahami 3 (tiga) unsur penting dalam produksi, yaitu : breeding (pembibitan), feeding (makanan ternak/pakan), dan manajemen (pengelolaan usaha peternakan). Bagaimana peternak mampu mengkombinasikan penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien dalam hal ini bibit ayam , pakan, obat-obatan dan vitamin, serta tenaga kerja, merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam budidaya ayam ras pedaging agar bisa mencapai keuntungan yang maksimal dan tingkat efisiensi yang diharapkan (Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Bappenas, 2008).
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PETERNAK AYAM DI KECAMATAN Y KABUPATEN X".

SKRIPSI ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

(KODE : EKONPEMB-036) : SKRIPSI ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

skripsi ekonomi pembangunan

BAB I
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang
Perdagangan internasional mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Melalui perdagangan internasional dapat diraih banyak manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah dengan adanya spesialisasi, suatu negara dapat mengekspor komoditi yang ia produksi untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Negara akan memperoleh keuntungan secara langsung melalui kenaikan pendapatan nasional dan pada akhirnya akan menaikkan laju output dan pertumbuhan ekonomi.
Manfaat tidak langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah (1) Perdagangan internasional membantu mempertukarkan barang-barang yang mempunyai pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar negeri yang mempunyai kemampuan pertumbuhan yang tinggi, (2) Sebagai sarana pemasukan gagasan, kemampuan, dan keterampilan yang merupakan perangsang bagi peningkatan teknologi, dan (3) Perdagangan internasional memberikan dasar bagi pemasukan modal asing. Jika tidak ada perdagangan internasional, modal tidak akan mengalir dari negara maju ke negara sedang berkembang (Jhingan, 2003). Semua transaksi perdagangan internasional yang terjadi di suatu negara, terangkum dalam neraca perdagangan (trade balance) yang terdiri dari komponen ekspor dan impor barang dan jasa.
Dalam sebuah Negara, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah capaian yang menjadi prioritas utama. Negara akan melakukan berbagai macam cara dan strategi ekonomi yang dapat menunjang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi gambaran akan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga Negara yang mendiami Negara tersebut.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kemajuan ekonomi suatu negara. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2000 dan Smith, 2003).
Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena yang penting bagi suatu bangsa, masalah pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan bangsa agar dapat pula meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional (Sukirno, 2003 : 9).
Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari modal atau tenaga kerja dan teknologi. Penyediaan sumber daya modal sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber dana ini diwujudkan dalam bentuk penanaman modal (Investasi). Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maupun kesempatan kerja. Dana investasi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat (swasta), pinjaman luar negeri serta investasi swasta asing (Sukirno, 2002 : 351).
Investasi merupakan faktor penting dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sangat diperlukan kegiatan-kegiatan proses produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi, yang akan terciptanya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercipta (Tulus, 2001 : 40).
Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia memerlukan dua faktor penting, yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk meningkatkan perekonomian. Dengan kata lain diperlukan adanya tenaga kerja yang terdidik, ahli dan terampil dalam melakukan proses produksi. Tenaga kerja yang terdidik, ahli dan terampil ini memerlukan pendidikan. Perkembangan pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan pada waktu usaha pembangunan dimulai. Selain itu masalah pengembangan pengusaha juga penting. Menurut Schumpeter bahwa golongan pengusaha sangat penting dalam menentukan sampai mana perkembangan ekonomi akan tercapai. Mereka adalah golongan peminjam atau mengumpulkan modal atau dana sendiri yang akan mengembangkan kegiatan proses produksinya (Sukirno, 2004 : 439).
Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena memiliki wewenang sebagai regulator (pengatur atau pengendali). Meskipun pemerintah sebagai regulator, pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena, karena bila pemerintah tidak pandai menarik investor maka pertumbuhan ekonomi akan lambat dan lapangan kerja akan tidak bertambah melebihi pertambahan angkatan kerja. Selain itu pemerintah sebagai stimulator, dana yang dimiliki pemerintah dapat digunakan sebagai stimulan untuk mengarahkan investasi swasta atau masyarakat umum ke arah yang diinginkan pemerintah baik dari sudut jenis kegiatan maupun lokasinya (Tarigan, 2005 : 32).
Kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijaksanaan yang harus dapat mengatasi masalah perekonomian secara keseluruhan. Di satu pihak dapat meningkatkan ekspor sebagai penghasil devisa guna membiayai impor serta pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, dan di lain pihak dapat menekan laju inflasi. Penekanan laju inflasi diarahkan untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat, terutama golongan mayoritas yang banyak mengkonsumsi keperluan bahan pokok, tetapi di sisi lain juga merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) yang kompetitif guna menunjang eksport serta dapat mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan. (Mubyarto : 2000).
Dari uraian yang telah disampaikan, dapat terlihat bahwa net ekspor, investasi, tenaga kerja dan kurs valuta asing merupakan indikasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dapat terwujud oleh peranan berbagai unsur pendukung yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengamati masalah pertumbuhan ekonomi dan mengkaji lebih dalam lagi tentang : "ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA".

SKRIPSI ANALISIS DAMPAK BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI IMPLEMENTASI BLT)

(KODE : EKONPEMB-035) : SKRIPSI ANALISIS DAMPAK BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI IMPLEMENTASI BLT)

skripsi ekonomi pembangunan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kemiskinan bukanlah sesuatu yang bam di Indonesia. Sejarah memberikan informasi bahwa kemiskinan di Indonesia sudah eksis ada jauh-jauh sebelum kemerdekaan. Penjajahan Bangsa Indonesia oleh bangsa-bangsa Eropa, khususnya Belanda sesungguhnya lebih banyak dilatarbelakangi kepentingan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan politik, pertahanan dan keamanan. Keunggulan sumber daya alam yang dimiliki wilayah Nusantara menjadi sangat menarik minat bangsa-bangsa Eropa dan memang memiliki arti yang sangat besar dalam upaya pembangunan negara penjajah. Sedangkan kehadiran kekuatan politik dan pertahanan hanya sekedar alat untuk mengamankan kepentingan ekonomi. (Matias Siagian, 2012 : 161)
Semangat membangun negara penjajah dengan menghalalkan segala cara merupakan awal malapetaka bagi Bangsa Indonesia, yang juga dialami oleh bangsa-bangsa lainnya pada masa jajahan Bangsa Eropa. Secara politik dan hukum, Nusantara pun dijadikan sebagai bagian dari wilayah negara jajahan sehingga disebut Hindia Belanda. Hukum yang berlaku di Belanda pun diberlakukan didaerah jajahannya, terutama Nusantara. Hal tersebut dilakukan negara penjajah untuk mempermudah penguasaan sumber daya alam yang ada di wilayah jajahan untuk dapat dipergunakan dalam membangun negara-negara Eropa khususnya Belanda.
Sistem tanam paksa merupakan kebijakan ekonomi penjajah yang sangat menyengsarakan. Pola perekonomian subsisten yang berarti bahwa aktivitas ekonomi, khususnya di saat itu pertanian hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar yang diterapkan secara turun-temurun, yang pada umumnya rakyat Indonesia pun terusik secara mendasar. Hal ini disebabkan, rakyat Indonesia dipaksa mengembangkan komoditi yang amat dibutuhkan dan sangat mahal harganya di Eropa. Kebijakan ekonomi tersebut tentu menyengsarakan rakyat Indonesia, kemiskinan mewabah, bahkan rakyat juga mengalami kelaparan dan kematian.
Upaya mempermudah penguasaan wilayah Indonesia yang demikian luas yang ditempuh melalui pembangunan jalan juga menjadi malapetaka bagi rakyat Indonesia. Pembangunan jalan yang dilakukan melalui sistem Rodi juga sangat menyengsarakan setiap rakyat. Dengan hanya mengkonsumsi makanan yang minim, rakyat dipaksa bekerja ekstra keras, mulai pagi hingga malam hari hingga mengakibatkan banyak rakyat yang lagi-lagi sengsara dan mengalami kematian. (Matias Siagian, 2012 : 162)
Ketidakseimbangan jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah aparatur penjajah dijadikan dasar untuk melakukan pembeda-pembeda rakyat secara hukum. Penguasa-penguasa tradisional yang bertebaran di Indonesia pun dirangkul dan diberi kedudukan istimewa. Kebijakan penjajah ini mengakibatkan dualisme pada setiap masyarakat Indonesia, yang ditandai dengan perbedaan akses sehingga segelintir dari rakyat Indonesia berperilaku sebagai penjajah.
Kondisi dualisme yang diciptakan penjajah pun cenderung diwarisi hingga di era kemerdekaan. Akibatnya, segelintir dari masyarakat Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia terbelenggu dalam ketradisionalannya. Demikianlah masyarakat Indonesia terbelah secara sosial, dengan jarak bagaikan langit dan bumi. Keadaan seperti ini mengakibatkan kemiskinan yang cenderung berupa kemiskinan massa yang tetap eksis hingga saat ini. (Matias Siagian, 2012 : 163)
Kemiskinan terutama sebagai akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi diantara masyarakat Indonesia merupakan fakta yang sudah sangat tua. Disebut ketimpangan, karena Indonesia dengan sumber daya alam yang cukup kaya dari zaman ke zaman senantiasa dihiasi oleh dualisme ekonomi. Sangat mudah bagi kita untuk menemukan keadaan kehidupan yang demikian mewah di Indonesia, seperti perumahan yang super mewah, kendaraan yang super mewah maupun pusat perbelanjaan yang juga tergolong mewah. Sebaliknya, sangat mudah pula bagi kita untuk menemukan kondisi hidup yang sangat miskin, seperti pemukiman kumuh di perkotaan, pemukiman liar di perkotaan, rumah-rumah tidak layak huni di kota-kota maupun di desa-desa, pengemis dan gelandangan yang senantiasa menghiasi seluruh kota-kota maupun di setiap daerah Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini, istilah bunuh diri akibat tidak memiliki daya tahan atas himpitan ekonomi sudah mulai menggejala yang patut diwaspadai.
Sejak awal pembangunan, pemerintah Indonesia tentu sudah mengetahui fakta kemiskinan yang senantiasa eksis sejak dari zaman penjajahan. Berbagai kebijakan telah ditetapkan dan ditempuh, berbagai program pun telah pula ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan itu. Bahkan pemerintah juga telah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, namun masalah kemiskinan masih tetap saja eksis dan belum menunjukkan perbaikan total terhadap tingkat kemiskinan. (Matias Siagian, 2012 : 164)
Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. (Andika dan Hastarini, 2011 : 2)
Seperti halnya krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 juga telah memberikan pelajaran yang pahit bagi Bangsa Indonesia. Pada periode Tahun 1996-1999 Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin yang meningkat sebesar 13,96 jutajiwa akibat krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta jiwa pada tahun 1996 bertambah menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Sementara itu, persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode tahun yang sama. Dan walaupun saat ini jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia sedang mengalami penurunan secara perlahan, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tetap tinggi yaitu masih terdapat 28,07 juta jiwa ataupun masih terdapat 11,37 persen yang diantaranya jumlah penduduk miskin di perkotaan yaitu terdapat 10,33 juta jiwa dan di desa sebesar 17,74 juta jiwa pada tahun 2013. (BPS 2008 : 41)
Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang terus menjadi pusat perhatian pemerintah di seluruh negara. Seperti halnya kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat di kecamatan obyek penelitian yang sudah tidak asing lagi untuk dibahas, yang dimana hingga sampai saat ini masih memiliki 11.028 KK miskin yang diantaranya terdapat 8.222 KK Rumah Tangga Sasaran yang menerima salah satu program bantuan penanggulangan kemiskinan yaitu program Bantuan Langsung Tunai/BLSM.
Kemiskinan yang mereka alami seakan terus menjadi kemiskinan yang bersifat dari masa ke masa. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Medan Belawan tersebut merasa dihambat dan terbelenggu hidup sulit karena masih kurang terpenuhinya hak-hak dasar mereka seperti kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, juga tidak tertinggal dampak yang mereka hadapi akibat dari kenaikan BBM yang bermula pada tahun 2008 hingga pada November 2014. Akibatnya tidak jarang anak-anak beserta keluarga mereka harus ikut terjebak untuk ikut memikul beban bekerja sebagaimana yang dialami oleh orang tua mereka masing-masing.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga dasar BBM tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok terus meningkat dan bagi masyarakat kategori miskin tentu mengakibatkan daya beli mereka juga akan semakin menurun, karena mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Masyarakat tersebut tentu akan terkena dampak sosial yaitu semakin menurunnya taraf kesejahteraan kehidupannya dan menjadi semakin sulit dan miskin. (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, 2008 : 1)
Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah dengan kebijakannya membentuk suatu program pengentasan kemiskinan seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang termasuk dalam klaster-1 bersama program bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), program keluarga harapan (PKH), program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) atau yang sebelumnya dikenal dengan Askeskin untuk perawatan kesehatan gratis, program beasiswa untuk siswa miskin, serta program untuk kelompok rentan sosial lainnya. Dan program bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga miskin (program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM) dengan sasaran pemberdayaan kelompok masyarakat dan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil berupa bantuan permodalan dan bentuk kredit usaha rakyat. (Bimby Hidayat, 2008 : 7)
Dana tunai atau bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan pemerintah pada tahun 2008 diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Dasar pemerintah dalam membuat kebijakan program BLT ini adalah untuk membantu masyarakat miskin yang akan merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Selain itu BLT diberlakukan sebagai kompensasi dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak kepada penduduk miskin. Tidak adanya lagi subsidi untuk BBM pada tahun 2008 dinilai pemerintah akan menambah jumlah APBN dan tidak akan terjadi defisit kas Negara. Maka dari itu BLT ini dicanangkan sebagai kompensasi bagi penduduk miskin.
Dalam pelaksanaannya cukup banyak kalangan masyarakat yang kurang setuju dengan program BLT/BLSM ini. Ada yang berpendapat bahwa Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran bersifat charity dan menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan meminta-minta belas kasihan pemerintah serta menumbuhkan budaya konsumtif sesaat, karena penggunaan uang tidak diarahkan oleh pemerintah (unconditional cash transfer). (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, 2008 : 4)
Namun ada juga masyarakat yg membutuhkan dan setuju dengan adanya program BLT ini walaupun jumlah dana yang mereka terima tidak begitu besar namun beberapa pengamat ataupun kalangan menilai positif dengan adanya program bantuan ini karena tentu akan menambah pendapatan atau pemasukan keluarga, yang selanjutnya dapat menambah pemenuhan kebutuhan pokok yang mereka perlukan sehari-hari. Dan namun tidak jarang juga ada masyarakat yg kurang setuju dengan dijalankannya program BLT ini, karena mereka justru lebih memilih dan membutuhkan program penanggulangan kemiskinan yang lebih bermanfaat untuk menunjang kelangsungan hidup mereka lewat penciptaan lapangan usaha, dan program mendidik lainnya.
Dengan melihat adanya permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan, yang diberi judul “ANALISIS DAMPAK BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (BLT) TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN”.