November 2009 ~ gudang makalah, skripsi dan tesis
HARAP DIBACA DULU !

Kami tidak bisa membuatkan skripsi/tesis/makalah, kami hanya sekedar menyediakan contoh-contoh file skripsi/tesis jadi sebagai bahan referensi dari skripsi/tesis yang sedang anda susun.

Cara pemesanan file-file referensi :
  • Tuliskan jenisnya (skripsi/tesis), jurusan, fokus penelitian dan alamat email anda, lalu kirimkan SMS ke : 0878-5103-3593 (bukan voice line, SMS only). Contoh : skripsi, akuntansi, penerapan activity based costing, xxxxxx@gmail.com.
  • Setelah pesan anda kami terima, kami akan mengirimkan lewat SMS judul-judul yang sesuai dengan request untuk anda pilih, sekaligus menginstruksikan untuk membayar ganti biaya pengetikan ke rekening kami di Bank MANDIRI No. Rek: 141-00-0649103-9 a/n: Santi Rahayu (bisa lewat transfer antar ATM, Internet Banking, SMS Banking atau Setor langsung dari Bank).
  • Jika anda telah selesai mentransfer, lakukan konfirmasi dengan mengirim SMS ke nomor 0878-5103-3593(bukan voice line, SMS only).
  • Apabila langkah-langkah diatas telah anda lakukan, kami akan segera mengirim TUGAS AKHIR, SKRIPSI atau TESIS sesuai dengan request anda (lengkap dari cover s/d daftar pustaka, bisa dalam format WORD atau PDF) melalui attachment (lampiran) ke alamat email yang anda berikan (maksimal 1 jam dari saat pengecekan transfer), sehingga anda tinggal mengeditnya.
Mohon maaf, dengan segala hormat kami tidak melayani :
• Komplain setelah lewat 2 hari dari tanggal pengiriman
• Pertanyaan-pertanyaan semacam : "Kalau saya telah mentransfer dananya, apa jaminan filenya akan dikirim?" (Dalam transaksi di dunia maya, kepercayaan adalah mutlak diperlukan). Jaminan kami adalah reputasi blog ini. Disamping itu, mungkin yang juga perlu ditanyakan adalah : "Kalau filenya telah dikirim, apa jaminan dana akan ditransfer?"
Sebagai catatan : kami tidak akan membocorkan identitas pemesan (nomor telepon, alamat email, dll.) karena itu staff kami tidak akan pernah menanyakan data pribadi anda seperti : nama, alamat, kampus tempat anda menuntut ilmu, dll. Kerahasiaan klien adalah yang terpenting bagi kami.

Terima kasih atas perhatiannya.

TESIS PROSES PENENTUAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) : ANTARA KRITERIA FORMAL BPS DAN KETENTUAN MASYARAKAT

(Kode : PASCSARJ-0011) : TESIS PROSES PENENTUAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) : ANTARA KRITERIA FORMAL BPS DAN KETENTUAN MASYARAKAT (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
Pada tanggal 1 Oktober 2005, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Tingkat kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah tergolong tinggi dibandingkan dengan kenaikan-kenaikan harga BBM sebelumnya yaitu untuk bensin sebesar 87,5%, solar 104,8%, dan minyak tanah sebesar 185,7%.
Kenaikan harga tersebut berpengaruh langsung pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat, terutama rumah tangga yang berpendapatan rendah atau miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah mengeluarkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin. Program ini ditetapkan dengan dikeluarakannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM).
Tujuan pemerintah melalui program BLT ini, adalah:
1) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; dan
3) meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.
Untuk mendukung kelancaran program tersebut, diperlukan ketersediaan data kemiskinan yang bersifat mikro1 yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana rumah tangga miskin tersebut berada, agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pendataan rumah tangga miskin tahun 2005, yang disebut dengan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05). Variabel yang digunakan BPS dalam menentukan ukuran kemiskinan sebanyak 14 variabel, seperti : kondisi perumahan, kemampuan daya beli, pendidikan, pekerjaan serta aset rumah tangga/keluarga.
Pada tahap awal pendataan, pemerintah mempertimbangkan agar tercipta efisiensi dalam waktu pendataan serta data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang dapat diandalkan. Sehingga, dalam melakukan identifikasi awal pada penentuan rumah tangga miskin, dilibatkan ketua SLS2 (Satuan Lingkungan Setempat) atau ketua RT (Rukun Tetangga) sebagai key informan. Keterlibatan unsur masyarakat ini, karena adanya anggapan bahwa mereka ini adalah aktor di lapangan yang paling mengetahui kondisi sosial ekonomi warga yang berada di lingkungannya. Unsur masyarakat yang paling dekat dengan warga serta sebagai aparat yang menjembatani antara warga dengan aparat pemerintah. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ini berupa pendekatan partisipatif (bottom-up), sebagai bentuk adanya keterlibatan aktif serta pembagian peran dan tanggung jawab di antara pelaku (Yeung and Me Gee, 1986).
Namun, yang terjadi justru diluar harapan pemerintah yaitu munculnya ketidakpuasan masyarakat setelah pencairan dana BLT pada tahap pertama. Bentuk ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk mulai dari keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman kepada aparat, hingga pengrusakan sarana yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Seperti konflik yang terjadi di Kabupaten X, masyarakat melakukan aksi protes dengan mendatangi rumah ketua RT, petugas pendata, dan kantor desa. Di kabupaten ini juga terjadi kasus pengrusakan rumah kepala desa dan kepala dusun. Di Kabupaten Bima terjadi penyegelan kantor desa selama dua hari. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, aksi protes di salah satu desa menyebabkan terjadi penundaan pembagian kartu kompensasi BBM sampai tiga kali. Ini sebagai contoh bentuk-bentuk konflik yang terjadi di lapangan. Tindakan antisipasi pemerintah dalam meredakan gejolak sosial tersebut, dengan mengeluarkan kebijakan yaitu membuka dan menerima pendaftaran susulan (tahap kedua) bagi masyarakat yang belum terdaftar dengan membentuk posko-posko pengaduan.

1.2. Perumusan Masalah
Program BLT yang digulirkan pemerintah seharusnya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup orang miskin, namun yang terjadi adalah konflik. Konflik dapat terjadi karena pendataan yang tidak akurat dan adanya penyimpangan dalam distribusi dana. Dalam hal pendataan, meskipun ketua SLS/RT dilibatkan sebagai key informan mengenai rumah tangga miskin, hasil pendataan tidak akurat, seperti misalnya rumah tangga miskin tidak semua tercakup dan rumah tangga yang tidak layak, masuk sebagai penerima BLT. Sedangkan penyimpangan distribusi terkait dengan kejujuran dan ketersediaan dana.
Dari permasalah tersebut, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pemilihan rumah tangga miskin oleh ketua RT pada saat pendataan pertama :
a. kriteria apa yang digunakan dalam pemilihan rumah tangga miskin?
b. proses penentuan kriteria dan menentukan rumah tangga miskin?
2. Jenis dan penyebab konflik yang disebabkan oleh pendataan, serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut?
3. Manfaat apa yang dapat dirasakan oleh rumah tangga sasaran dengan adanya program BLT?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kekeliruan dalam proses pendataan yang terjadi pada program BLT untuk mendapatkan pendataan yang lebih akurat. Namun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui penentuan kriteria rumah tangga/keluarga yang diduga miskin oleh ketua RT serta proses penentuan rumah tangga/keluarga miskin.
2. Untuk mengidentifikasi konflik-konflik yang terjadi pada pencairan dana BLT tahap pertama, serta tindakan maupun upaya-upaya yang dilakuan oleh pelaku dalam menyelesaikan konflik.
3. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh oleh rumah tangga miskin (sasaran) dari pendistribusian dana BLT.
Sasaran penelitian sebagai berikut:
1. Memberikan masukan pada program yang serupa dalam hal penyusunan kriteria maupun proses pendataan.
2. Mengungkapkan manfaat program BLT terhadap masyarakat sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM.

1.4. Manfaat Penelitian
Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat teoritis dan praktis :
A. Manfaat Teoritis
Bagi pengembangan Pengetahuan Studi Pembangunan, sebagai bahan kajian dalam upaya-upaya penanggulangan masyarakat miskin.
B. Manfaat Praktis
Bagi pengambil kebijakan (decision maker) :
• sebagai bahan informasi agar selalu mempertimbangkan segala aspek yang terkait dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan, apalagi kebijakan yang dikeluarkan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, seperti kebijakan dengan menaikkan harga BBM yang secara otomatis mempengaruhi kenaikan barang/jasa lainnya.
• dalam menentukan batasan miskin agar relevan dengan kondisi masyarakat miskin. Perlu kajian lebih lanjut, dengan pengembangan program baru yang lebih mewakili dan nyata dalam penanggulangan kemiskinan.

1.5. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian
Ruang lingkup Penelitian :
Konflik yang terjadi dapat ditimbulkan dari poses pendataan dan proses distribusi. Dalam hal ini, fokus penelitian pada proses pendataan sampai penentuan rumah tangga/keluarga miskin sebagai penerima BLT pada tahun 2005.
Lokasi Penelitian :
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten X, di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan X, Kecamatan X dan Kecamatan X. Sebagai sampling unit terkecil adalah Rukun Tetangga (RT) yang menjadi area penelitian yang dilakukan. Tiga kecamatan ini dipilih berdasarkan tingkat konflik yang relatif lebih menonjol dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya.

1.6. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data
Menurut sifat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif terutama dalam pengumpulan data primer dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai proses pelaksanaan BLT. Menurut Moleong (XXXX) penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, sehingga dapat digunakan untuk menggali persepsi, motivasi, penilaian, dan tindakan manusia secara holistik. Sugiyono, (XXXX) menyatakan pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
1.6.1. Data Primer
Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam {indepth interview) yang dilakukan terhadap beberapa informan kunci, 7 (tujuh) orang ketua RT, 6 (enam) orang KSK/PKSK3, 10 orang petugas pendata (PCL4), dan 1 (satu) orang tim pengolah BPS Pusat. Juga dilakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) orang masyarakat/tokoh masyarakat, dan 30 orang penerima BLT. Wawancara dilakukan tanggal 1 - 4 Mei XXXX dan 22-30 Agustus XXXX,
1.6.2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari instansi BPS (Pusat, Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten X), terkait dengan hasil pendataan PSE05 untuk menunjang analisis data primer. Data sekunder dikumpulkan minggu ke-2 dan 3 bulan Agustus XXXX.
1.6.3. Metoda Analisis Data
Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan dan membandingkan berbagai fenomena yang terjadi, dengan persyaratan program kompensasi BBM dan teori-teori yang ada. Dengan demikian dapat diketahui ada tidaknya perbedaan antara kondisi faktual dengan teori-teori yang ada dan yang disyaratkan program. Selanjutnya akan dirumuskan kebijakan-kebijakan bagi peningkatan pelaksanaan program dan manfaat yang dapat diperoleh.

1.7. Sistematika Penulisan
Laporan penelitian disusun dalam lima bab, yaitu :
Bab I merupakan Pendahuluan, yang didalamnya berisi tentang latar belakang munculnya fenomena-fenomena yang terjadi dalam penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), tujuan penelitian, batasan-batasan penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang konsep-konsep teori yang mempunyai hubungan yang terkait dengan pendataan yang akurat, pendekatan kriteria kemiskinan, konsep kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan, serta preseden penanggulangan kemiskinan. Teori-teori ini yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.
Bab III berisi tentang Gambaran Umum, yang memaparkan deskripsi objek penelitian yang memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sampai penentuan rumah tangga/keluarga miskin sebagai penerima BLT serta pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB).
Bab IV tentang Analisis Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-studi kasus di Kabupaten X, yang berisi analisis tentang proses alir informasi yang terjadi pada saat pendataan di lapangan serta penentuan penerima BLT. Selain itu dianalisis juga mengenai munculnya konflik, penyebab dan upaya penyelesaiannya serta manfaat yang diperoleh rumah tangga miskin melalui program BLT. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif.
Bab V memuat Kesimpulan dan Rekomendasi, yang berisi tentang kesimpulan dari kasus yang diteliti, rekomendasi yang ditujukan kepada pemegang kebijakan, keterbatasan studi yang dilakukan serta saran studi lanjutan.

TESIS KAJIAN KEMISKINAN PADA KOMUNITAS NELAYAN DI X DENGAN PENDEKATAN PARTICIPATORY POVERTY ASSESSMENT

(Kode : PASCSARJ-0010) : TESIS KAJIAN KEMISKINAN PADA KOMUNITAS NELAYAN DI X DENGAN PENDEKATAN PARTICIPATORY POVERTY ASSESSMENT (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Citra nelayan masih sangat identik dengan kemiskinan. Nelayan bahkan disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (the poorest of the poor). Haeruman (1987) dalam Fachruddin (2005) menyebutkan bahwa kelompok nelayan merupakan golongan yang paling miskin di Indonesia. Hal senada dinyatakan oleh Winahyu dan Santiasih (1993) dalam Kusnadi (2000) yang menyebutkan bahwa dibandingkan dengan sektor pertanian sekalipun, nelayan, khususnya nelayan buruh dan kecil atau nelayan tradisional, dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin.
Berbagai program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan nelayan. Program yang bersifat umum antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK).
Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya (Fauzi, 2005). Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang bersifat top down. Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal (Waluyanto, 2007). Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.
Seiring dengan hal tersebut, sejak tahun 1990-an munculnya gagasan mengenai kesejahteraan (well-being) sebagai penjelmaan dari kondisi tidak adanya kemiskinan. Munculnya konsep ini diikuti dengan penekanan pada bagaimana masyarakat miskin sendiri memandang kondisi mereka, yang ditunjang dengan makin populernya analisis kemiskinan yang bersifat partisipatif yakni Participatory Poverty Assessment (PPA) atau Analisis Kemiskinan Partisipastif (AKP).
Tidak ada suatu definisi yang spesifik tentang AKP. Berbagai defmisi lebih banyak mengacu pada adanya proses interaktif dan dilibatkannya masyarakat miskin, tetapi bukan pada suatu cara tertentu dalam pengambilan data. Pendekatan ini dikembangkan atas dasar argumen bahwa "orang miskinlah yang lebih tahu tentang kemiskinan mereka" (Suharyo, 2006).

1.2 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan hasil pengkajian BPS dan SMERU (2004), kemiskinan nelayan tersebar di seluruh pesisir Indonesia dengan persentase penduduk miskin mencapai 30,98%. Kemiskinan nelayan tersebut terjadi pula di Provinsi Jawa Barat, X, dan Lampung dengan persentase penduduk miskin masing-masing 27,20%, 18,83%, dan 25,24%. Dibandingkan dengan wilayah pesisir lainnya, khususnya Indonesia timur, ketiga provinsi tersebut sesungguhnya memiliki infrastruktur perikanan dan infrastruktur wilayah yang lebih lengkap.
Peneliti mencoba melakukan Analisis Kemiskinan Partisipastif (AKP) di ketiga provinsi tersebut, sebagai satu metode penting untuk menganalisis kemiskinan nelayan di Indonesia, di samping metode-metode lain yang telah digunakan selama ini. Lokasi yang diambil adalah komunitas nelayan di X (Jawa Barat), X (Lampung), dan X (X). X dan X mewakili WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) III Laut Jawa yang berdasarkan hasil penelitian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) tahun 2006 teridentifikasi mengalami kondisi ketersediaan sumber daya ikan yang rata-rata telah lebih tangkap (over fishing). Sedangkan X (Provinsi X) mewakili WPP IX Samudera Hindia di mana tingkat pemanfaatan sumber daya ikannya relatif lebih rendah dibanding WPP III Laut Jawa. Sementara itu, dari segi karakteristik wilayah, X mewakili karakter kota (urban), X mewakili karakter perdesaan (rural), dan X mewakili karakter semi-urban.
Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: "bagaimanakah gambaran kemiskinan nelayan di lokasi penelitian berdasarkan kajian secara partisipatif?"
Adapun sub pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah persepsi nelayan miskin dalam memandang kemiskinan?
2. Bagaimanakah karaktristik kehidupan nelayan miskin?
3. Bagaimanakah usulan program penanggulangan kemiskinan yang perlu dilakukan pemerintah yang sensitif terhadap pertisipasi nelayan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk memahami kemiskinan nelayan secara partisipatif sebagai sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sensitif terhadap aspirasi nelayan dan permasalahan lokal.
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sensitif terhadap aspirasi nelayan dan permasalahan lokal.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti lebih lanjut kemiskinan nelayan, khususnya dengan menggunakan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP).

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, memaparkan latar belakang, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Kerja Operasional, menyajikan kerangka teoritik terkait dengan penelitian dan kerangka kerja operasional yang dilakukan.
Bab III Metode Penelitian, membahas metode yang digunakan, sampel yang dipilih, cara-cara pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian.
Bab IV Gambaran Lokasi Penelitian, memaparkan gambaran umum dan gambaran usaha perikanan tangkap di lokasi penelitian.
Bab V Identifikasi Kemiskinan Nelayan secara Partisipatif merupakan bab utama yang membahas hasil-hasil penelitian terkait persepsi nelayan terhadap kemiskinan dan kareakteristik kemiskinan.
BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi, merupakan penutup tesis yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan.

TESIS PENGARUH FAKTOR PREDISPOSISI, PENDUKUNG DAN PENGUAT TERHADAP TINDAKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MENGGUNAKAN KONDOM UNTUK PENCEGAHAN HIV

(Kode : PASCSARJ-0009) : TESIS PENGARUH FAKTOR PREDISPOSISI, PENDUKUNG DAN PENGUAT TERHADAP TINDAKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MENGGUNAKAN KONDOM UNTUK PENCEGAHAN HIV/AIDS DI LOKALISASI X

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pandemi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), sekarang ini dianggap sebagai pandemi paling hebat yang pernah terjadi dalam dua dekade terakhir. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh makin melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi. Sampai saat ini HIV/AIDS tidak saja menjadi masalah kesehatan tetapi secara langsung sudah menjadi persoalan politik dan bahkan ekonomi yang sangat serius di negara-negara yang sedang berkembang dan dapat menyebabkan kemiskinan (Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS, 2007-2010).
Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa penularan HIV/AIDS terus meningkat sampai dengan 31 Maret 2008, secara kumulatif pengidap HIV sebanyak 6.130 kasus dan AIDS mencapai 11.868 kasus.
Kasus-kasus tersebut dilaporkan dari 33 provinsi dan 207 Kabupaten/Kota dengan ratio kasus AIDS ditemukan pada laki-laki 9.337 (78,7%) dibandingkan perempuan 2.466 (20,7%) dan tidak diketahui 165 (0,5%) (KPA Nasional, 2008).
Jumlah kasus penderita AIDS di atas, seperti lazim disebutkan merupakan fenomena ”puncak gunung es”. Artinya kondisi yang sebenarnya termasuk yang terselubung bisa jadi berpuluh kali lipat dari jumlah yang dilaporkan. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran bagi orang yang perilakunya berisiko untuk melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan. Di samping itu memerlukan biaya yang besar untuk melakukan pemeriksaan diri ke laboratorium. Sehingga seseorang diketahui sudah tahap AIDS datang berobat ke Rumah Sakit. Diperkirakan pada tahun 2010 kasus HIV/AIDS di Indonesia mencapai 93.968-130.000 dan tidak hanya terkonsentrasi pada satu daerah tetapi hampir merata di semua daerah (www.tempointreaktif.co.id.2007).
Cara penularan kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sebagian besar ditemukan pada kelompok IDU (Injecting Drug User) yaitu 49,2%, heteroseksual 42,8%, dan homoseksual 3,8%. Persentase kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun (53,62%), disusul kelompok umur 30-39 tahun (27,79%) dan 7,89% pada kelompok umur 40-49 tahun (KPA Nasional, 2008).
Ditinjau dari penyebaran kasus maka hampir semua Provinsi di Indonesia telah melaporkan adanya kasus AIDS. Kasus terbesar terdapat di 10 Provinsi, masing-masing DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kepulauan X dan Sumatera Barat. Kemudian diikuti oleh provinsi X diurutan ke -11 (KPA Nasional, 2008).
Provinsi X, jumlah kasus AIDS pada akhir Maret 2008 sebanyak 166 kasus dan menyebar ke-7 kabupaten/kota dengan rate kumulatif kasus AIDS 3.65/100.000 penduduk (KPA Nasional 2008). Hal ini menunjukkan epidemi AIDS di Provinsi X juga tinggi karena tahun 2010 prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk berisiko) diharapkan 0,9 % (Depkes RI, 2003).
Sebagian besar kumulatif kasus AIDS ditemukan di Kota X yaitu mencapai 142 kasus (85,54 %) sampai akhir Maret 2008. Kondisi ini menunjukkan Provinsi X khususnya Kota X perlu segera mendapatkan prioritas perhatian terutama dari pengambil kebijakan, mengingat prevalensi HIV yang merupakan kriteria keadaan epidemi AIDS sudah melewati angka 5 % yaitu sebesar 5.85 % pada Pekerja Seks Komersial berdasarkan surveilans HIV tahun 2005. Artinya sudah menyebar pada sub populasi atau kelompok-kelompok tertentu salah satunya kelompok penjaja seks dan menurut kategori WHO sudah memasuki tingkat kedua yang disebut terkonsentrasi dari 3 tingkat keadaan epidemi AIDS (KPA Nasional, 2008).
Epidemi AIDS di Provinsi X telah direspon dengan berbagai upaya pencegahan baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat. Pemerintah Provinsi X bersama DPRD Provinsi X telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi X beserta petunjuk dan pelaksanaannya di Kabupaten/Kota se-Provinsi X.
Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat mengendalikan laju epidemi HIV/AIDS di Provinsi X termasuk di Kota X yang semakin berkembang. Epidemi HIV/AIDS dapat diduga terjadi karena Kota X adalah kota terbuka, merupakan jalur lintasan angkutan darat, laut, sungai dan udara yang didukung dengan fasilitas transportasi yang memadai serta tingkat mobilitas (datang dan bepergian) yang relatif tinggi, peningkatan pembangunan yang ditandai dengan pesatnya perkembangan pusat-pusat perbelanjaan, tempat hiburan. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat Kota X sangat rawan untuk terinfeksi HIV, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan faktor pendorong meningkatnya jumlah masyarakat berperilaku berisiko terinfeksi HIV (Renstra KPA Kota X, 2004-2008).
Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor munculnya faktor risiko tinggi infeksi HIV/AIDS termasuk semakin maraknya lokasi berisiko. Lokasi berisiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS di Kota X adalah lokalisasi Prostitusi X yang berada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota X.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Utama yang selama ini memfasilitasi pemberian informasi tentang HIV/AIDS di X mengatakan bahwa Pekerja Seks Komersial pada tahun 2007 berjumlah 300 orang. Lokalisasi X terletak lebih kurang 8 km dari pusat Kota X dengan luas berkisar 4 hektare. Untuk menuju lokalisasi X tersebut dapat dicapai melalui jalan darat dan sungai dengan menggunakan alat transportasi roda dua, perahu dan roda empat.
Berdasarkan hasil sero survey Dinas Kesehatan Provinsi X tahun 2005 di lokalisasi X, dari 170 sampel darah PSK yang diperiksa ditemukan 10 kasus (5,9 %) HIV positif dan 29 kasus (17,1 %) IMS. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan darah pada tahun 2004 dari 55 sampel darah PSK yang diperiksa, tidak ditemukan HIV positif tetapi 3 kasus (5,5%) IMS (Dinas Kesehatan Kota X, 2006).
Keberadaan lokalisasi X di Kota X tidak secara resmi diakui oleh pemerintah Kota X sehingga mempersulit upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota X. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menggunakan kondom setiap melakukan transaksi seksual dengan banyak pasangan seksual sesuai dengan Komitmen Sentani tentang penggunaan kondom 100% (Condom use 100 %) pada lokalisasi (KPA Nasional, 2006).
Tindakan PSK dalam menggunakan kondom yang disinyalir rendah di lokalisasi Kota X sama halnya di daerah lain. Di daerah lainpun seperti halnya di beberapa lokalisasi di Jakarta pada tahun 1996 penggunaan kondom pada PSK yang konsisten mencapai 15 %. Kondisi ini tidak banyak berubah setelah 9 tahun. Pada tahun 2004 masih relatif stabil yaitu 16 %. Selama rentang waktu 1996 hingga 2004 terjadi beberapa kali kenaikan dan penurunan. Tahun 1999 hingga tahun 2000 kembali mengalami penurunan, berikutnya meningkat lagi, walaupun peningkatannya sangat rendah (BPS, 2004).
Di samping itu menurut juru bicara Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Bali Karmaya yang dikutip Mustika (2005), seperempat pelanggan dari perempuan PSK di Bali menggunakan kondom saat berhubungan seks. Diperkirakan terdapat 100 ribu laki-laki hi dung belang yang tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan PSK. Demikian halnya dengan PSK di Medan Sumatera Utara hanya 12 % konsisten menggunakan kondom dari hasil penelitian tahun 2005 (ASA dkk, 2005).
Temuan kasus IMS termasuk HIV/AIDS sebenarnya tidak akan terjadi jika PSK dan pelanggannya memiliki perilaku yang sehat. Perilaku PSK yang sehat adalah menggunakan kondom dan melakukan pemeriksaan rutin ke layanan kesehatan. Sebagai contoh negara Thailand telah berhasil menurunkan tingkat penularan HIV sampai 83 persen dengan program penyediaan kondom. Oleh sebab itu tindakan PSK menggunakan kondom menjadi salah satu issu yang strategis dalam upaya penanggulangan AIDS termasuk di Kota X. Upaya untuk meningkatkan penggunaan kondom menjadi penting untuk dilakukan.
Menurut Green dan Kreuter (2005) tindakan dipengaruhi oleh faktor predisposisi antara lain (pengetahuan, sikap dan unsur-unsur lain yang ada dalam individu), faktor pendukung (tersedianya sarana kondom) dan faktor penguat (dukungan teman seprofesi, mucikari, petugas kesehatan dan LSM).
Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan PSK tentang penggunaan kondom terutama manfaatnya dalam mencegah HIV/AIDS. Dengan pengetahuan ini diharapkan muncul sikap berupa kesadaran dan niat untuk menggunakan kondom.
Walaupun sikap masih belum terwujud dalam suatu tindakan namun sikap dapat menjadi potensi keyakinan seseorang agar mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual (Smet, 1994). Karena dengan adanya sikap dapat membuat seseorang menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab menggunakan kondom agar terhindar dari HIV/AIDS. Serta didukung dengan tersedianya sarana kondom agar memudahkan untuk menggunakan kondom dan di dukung oleh teman, mucikari, petugas kesehatan dan LSM.
Berdasarkan hal tersebut, melalui tulisan ini akan dilakukan penelitian "Pengaruh faktor predisposisi (umur, masa kerja, pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (ketersediaan kondom) dan faktor penguat (dukungan teman seprofesi, mucikari, petugas kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap tindakan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam menggunakan kondom untuk Pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi X".

1.2. Permasalahan
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor predisposisi (umur, masa kerja, pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (ketersediaan kondom) dan faktor penguat (dukungan teman seprofesi, mucikari, petugas kesehatan dan LSM) berpengaruh terhadap tindakan PSK dalam menggunakan kondom untuk Pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi X".

1.3. Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis pengaruh faktor predisposisi (umur, masa kerja, pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (ketersediaan kondom) dan faktor penguat (dukungan teman seprofesi, mucikari, petugas kesehatan dan LSM) terhadap tindakan PSK dalam menggunakan kondom untuk Pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi X.

1.4. Hipotesis
Faktor predisposisi (umur, masa kerja, pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (ketersediaan kondom) dan faktor penguat (dukungan teman seprofesi, mucikari, petugas kesehatan dan LSM) berpengaruh terhadap tindakan PSK dalam menggunakan kondom untuk Pencegahan HIV/AIDS di Lokalisasi X".

1.5. Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota X dalam menentukan kebijakan untuk pencegahan HIV/AIDS di lokalisasi X.
2. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota X dan lintas sektor dalam perencanaan program upaya pencegahan HIV/AIDS di lokalisasi X dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan pencegahan HIV/AIDS.
3. Sebagai bahan masukan bagi Komisi Penanggulangan AIDS Kota X dalam perencanaan program upaya pencegahan HIV/AIDS di lokalisasi X.

TESIS PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PENERAPAN SISTEM PERIZINAN DI KOTA X

(Kode : PASCSARJ-0008) : TESIS PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PENERAPAN SISTEM PERIZINAN DI KOTA X (PRODI : HUKUM EKONOMI)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelaksanaan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah melahirkan adanya 2 (dua) macam organ pemerintahan di daerah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah wilayah.2 Pemerintah daerah adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Sedangkan pemerintah wilayah adalah organ pemerintah pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi yang terwujud dalam bentuk provinsi dan ibukota negara, kabupaten/kota, yang tentu saja tidak terkait dengan kewenangan yang muncul dari otonomi daerah.
Asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi adalah memberikan keleluasaan organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dalam asas desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut policy, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri.
Era globalisasi menghadapkan Indonesia pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang secara merata, termasuk juga menuntut kesiapan setiap daerah untuk mampu berPengawasan serta didalamnya. Antisipasi terhadap arus globalisasi ini diperlukan setiap daerah, terutama berkaitan dengan peluang dan tantangan penanaman modal asing di daerah dan persaingan global di daerah.
Dalam otonomi daerah, daerah menjadi lebih leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, dan memberi kesempatan tumbuhnya iklim yang lebih demokratis di daerah. Pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semacam keleluasaan daerah dalam mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, prakarsa dan aspirasi masyarakat, atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mempunyai kemauan sungguh-sungguh dan kesiapan untuk mampu melaksanakan kebijakan otonomi daerah untuk kepentingan rakyat daerahnya.
Otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai suatu tuntutan yang berupaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, menurut James W. Fesler sebagaimana dikutip J. Kaloh, otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
Lembaga Legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) sebagai salah satu institusi lokal dianggap sebagai wahana untuk bisa memberdayakan masyarakat daerah dalam era otonomi daerah. Sebelum era Reformasi, DPRD yang mewakili rakyat daerah tidak berdaya menghadapi kekuatan pemerintah pusat dan kepala daerah. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa DPRD bersama rakyat di daerah terpinggirkan dari berbagai proses pembangunan yang sebenarnya menjadi haknya untuk terlibat dan melakukan kontrol.
Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pelaksanaan amanat Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 pada Sidang Istimewa MPR 1998) dan kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinilai dapat memberikan pembaharuan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sehingga diharapkan mampu memberikan keleluasaan bagi daerah dalam rangka menjalankan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat daerah.
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD adalah mitra sejajar dari Kepala Daerah sebagai pemimpin pemerintah daerah, karena kedua lembaga ini merupakan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga secara bersama-sama melaksanakan pemerintahan daerah.
Fungsi utama DPRD berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, di samping melaksanakan fungsi anggaran. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, DPRD mempunyai tugas dan wewenang di berbagai bidang. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda), fungsi pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan fungsi anggaran terkait dengan menetapkan anggaran daerah.
Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dilaksanakan berdasarkan kebijakan DPRD terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan dan aspirasi rakyat daerah. Sesuai dengan fungsinya, kebijakan DPRD tidak hanya dituangkan dalam bentuk Perda bersama-sama dengan pemerintah daerah yang menjadi mitranya, tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk kontrol terhadap pelaksanaan Perda tersebut, beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh pihak Pemerintah Daerah beserta segenap aparaturnya. Hal ini disebabkan, apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, senantiasa adalah untuk kepentingan rakyat daerah, sementara kepentingan rakyat daerah diwakili oleh lembaga legislatif daerah.
Salah satu pengaturan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hubungannya dengan Kepala Daerah dan masyarakat daerah. Masyarakat daerah mempunyai perwakilan mereka sendiri (overhead) yang mempunyai keleluasaan berhubungan dengan daerahnya.
DPRD sebagai lembaga legislatif daerah turut mengambil keputusan politik dan kebijakan-kebijakan untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi lokal. Salah satu implikasi politik yang terjadi dengan Amandemen Pasal 18 UUD 945 dan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesetaraan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di daerah. Hal ini tentu juga terkait dengan efektifitas pembangunan di daerah yang tentu tidak selamanya menciptakan hubungan kausalitas yang memuaskan.
Kedudukan DPRD tetap merupakan mitra sejajar dengan Kepala Daerah untuk tetap memelihara check and balances antara DPRD dan Kepala Daerah serta terpeliharanya efektifitas dan stabilitas pemerintahan daerah.
DPRD melaksanakan fungsi kontrol resmi dari masyarakat daerah terhadap pelaksanaan tugas Kepala Daerah sebagai pemimpin masyarakat daerah. Hal ini berguna agar pemimpin pemerintahan di daerah lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerahnya dibandingkan dengan kepentingan pejabat politis atau birokratis, baik pada tingkat atas maupun di daerahnya.
Salah satu permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan di daerah adalah berkaitan dengan sistem perizinan. Kegiatan pembangunan dan investasi di daerah terkait erat dengan pemberian perizinan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pemerintahan Daerah, dimana DPRD merupakan salah satu unsurnya, mempunyai kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan untuk memperoleh suatu izin yang diperlukannya. Penetapan syarat-syarat ini tentu saja dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan yang diwujudkan dalam bentuk Perda.
Demikian juga halnya dengan Pemerintahan Daerah Kota X, dimana DPRD Kota X merupakan salah satu unsurnya, mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengaturan dan penerapan perizinan guna mencapai sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai. Dalam kegiatan pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan di Kota X dalam berbagai sektor kehidupan perlu ditelaah kebijakan perizinan yang telah ditetapkan dan kontribusinya bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD Kota X dalam menetapkan pengaturan sistem perizinan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan di Kota X.
Kajian seperti ini penting dilakukan untuk melakukan penelusuran dan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan posisi dan kedudukan DPRD di bidang perizinan yang selama ini telah dilaksanakan, guna memperoleh suatu hasil analisis yang dapat dipergunakan sebagai bahan hukum oleh pihak legislatif dalam menyongsong era globalisasi. Alasan-alasan tersebut merupakan motivasi bagi Penulis dalam melakukan penelitian tesis dengan judul "Pengawasan Lembaga Legislatif dalam Penerapan Sistem Perizinan di Kota X".

B. Permasalahan
Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan DPRD sebagai lembaga legislasi dalam pembuatan Peraturan Daerah.
2. Bagaimana Pengawasan DPRD dalam penerapan sistem perizinan di Kota X.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dalam rangka otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui Pengawasan DPRD Kota X dalam penerapan sistem perizinan dan pengawasannya di Kota X.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah dalam ilmu hukum mengenai Pengawasan DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah, khususnya oleh DPRD Kota X, dalam bidang perizinan. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat merupakan masukan atau tawaran berharga bagi pihak legislatif daerah dalam membentuk peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan, khususnya yang terkait dengan sistem perizinan, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaharui atau menyempurnakan peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan sistem perizinan.

STRATEGI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU (STUDI KASUS DI MTs X)

(Kode : PASCSARJ-0007) : TESIS STRATEGI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU (STUDI KASUS DI MTs X)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kepala madrasah adalah sebagai pengelola institusi atau pelembagaan pendidikan tentu saja mempunyai peran yang teramat penting karena ia sebagai desainer, pengorganisasian, pelaksana, pengelola tenaga kependidikan, pengawas, pengevaluasi program pendidikan dan pengajaran di lembaga yang dipimpinnya. Secara operasional kepala madrasah memiliki standar kompetensi untuk menyusun perencanaan strategis, mengelola tenaga kependidikan, mengelola kesiswaan, mengelola fasilitas, mengelola sistem informasi manajemen, mengelola regulasi atau peraturan pendidikan, mengelola mutu pendidikan, mengelola kelembagaan, mengelola kekompakan kerja (teamwork), dan mengambil keputusan.
Selain kepala madrasah, guru pun juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai ujung tombak pelaksana proses kegiatan belajar mengajar. Di lapangan guru berperan sebagai transformator (orang yang memindahkan) ilmu pengetahuan, teknologi, menanamkan keimanan, ketaqwaan dan membiasakan peserta didik berakhlakul karimah serta mandiri. Peran itu dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diamanatkan dalam GBHN, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, dan produktif, sehat jasmani dan rohani. Tujuan yang hampir tidak berbeda dikemukakan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa : Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Agar tercapai tujuan pendidikan seperti yang disebutkan diatas, tentu diperlukan sistem kerjasama yang baik antara kepala madrasah, guru, staf tata usaha dan semua pihak yang berkepentingan (stake holder) dengan pendidikan di madrasah. Kepala madrasah dengan wewenang, kekuasaan dan fungsinya dapat mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan sumber daya yang ada di lembaga yang dipimpinnya. Dalam hal kekuasaan (power), Stone (1988 : 4) mengatakan bahwa semakin banyak sumber kekuasaan yang tersedia bagi pimpinan (kepala madrasah), maka akan semakin besar pula potensi kepemimpinannya menjadi efektif. Peran kepala madrasah yang efektif tentu akan mempengaruhi kinerja guru, sehingga guru menjadi bersemangat dalam menjalankan tugasnya dan mampu menunjukkan prestasi kerja. Hal ini disebabkan guru merasa mendapat perhatian, rasa aman, dan pengakuan atas prestasi kinerjanya, yang pada akhirnya membawa pekerjaannya dapat dilakukan secara baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan juga memuaskan (accountable and satisfied). Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Maslow dalam Sahertian (1981 : 248-249), memerinci kebutuhan manusia dalam berorganisasi sebagai berikut : manusia butuh rasa aman, hidup layak, kondisi kerja yang menyenangkan, rasa keikutsertaan yang wajar, rasa mampu, pengakuan dan penghargaan atas sumbangan yang diberikan, rasa keterlibatan (keikutsertaan) dalam pembuatan kebijakan, dan mempertahankan self respect. Selain itu tugas guru adalah membantu murid/siswa dalam memperbaiki proses belajar mengajar di madrasah dilihat sebagai suatu sistem. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar apabila guru berhasil mengelola kelas. Pengelolaan kelas akan berhasil jika tugas itu mendapatkan kontribusi (sumbangan) dari berbagai faktor manajemen pendidikan di madrasah, dan guru memperoleh kebutuhannya sebagaimana layaknya.
Kepala madrasah diharapkan mampu memberikan motivasi (dorongan) kinerja guru terutama menyangkut tugas pokoknya (guru) seperti : 1) mengenal sebanyak mungkin masing-masing murid; 2) mempunyai ilmu pengetahuan dan ketrampilan mengorganisasi kelas; 3) mempunyai kemampuan mengenal problem kelas; 4) dapat menciptakan dan memelihara lingkungan belajar; 5) dapat menangani problem pengelolaan kelas secara efektif, sebab teknik mengajar dan mengelola kelas (waktu mengajar) sama-sama memegang peranan penting dalam mensukseskan murid dalam belajar; 6) guru yang tidak dapat mendidik atau mengajar adalah guru yang tidak dapat mengelola kelas. (Pidarta, 1970 : 45)

Menurut Mantja (1999 : 3) :
… siswa dan guru merupakan komponen yang menjadi titik perhatian manajemen pendidikan. Pada bagian lain diungkapkan bahwa : ketersediaan sumber daya manusia betapapun lengkapnya tidaklah dengan sendirinya berfungsi secara optimal kearah pencapaian tujuan pendidikan. Karena itulah diperlukan keterpaduan dan penggerakan melalui cara-cara yang efektif dan efisien karena kompleksnya tugas pendidikan dan pengajaran yang diemban oleh guru di sekolah tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Menurut pengamatan peneliti secara sekilas bahwa : kepala madrasah Madrasah Tsanawiyah X telah berupaya membedayakan guru-guru di madrasah tersebut, agar berkinerja dalam menjalankan tugas kependidikan dan mendorong mereka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung-jawab. Sebagai indikatornya adalah dapat dicontohkan disini, bahwa guru telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, seperti : membuat program pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan penilaian, melaksanakan analisis hasil evaluasi dan lain sebagainya. Kepala madrasah juga memberikan arahan tenang rencana kegiatan (action plan) madrasah secara garis besar maupun secara detail dengan melibatkan guru dalam membuat keputusan strategis.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penelitian difokuskan pada :
1. Strategi apa saja yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru ?
2. Bagaimana kinerja guru dalam merespon dan mengimplementasikan strategi kepala madrasah ?
3. Bagaimana hubungan antara strategi kepala madrasah dengan peningkatan profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah X ?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru.
2. Mengetahui bagaimana kinerja guru dalam merespon dan mengimplementasikan strategi kepala madrasah.
3. Mengetahui bagaimana hubungan antara strategi kepala madrasah dengan peningkatan profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah X.

D. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian akan selalu membawa manfaat, dan diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala madrasah dalam perannya sebagai pengelola institusi pendidikan (manajer).
2. Sebagai bahan masukan bagi kepala madrasah untuk membina profesionalisme guru maupun stafnya.
3. Sebagai bahan masukan bagi kepala madrasah dalam menetapkan planning dan kebijakan strategi pendidikan.
4. Bagi penulis sebagai peneliti, untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dibidang manajemen pendidikan khususnya tentang strategi kepala madrasah dalam upaya membina dan meningkatkan profesionalisme guru.

E. Definisi Operasional
Untuk lebih jelas dan terhindar dari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dibawah ini akan dirumuskan dan dijelaskan definisi dari istilah-istilah tersebut.
1. Strategi adalah : 1) siasat perang; 2) ilmu siasat perang; 3) tempat yang baik menurut siasat perang (Surayin, 2003 : 573 ); 4) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Dep. Diknas, 2001:1092). Yang dimaksud disini adalah cara dan seni yang dipakai kepala madrasah dalam merumuskan rencana yang cermat dan menetapkan kebijakan madrasah khususnya dalam membina dan meningkatkan profesional guru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Kepala madrasah sama dengan kepala sekolah adalah seorang guru yang memimpin suatu sekolah (berdasarkan agama Islam) (Surayin, 2003:309). Kepala madrasah pada MTs X berperan sebagai manajer, sebagai leader, sebagai administrator, sebagai supervisor (pengawas utama), sebagai climate maker (pembina iklim kerja), sebagai educator (pendidik) dan sebagai entrepreneur atau wiraswastawan (Dit. Dasmen. Standar Kompetensi, 2002:8).
3. Profesionalisme guru
Profesional adalah : 1) bersangkutan dengan profesi; 2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankanya (Surayin, 2003:457); 4) pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau suatu norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU sistem Pen. Nasional. Guru dan Dosen, 2007:85).
Guru adalah : 1) orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Surayin, 2003:155); 2) pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU Sistem Pen. Nas Guru dan Dosen, 2007:85).
Maksudnya adalah kemampuan guru untuk mengaktualisasikan tugasnya dalam proses dan hasil kerjanya sesuai dengan profesinya sebagai pendidik.
Jadi yang dimaksud dengan judul tesis : STRATEGI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU (STUDI KASUS DI MTs X) adalah ikhtiar dan tindakan nyata yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mendesain dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka membina dan meningkatkan profesional guru, mengingat posisi guru sebagai ujung tombak dalam keberhasilan proses pendidikan di MTs X tersebut.

JUDUL TESIS PROGRAM PASCASARJANA

JUDUL-JUDUL TESIS PROGRAM PASCASARJANA 1 :

  • (Kode : PASCSARJ-0001) : TESIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PT. X (PRODI : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)
  • (Kode : PASCSARJ-0002) : TESIS PENGARUH WIRAUSAHA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR INDIVIDU PADA DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING X (PRODI : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)
  • (Kode : PASCSARJ-0003) : TESIS KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI PENGAJARAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA MADRASAH ALIYAH X (PRODI : PENDIDIKAN SAINS)
  • (Kode : PASCSARJ-0004) : TESIS PERSEPSI ANGGOTA TENTANG PERAN PEMIMPIN KELOMPOK PADA MASYARAKAT MISKIN KOTA DI KECAMATAN X (PRODI ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN)
  • (Kode : PASCSARJ-0005) : TESIS PEMANFAATAN DANA INPRES DESA TERTINGGAL PASCA PROGRAM STUDI DI DESA X (PRODI : MAGISTER MANAJEMEN)
  • (Kode : PASCSARJ-0006) : TESIS PENGARUH LINGKUNGAN BISNIS EKSTERNAL DAN PERENCANAAN STRATEGI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR (PRODI : AKUNTANSI)
  • (Kode : PASCSARJ-0007) : TESIS STRATEGI KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU (STUDI KASUS DI MTs X) (PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)
  • (Kode : PASCSARJ-0008) : TESIS PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PENERAPAN SISTEM PERIZINAN DI KOTA X (PRODI : HUKUM EKONOMI)
  • (Kode : PASCSARJ-0009) : TESIS PENGARUH FAKTOR PREDISPOSISI, PENDUKUNG DAN PENGUAT TERHADAP TINDAKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM MENGGUNAKAN KONDOM UNTUK PENCEGAHAN HIV/AIDS DI LOKALISASI X (PRODI : ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN)
  • (Kode : PASCSARJ-0010) : TESIS KAJIAN KEMISKINAN PADA KOMUNITAS NELAYAN DI X DENGAN PENDEKATAN PARTICIPATORY POVERTY ASSESSMENT (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode : PASCSARJ-0011) : TESIS PROSES PENENTUAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) : ANTARA KRITERIA FORMAL BPS DAN KETENTUAN MASYARAKAT (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode : PASCSARJ-0012) : TESIS EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN CTL PADA MATERI POKOK PERBANDINGAN DAN FUNGSI TRIGONOMETRI DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI X (PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA)
  • (Kode : PASCSARJ-0013) : TESIS IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (CTL) SEBAGAI REALISASI PELAKSANAAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI SD NEGERI X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (Kode : PASCSARJ-0014) : TESIS PENDEKATAN PEMBELAJARAN TERPADU CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DAN KONVENSIONAL SERTA MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN SAINS PADA SISWA SD DI KECAMATAN X KABUPATEN X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (Kode : PASCSARJ-0015) : TESIS KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIKLANAN UKM (STUDI KASUS MENGENAI KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIKLANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN X) [[ LIHAT BAB I ]]
  • (Kode : PASCSARJ-0016) : TESIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDEKATAN BEYOND CENTERS AND CIRCLE TIME (BCCT) DI PUSAT PAUD X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN) [[ LIHAT BAB I ]]
  • (KODE : PASCSARJ-0017) : TESIS EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN STAD TEKNIK PETA KONSEP TERHADAP HASIL BELAJAR IPS GEOGRAFI SISWA KELAS VII SMPN X (PRODI : MAGISTER PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0018) : TESIS EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI SIKAP SISWA TERHADAP MATEMATIKA KELAS XI IPS SMA NEGERI X (PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA)
  • (KODE : PASCSARJ-0019) : TESIS HUBUNGAN ANTARA DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA, DAN PERSEPSI GURU TENTANG GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DENGAN KINERJA GURU SLB DI KABUPATEN X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0020) : TESIS HUBUNGAN ANTARA KESEHATAN MENTAL DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN KEDISIPLINAN SISWA KELAS XI SMA NEGERI X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0021) : TESIS HUBUNGAN MINAT MEMBACA DAN PENGUASAAN KOSAKATA DENGAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS VI SDN X (PRODI : BAHASA INDONESIA)
  • (KODE : PASCSARJ-0022) : TESIS HUBUNGAN PENGUASAAN KOSAKATA DAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA DENGAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA KELAS V SD X (PRODI : BAHASA INDONESIA)
  • (KODE : PASCSARJ-0024) : TESIS KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI (PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA)
  • (KODE : PASCSARJ-0025) : TESIS KESIAPAN GURU MATEMATIKA SMP DALAM MELAKSANAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA X (PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA)
  • (KODE : PASCSARJ-0026) : TESIS ANALISIS DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN X (PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0027) : TESIS ANALISIS MASALAH KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL DI DESA X (PRODI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0028) : TESIS KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (PRODI : ILMU HUKUM)
  • (KODE : PASCSARJ-0029) : TESIS KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA (PRODI : ILMU HUKUM)
  • (KODE : PASCSARJ-0030) : TESIS ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DALAM KAITANNYA DENGAN LOYALITAS PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT X (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0031) : TESIS DETERMINAN PARTISIPASI KELUARGA DALAM TINDAKAN PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE (PRODI : ILMU KESEHATAN MASYARAKAT)
  • (KODE : PASCSARJ-0032) : TESIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PTPN X (PRODI : ILMU HUKUM)
  • (KODE : PASCSARJ-0033) : TESIS PENGARUH PERSEPSI TENTANG MUTU PELAYANAN SPESIALISTIK EMPAT DASAR TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP (PRODI : KESEHATAN MASYARAKAT)
  • (KODE : PASCSARJ-0034) : TESIS PERAN KELUARGA DAN PETUGAS PUSKESMAS TERHADAP PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI PERUMNAS X (PRODI : KESEHATAN MASYARAKAT)
  • (KODE : PASCSARJ-0035) : TESIS PENGARUH KOMUNIKASI MATEMATIKA DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA SMAN X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0036) : TESIS PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA LINGKUNGAN DAN MEDIA GAMBAR TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI KREATIVITAS SISWA (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0037) : TESIS PENGARUH PENDEKATAN KONSEP DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA INGGRIS DI SMP X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0038) : TESIS PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN MODEL DAN GAMBAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA DITINJAU DARI MINAT BELAJAR SISWA (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0039) : TESIS PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN OHP DAN KOMPUTER MENGGUNAKAN PROGRAM POWER POINT TERHADAP PRESTASI BELAJAR FISIKA (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0040) : TESIS KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE KOMPUTER TERHADAP HASIL BELAJAR PADA BIDANG STUDI MATEMATIKA (PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA)
  • (KODE : PASCSARJ-0041) : TESIS PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING DENGAN SOFTWARE COMPUTER ALGEBRAIC SYSTEM (CAS) TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA (PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA)
  • (KODE : PASCSARJ-0042) : TESIS THE IMPLEMENTATION OF GENRE-BASED APPROACH IN THE TEACHING OF ENGLISH AT SMAN X AND ITS EFFECTS IN PROMOTING STUDENTS CRITICAL THINKING (PRODI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS)
  • (KODE : PASCSARJ-0043) : TESIS PENGARUH PENGETAHUAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH TENTANG ANGGARAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN (PRODI : AKUNTANSI)
  • (KODE : PASCSARJ-0044) : TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PADA PEMERINTAH KOTA X (PRODI : AKUNTANSI)
  • (KODE : PASCSARJ-0045) : TESIS PENGARUH RETURN ON EQUITY, CAPITAL ADEQUACY RATIO, NET INTEREST MARGIN DAN DIVIDEN PAYOUT RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (PRODI : AKUNTANSI)
  • (KODE : PASCSARJ-0046) : TESIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN X (PRODI : AKUNTANSI)
  • (KODE : PASCSARJ-0047) : TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA (STUDI EMPIRIS DI PEMERINTAH KABUPATEN X) (PRODI : AKUNTANSI)
  • (KODE : PASCSARJ-0048) : TESIS IMPLEMENTASI MULTIPLE INTELLIGENCES SYSTEM PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP X (PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
  • (KODE : PASCSARJ-0049) : TESIS TRADISIONALISASI DAN MODERNISASI PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN (PRODI : MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0051) : TESIS PELAKSANAAN FULL DAY SCHOOL DI SD PLUS X (PRODI : MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0052) : TESIS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI SMP X (PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0053) : TESIS HUKUM TAYAMUM DALAM MASALAH TRANSPORTASI (PRODI : ILMU KEISLAMAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0054) : TESIS ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI MINYAK GORENG (PRODI : ILMU MANAJEMEN
  • (KODE : PASCSARJ-0055) : TESIS ANALISIS PENGARUH FAKTOR MOTIVASI, PERSEPSI, PEMBELAJARAN, DAN KEPRIBADIAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP DI KALANGAN MAHASISWA (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0056) : TESIS ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0057) : TESIS ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MEMBELI MOBIL TOYOTA AVANZA DAN DAIHATSU XENIA (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0058) : TESIS PENGARUH PEMASARAN RELASIONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG X (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0059) : TESIS PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PTPN X (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0060) : TESIS ANALISIS SIKAP DAN MINAT KONSUMEN DALAM MEMBELI BUAH-BUAHAN DI CARREFOUR (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0061) : TESIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA JASA ANGKUTAN PT. X (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0062) : TESIS ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT. X (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0063) : TESIS PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR BARISAN DAN DERET DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL (PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA)
  • (KODE : PASCSARJ-0064) : TESIS PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DAN TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI KREATIVITAS SISWA (PRODI : PENDIDIKAN MATEMATIKA
  • (KODE : PASCSARJ-0065) : TESIS PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW DAN STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENTS DIVISION) TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0066) : TESIS PENGARUH PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PENGUNJUNG X DEPARTEMENT STORE (PRODI : ILMU MANAJEMEN
  • (KODE : PASCSARJ-0067) : TESIS PENGARUH EKUITAS MEREK (BRAND EQUITY) TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN SONY ERICSSON PADA MAHASISWA X (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0068) : TESIS ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKUITAS MEREK SEPEDA MOTOR MEREK HONDA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0069) : TESIS ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA MIO (PRODI : ILMU MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0070) : TESIS ANALISA STRATEGI PT X DENGAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKUR (PRODI : AKUNTANSI)
  • (KODE : PASCSARJ-0071) : TESIS ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (PRODI : ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)
  • (KODE : PASCSARJ-0072) : TESIS BUSINESS PLAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN TANAMAN NILAM DENGAN LAHAN 20 HA DI PROPINSI X (PRODI : ILMU MANAJEMEN
  • (KODE : PASCSARJ-0073) : TESIS HUBUNGAN KOMPENSASI DAN KEPUASAN KERJA DENGAN DISIPLIN KERJA PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA X (PRODI : ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
  • (KODE : PASCSARJ-0074) : TESIS HUBUNGAN KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI DENGAN KINERJA PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA X (PRODI : ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)  
  • (KODE : PASCSARJ-0075) : TESIS INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT (PRODI : HUKUM KENOTARIATAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0076) : TESIS PEMASANGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT DAN PELAKSANAAN EKSEKUSINYA SEBAGAI PELUNASAN PINJAMAN (PRODI : HUKUM KENOTARIATAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0077) : TESIS PENGARUH REMUNERASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) X (PRODI : ILMU ADMINISTRASI)
  • (KODE : PASCSARJ-0078) : TESIS PERAN KOMUNIKASI KELUARGA TERHADAP KECENDERUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA STUDI KASUS PADA KELUARGA PECANDU DI KECAMATAN (PRODI : KAJIAN KETAHANAN NASIONAL)
  • (KODE : PASCSARJ-0079) : TESIS STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM REMUNERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI (PRODI : KAJIAN KETAHANAN NASIONAL)
  • (KODE : PASCSARJ-0080) : TESIS ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA KOMODITAS MINYAK NILAM (PRODI : TEKNIK INDUSTRI)
  • (KODE : PASCSARJ-0081) : TESIS ANALISIS TENTANG SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN MANFAATNYA BAGI INDONESIA (PRODI : ILMU HUKUM)
  • (KODE : PASCSARJ-0082) : TESIS HUBUNGAN ANTARA KEPEMILIKAN MANAJERIAL, RETURN ON EQUITY (ROE), NET PROFIT MARGIN (NPM), DAN TOBIN’S Q DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PRODI : MAGISTER MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0083) : TESIS PERANCANGAN E-BUSINESS APLIKASI WORKFLOW BERBASISKAN WEB PADA PT. X (PRODI : TEKNOLOGI INFORMASI)
  • (KODE : PASCSARJ-0084) : TESIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN WEB PORTAL IKLAN DAN INFORMASI XXX.COM (PRODI : TEKNOLOGI INFORMASI)
  • (KODE : PASCSARJ-0085) : TESIS PRAKTIK PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN DI KALANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI BENTUK TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DI INDONESIA (PRODI : SOSIOLOGI)
  • (KODE : PASCSARJ-0086) : TESIS DUNIA USAHA DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG MINAT USAHA KECIL DALAM MENGURUS PERIZINAN DI KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) X (PRODI : ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK)
  • (KODE : PASCSARJ-0087) : TESIS ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG BERBASIS WORLD WIDE WEB (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0088) : TESIS RELEVANSI PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DENGAN KARAKTERISTIK KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT MISKIN (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0089) : TESIS DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI (PRODI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA)
  • (KODE : PASCSARJ-0090) : TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA (PRODI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA)
  • (KODE : PASCSARJ-0091) : TESIS PERILAKU MASYARAKAT TERKAIT LINGKUNGAN PERDESAAN (PRODI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA)
  • (KODE : PASCSARJ-0092) : TESIS TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERI-URBAN DI SEKITAR PENGEMBANGAN LAHAN SKALA BESAR (PRODI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA)
  • (KODE : PASCSARJ-0093) : TESIS DESAIN DAN IMPLEMENTASI INTERACTIVE E-LEARNING MENGGUNAKAN ANIMASI DAN GAME (PRODI : TEKNIK ELEKTRO)
  • (KODE : PASCSARJ-0094) : TESIS MODEL PERTUMBUHAN POPULASI DAN KAITANNYA DENGAN EPIDEMI PENYAKIT TUBERKULOSIS (PRODI : MATEMATIKA)
  • (KODE : PASCSARJ-0095) : TESIS PERANCANGAN ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL (PRODI : TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI)
  • (KODE : PASCSARJ-0096) : TESIS TINJAUAN TUNDAAN AKIBAT KENDARAAN YANG MELAKUKAN U-TURN (PRODI : REKAYASA TRANSPORTASI)
  • (KODE : PASCSARJ-0097) : TESIS KORELASI HITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KONDISI KEMISKINAN (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0098) : TESIS FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI X (PRODI : MAGISTER AKUNTANSI)
  • (KODE : PASCSARJ-0099) : TESIS KONTROVERSI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPILASI ILMU FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM) (PRODI : ILMU KEISLAMAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0100) : TESIS HUBUNGAN PERSEPSI GURU TERHADAP SUPERVISI KLINIS DAN BANTUAN SUPERVISOR DENGAN KINERJA GURU SMAN X (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0101) : TESIS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SPIRITUAL QUOTIENT DI MTS X (PRODI : MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0102) : TESIS IMPLEMENTASI PROGRAM RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI) (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0103) : TESIS KINERJA GURU TERSERTIFIKASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DI MI X (PRODI : PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH)
  • (KODE : PASCSARJ-0104) : TESIS PENGARUH METODE MEMBACA SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, DAN REVIEW (SQ3R) TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA SEKOLAH DASAR KELAS V DI KECAMATAN X DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR (PRODI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0105) : TESIS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ALTERNATIF X (PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0106) : TESIS PERANAN SUPERVISI PENGAWAS TK/SD/SDLB DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU SD PADA PEMBELAJARAN IPS SEJARAH (PRODI : PENDIDIKAN SEJARAH)
  • (KODE : PASCSARJ-0107) : TESIS SINERGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRODI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK)
  • (KODE : PASCSARJ-0108) : TESIS PENGARUH METODE PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO TERHADAP MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR IPS (PRODI : PENDIDIKAN DASAR)
  • (KODE : PASCSARJ-0109) : TESIS PERAN ZAKAT DALAM OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI ASET (STUDI KASUS PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK X) (PRODI : EKONOMI KEUANGAN SYARIAH)
  • (KODE : PASCSARJ-0110) : TESIS ANALISA SISTEM PENILAIAN KINERJA DI PT EPSON INDONESIA (PRODI : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)
  • (KODE : PASCSARJ-0111) : TESIS PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS EKSPOSISI SISWA KELAS V MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TERPADU MEMBACA DAN MENULIS (PRODI : PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA)
  • (KODE : PASCSARJ-0112) : TESIS DESAIN DAN IMPLEMENTASI INTERACTIVE E-LEARNING MENGGUNAKAN GAME DAN ANIMASI DENGAN PENDEKATAN CTL (PRODI : TEKNIK ELEKTRO)
  • (KODE : PASCSARJ-0113) : TESIS PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI INTERACTIVE E-LEARNING MENGGUNAKAN ANIMASI DAN GAME MATA PELAJARAN IPA (PRODI : TEKNIK ELEKTRO)
  • (KODE : PASCSARJ-0114) : TESIS PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI INTERACTIVE E-LEARNING MENGGUNAKAN GAME DAN ANIMASI UNTUK PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR (SD) (PRODI : TEKNIK ELEKTRO)
  • (KODE : PASCSARJ-0115) : TESIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN PENDEKATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DI DEPARTEMEN KEUANGAN (PRODI : ADMINISTRASI PUBLIK)
  • (KODE : PASCSARJ-0116) : TESIS PERSEPSI PASIEN JAMKESMAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BLUD X (PRODI : MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK)
  • (KODE : PASCSARJ-0117) : TESIS ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI, PERILAKU KARYAWAN DAN KUALITAS ALAT TAKSIR TERHADAP RISIKO OPERASIONAL DI PERUM PEGADAIAN KANTOR WILAYAH X (PRODI : MAGISTER MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0118) : TESIS ANALISIS PENGUKURAN RISIKO OPERASIONAL BANK X DENGAN METODE LOSS DISTRIBUTION APPROACH (PRODI : MAGISTER MANAJEMEN)
  • (KODE : PASCSARJ-0119) : TESIS EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (R-SMA-BI) (STUDI KASUS DI SMAN X) (PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0120) : TESIS EFEKTIVITAS KONSELING ANALISIS TRANSAKSIONAL UNTUK MENINGKATKAN SELF ESTEEM SISWA (STUDI KASUS SMA X) (PRODI : BIMBINGAN KONSELING)
  • (KODE : PASCSARJ-0121) : TESIS KINERJA PROFESIONAL GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PENGEMBANG KURIKULUM (PRODI : PENGEMBANGAN KURIKULUM)
  • (KODE : PASCSARJ-0122) : TESIS STUDI KOMPETENSI PENDIDIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN METODE BCCT PADA KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) (PRODI : PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH)
  • (KODE : PASCSARJ-0123) : TESIS MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MELALUI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA GURU DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0124) : TESIS PENGARUH MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0125) : TESIS HUBUNGAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KEPALA SEKOLAH DENGAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI LESSON STUDY (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0126) : TESIS PENGARUH SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI BERPRESTASI GURU TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU DI SMAN KABUPATEN X (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0127) : TESIS PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DAN BUDAYA SEKOLAH TERHADAP MUTU MENGAJAR GURU (STUDI ANALISIS TENTANG MUTU MENGAJAR GURU DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN X) (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0128) : TESIS PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA MADRASAH DAN IKLIM ORGANISASI MADRASAH TERHADAP KINERJA INOVATIF GURU (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0129) : TESIS PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA THD ETOS KERJA GURU SMK (PRODI : PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0130) : TESIS PENGARUH LAYANAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI SMPN DI KABUPATEN X (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0131) : TESIS PENGARUH KINERJA PENGAWAS DAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKOLAH DI SMPN KOTA X (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0132) : TESIS KONTRIBUSI PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA KOMITE SEKOLAH TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PADA SMK X (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0133) : TESIS KAPASITAS KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN IKLIM ORGANISASI SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SEKOLAH EFEKTIF (PRODI : ADMINISTRASI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0134) : TESIS KONTRIBUSI SUPERVISI PENGAJARAN DAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) TERHADAP KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SMAN DI KABUPATEN X (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0135) : TESIS HUBUNGAN ANTARA KUALITAS KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA GURU DENGAN KINERJA GURU DI SMAN X (PROGRAM STUDI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0136) : TESIS PEMANFAATAN METODE SUGESTI-IMAJINATIF MELALUI MEDIA LAGU BAGI PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS X (PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA)
  • (KODE : PASCSARJ-0137) : TESIS HUBUNGAN MOTIVASI KERJA, MASA KERJA, DAN KESEJAHTERAAN GURU DENGAN PROFESIONALISME GURU (PROGRAM STUDI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN
  • (KODE : PASCSARJ-0138) : TESIS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TUTOR SEBAYA DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN PADA SMP X (PROGRAM STUDI : PENGEMBANGAN KURIKULUM)
  • (KODE : PASCSARJ-0139) : TESIS KORELASI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA GURU DENGAN KINERJA GURU SMPN X (PROGRAM STUDI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0140) : TESIS KONTRIBUSI SUPERVISI DAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TERHADAP MUTU HASIL BELAJAR (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0141) : TESIS HUBUNGAN ANTARA KEDISIPLINAN DAN PELATIHAN DENGAN KINERJA GURU SD X (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0142) : TESIS KONTRIBUSI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA GURU TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU PADA SMA NEGERI SE-KABUPATEN X (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0143) : TESIS HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN SUASANA KERJA DENGAN KINERJA GURU SMPN (PROGRAM STUDI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0144) : TESIS KARAKTERISTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0145) : TESIS PENGARUH ARAHAN PENDIDIKAN OLEH KELUARGA DAN KOMPETENSI GURU THD PEMBENTUKAN KARAKTER (CHARACTER BUILDING) SISWA (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0146) : TESIS PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA DAN BUDAYA RELIGIUS SEKOLAH TERHADAP KECERDASAN EMOSIONAL SISWA (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)
  • (KODE : PASCSARJ-0147) : TESIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER BERBASIS PEMBIASAAN (STUDI DI SDN X) (PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0148) : TESIS PERAN MUTASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA DI PD PASAR (PROGRAM STUDI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0149) : TESIS POLA INTERAKSI KONFLIK DAN REAKTUALISASI PENDIDIKAN KARAKTER (PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN)
  • (KODE : PASCSARJ-0150) : TESIS PENGARUH MODEL QUANTUM LEARNING TERHADAP PENCAPAIAN KOMPETENSI BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) DENGAN MEMPERHATIKAN MINAT BELAJAR (PROGRAM STUDI : TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
  • (Kode EKONAKUN-0026X) : TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PADA PEMERINTAH KOTA X (PRODI : AKUNTANSI)
  • (Kode EKONAKUN-0027X) : TESIS PENGARUH IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN X (DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD) (PRODI : AKUNTANSI)
  • (Kode EKONMANJ-0022) : TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ETNIS CHINA NON-MUSLIM MENJADI NASABAH BANK SYARI’AH (STUDI KASUS PT. BANK SYARIAH X) (PRODI : MANAJEMEN)
  • (Kode EKONMANJ-0023) : TESIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI DITINJAU DARI SISI FINANSIAL-PSIKOLOGI- DAN SOSIAL TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN STUDI KASUS PADA PT. X (PRODI : MANAJEMEN)
  • (Kode EKONMANJ-0026X) : TESIS ANALISIS PENERAPAN KONSEP BALANCED SCORECARD (BSC) SEBAGAI SUATU ALAT PENGUKURAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA DI PT. X (PRODI : MANAJEMEN)
  • (Kode ILMU-HKMX0023) : TESIS EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-HKMX0024) : TESIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA X YANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-HKMX0025) : TESIS PEMBAHARUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PELAYANAN HUKUM (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-HKMX0026) : TESIS PEMBAHARUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PELAYANAN HUKUM (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-HKMX0027) : TESIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN DI DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-HKMX0028) : TESIS MENJAGA KERAHASIAAN BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN NASABAH (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-HKMX0029) : TESIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-HKMX0030) : TESIS PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-HKMX0041) : TESIS ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT WIRA USAHA TANPA AGUNAN PADA PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK CABANG X (PRODI : HUKUM)
  • (Kode ILMU-KOM-0021) : TESIS ANALISIS KONEKSITAS KOMUNIKASI ORGANISASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PAREPARE TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN HINTERLAND (PRODI : KOMUNIKASI)
  • (Kode ILMU-KOM-0022) : TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON SELULER DI KOTA X (SUATU UJI KEMAMPUAN IKLAN MEDIA CETAK) (PRODI : KOMUNIKASI)
  • (Kode ILMU-KOM-0023) : TESIS PESAN KOMUNIKASI POLITIK ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DALAM GERAKAN DEMOKRASI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KALANGAN NAHDLIYIN DI X (PRODI : KOMUNIKASI)
  • (Kode ILMU-KOM-0024) : TESIS STRATEGI MEMENANGKAN PERSAINGAN DALAM PEMASARAN SURAT KABAR HARIAN DI KOTA X KASUS FAJAR-TRIBUN TIMUR DAN PEDOMAN RAKYAT (PRODI : KOMUNIKASI)
  • (Kode PEND-BSI-0036X) : TESIS UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL (PRODI : PENDIDIKAN)
  • (Kode STUDPEMBX0001) : TESIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN X KABUPATEN X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0002) : TESIS IMPLIKASI NORMALISASI X TERHADAP PEMUKIMAN MASYARAKAT DI KECAMATAN X
  • (Kode STUDPEMBX0003) : TESIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BAGIAN BINA SOSIAL SETDAKO X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0004) : TESIS KINERJA KANTOR KECAMATAN BANDA SAKTI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0005) : TESIS ANALISIS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KOTA X (STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA X) (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0006) : TESIS ANALISIS PEMBERDAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR CAMAT X KABUPATEN X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0007) : TESIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN FAKTOR-FAKTOR MANAJERIAL YANG MEMPENGARUHINYA DI KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0008) : TESIS STRATEGI EFISIENSI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI KOTA X) (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0009) : TESIS ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI KECAMATAN X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0010) : TESIS STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN BERBASIS KOMUNITAS IBU RUMAH TANGGA DI DESA X KECAMATAN X KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0011) : TESIS HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KOMPETENSI PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0012) : TESIS STRATEGI PROGRAM LAYANAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KANTOR WALIKOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0013) : TESIS PERAN POSYANDU DALAM PENYEBARAN INFORMASI TENTANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI KECAMATAN X KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0014) : TESIS HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KOMPETENSI PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0015) : TESIS EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN X KECAMATAN X KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0016) : TESIS RESPONS KULTURAL DAN STRUKTURAL MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP PEMBANGUNAN DI KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0017) : TESIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (STUDI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA X) (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0018) : TESIS HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN, MOTIVASI DAN BUDAYA KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0019) : TESIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERSPEKTIF PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 PADA PEMERINTAH KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0020) : TESIS KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN (STUDI PADA KELURAHAN X KECAMATAN X) (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0021) : TESIS HUBUNGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL APARAT PEMERINTAH DESA DENGAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI PADA DESA-DESA DI KECAMATAN X KABUPATEN X PROPINSI X) (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • (Kode STUDPEMBX0022) : TESIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)
  • TESIS EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DAN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (PRODI : HUKUM KENEGARAAN)
  • TESIS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUTAN KLAS I KOTA X (PRODI : STUDI PEMBANGUNAN)

TESIS PEMANFAATAN DANA INPRES DESA TERTINGGAL PASCA PROGRAM STUDI DI DESA X

(Kode : PASCSARJ-0005) : TESIS PEMANFAATAN DANA INPRES DESA TERTINGGAL PASCA PROGRAM STUDI DI DESA X (PRODI : MAGISTER MANAJEMEN)

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas secara berurutan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis.
A. Latar Belakang Masalah.
Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan pada hakekatnya hanya merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan.
Kemiskinan menjadi masalah negara khususnya di negara-negara dunia ketiga sebagaimana dalam kutipan publikasi Bank Dunia dalam Kuncoro (1995 : 104) tentang klasifikasi negara berdasarkan kelompok penghasilannya. Negara berpenghasilan rendah dan menengah yang seringkali disebut negara berkembang (developing countries) memiliki karakteristik yang relatif sama yaitu antara lain : a) tingkat kehidupan yang rendah yang berdampak pada tingkat produktivitas rendah; b) pertumbuhan penduduk dan tingkat ketergantungan yang tinggi; c) tingkat pengangguran dan setengah pengangguran tinggi cenderung meningkat; d) ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer demikian signifikan; e) dominan tergantung dan rentan terhadap hubungan internasional.
Kemiskinan memiliki wujud yang beraneka ragam termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan, kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbelakangan, kurang akses kepada pendidikan serta layanan-layanan pokok lainnya. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.
Gambaran kemiskinan tersebut di atas memenuhi kriteria kemiskinan sebagian besar di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tak dapat ditunda lagi dengan dalih apapun dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam paradigma pembangunan kebijaksanaan dan strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh dengan strategi tidak langsung melalui kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Sebagai indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional sehingga berbagai program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat dari atas.
Setelah bertahun-tahun penerapan kebijaksanaan dan strategi melalui pertumbuhan ekonomi ini ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan tetapi justru muncul kantong-kantong kemiskinan sebab program ini cenderung disusun dengan asumsi bahwa orang miskin belum mampu menolong dirinya sendiri sehingga perlu bantuan dari pihak luar dan cenderung bias birokrasi sebagai inspirator program akibatnya kebijaksanaan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang terutama para pemilik modal dan kelompok elit nasional. Tanpa disadari munculnya kesenjangan sosial, dan ekonomi. Dengan demikian pendekatan pembangunan yang bertujuan mengurangi dan menghapus kemiskinan memerlukan kajian yang mendalam sebab pada dasarnya konsep tentang kemiskinan itu sendiri bersifat dinamis dan tidak statis. Menyadari bahwa pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi kurang memberikan akses yang tepat untuk pemerataan pembangunan, pendapatan, partisipasi dan kreativitas masyarakat, serta distribusi kekayaan sehingga diupayakan penanggulangan kemiskinan secara langsung yang lebih substansial. Penanganan kemiskinan lebih mendasar melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan upaya permodalan, pengembangan usaha, peluang kerja dan penguatan kelompok penduduk miskin.
Bertitik tolak pada permasalahan tersebut diatas, maka munculah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan melalui program IDT yang bertujuan :
1. Memadukan gerak langkah semua instansi, lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
2. Membuka peluang bagi penduduk miskin di desa tertinggal untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif melalui peningkatan berbagai kegiatan pembangunan di desa tertinggal;
3. Mengembangkan dan memantapkan kehidupan ekonomi penduduk miskin melalui penyediaan bantuan khusus;
4. Meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, harga diri, rasa kebersamaan dan rasa percaya diri masyarakat.
Kelahiran IDT tidak saja menunjukkan tekad pemerintah mengentaskan kemiskinan tetapi juga sebagai bagian perwujudan bahwa masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan yang mengambil peran dalam setiap upaya penanggulangan kemiskinan artinya mereka berkuasa membuat dan menjalankan programnya sendiri sehingga pemanfaatan dana IDT pada dasarnya diserahkan kepada penduduk miskin itu sendiri. Mereka yang paling mengetahui sesuatu yang harus diusahakan dan kebutuhan yang paling mendesak dengan bimbingan pemerintah dan tenaga pendamping.
Sasaran dari IDT adalah kelompok miskin di desa tertinggal. Program IDT mengandung tiga pengertian dasar yaitu sebagai berikut :
1. Sebagai pendorong masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;
2. Sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan;
3. Sebagai pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberian dana bergulir untuk modal usaha bagi penduduk miskin.
Batasan kelompok penduduk miskin menurut Aisyah mengutip pendapat Sajogya (1997 : 153) bahwa kemiskinan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut :
1. Miskin apabila tingkat pendapatannya lebih kecil dari 320 kg nilai tukar beras per kapita per tahun untuk pendesaan dan 480 kg untuk perkotaan;
2. Miskin sekali bila seseorang mempunyai pendapatan 240 kg nilai tukar beras perkapita per tahun untuk pedesaan dan 360 kg beras untuk perkotaan;
3. Melarat dengan pengeluaran sebesar 180 kg nilai tukar beras per kapita per tahun untuk pedesaan dan 270 kg beras untuk perkotaan.
Menurut Mubyarto (1998 : 84) di Jawa Tengah cara menentukan penduduk miskin dengan kriteria sebagai berikut :
1. Tidak mampu makan setara 2.100 kalori per orang per hari;
2. Tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan derajat kesehatan rendah;
3. Tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap;
4. Pendapatan per kapita per hari kurang dari Rp 500,-;
5. Partisipasi dalam pembangunan rendah;
6. Kondisi perumahan dan lingkungan minimal;
7. Kepemilikan perlengkapan rumah tangga terbatas;
8. Kepemilikan lahan sangat sempit dan tidak produktif.
Berdasarkan Mubyarto (1998 : 8) selama tiga tahun pelaksanaan program IDT di propinsi Jawa Tengah telah menerima dana sebesar Rp 148,94 M :
1. Tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 48,78 milyar untuk 443.358 KK dalam 17. 461 pokmas di 2.439 desa;
2. Tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 50,48 milyar diperuntukkan 17.398 pokmas di 2.564 desa dan 336.199 KK;
3. Tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 49,68 milyar diperuntukkan 2.484 desa.
Dana IDT yang diberikan kepada masyarakat sebagai pancingan bagi kelompok penduduk miskin untuk menumbuhkan, memperkuat kemampuan, dan membuka kesempatan berusaha agar dapat meningkatkan taraf hidup serta memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak berhenti, terus bergulir sebagai dana yang abadi milik masyarakat desa. Keberhasilan program yang sebelumnya di bawah bimbingan teknis pemerintah dan tenaga pendamping diharapkan tetap bisa berjalan dan dikelola dengan baik oleh pokmas.
Keberhasilan program IDT yang sebelumnya diwarnai campur tangan pemerintah yang sangat dominan dan keberadaan para tenaga pendamping IDT untuk membantu pelaksanaan program masih terdapat hambatan apalagi bila tanpa bantuan pemerintah dan tenaga pendamping.
Dana IDT diharapkan memberi manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat miskin pedesaan sebagian besar hidup dalam lingkaran yang serba terbatas, tidak berdaya, rentan terhadap penyakit, kurang pendidikan, berpendapatan rendah, dan terisolasi secara fisik maupun mental. Keterbatasan ini memberikan pengaruh bagi kelangsungan program IDT pasca pemberian kredit IDT maka perlu dikaji apakah dana ini terus bergulir. Hambatan lain dalam pelaksanaan program IDT ini adalah hambatan internal dari kelompok sasaran miskin antara lain hambatan struktural, kultural, alamiah, yang bersifat ketidakberdayaan dan hambatan yang bersifat eksternal bersumber pada aspek kelembagaan dan adminitrasi birokrasi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan program IDT di desa X tidak lepas dari hambatan internal maupun eksternal.
Dugaan sementara dana tidak berkembang adalah disebabkan karena kegiatan usaha yang dilakukan pokmas memiliki jangka waktu lama untuk menghasilkan uang tunai dan kesulitan dalam memasarkan hasil produksi. Anggota pokmas enggan menerima dana untuk dikembangkan karena takut mengalami kegagalan atau kemacetan dana pada suatu kelompok atau anggota pokmas.
Berdasarkan serangkaian data maupun fakta tentang seputar pelaksanaan program IDT di desa X menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah dana bergulir dari program IDT yang dialokasikan di desa tersebut selama tiga tahun anggaran itu masih bergulir sebagai dana abadi masyarakat setelah tidak ada lagi program pemberian bantuan IDT dari pemerintah.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sampai berapa jauh faktor jenis usaha, besar dana yang diterima dan partisipasi pokmas mempengaruhi terhadap keberlanjutan pemanfaatan dana bergulir IDT;
2. Seberapa jauh harapan anggota pokmas dalam memanfatkan dana bergulir IDT pasca program setelah tidak ada dana IDT lagi.

C .Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sejauh mana faktor jenis usaha, besar dana yang diterima, dan partisipasi anggota pokmas mempengaruhi terhadap keberlanjutan pemanfaatan dana bergulir IDT;
2. Untuk mengetahui sejauh mana harapan anggota pokmas memanfaatkan dana bergulir IDT pasca program setelah tidak ada lagi dana IDT bagi pokmas.

D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat :
1. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijaksanaan untuk memilih strategi pelaksanaan program sejenis di masa yang akan datang sehingga lebih efektif dan efesien;
2. Memberikan kontribusi secara aplikatif kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
3. Sebagai bahan acuan dalam penelitian sejenis di tempat lain dan memberikan kesempatan untuk menerapkan teori ke dalam praktek yang sesungguhnya.

E. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. "Jenis usaha yang dilakukan, besar dana diterima, dan partipasi anggota pokmas memiliki pengaruh yang positif terhadap keberlanjutan pemanfaatan dana bergulir IDT"
2. "Diduga anggota pokmas tetap berharap tentang keberlanjutan pemanfaatan dana IDT pasca program"